Jakarta -- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan bahwa dialog publik bersama koalisi masyarakat sipil dan lembaga terkait merupakan wadah penting bagi Polri untuk menyerap aspirasi, kritik, maupun saran demi perbaikan institusi kepolisian ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum" yang digelar di Gedung Serbaguna STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9).
Acara ini diikuti sekitar 100 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, hingga jajaran Kapolres dan Kapolresta.
Narasumber Lintas Disiplin
FGD tersebut menghadirkan beragam tokoh lintas profesi, mulai dari akademisi, aktivis, hingga praktisi hukum. Mereka antara lain:
- Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.
- Usman Hamid, S.H., M.Phil.
- Rocky Gerung, S.Fil.
- M. Choirul Anam, S.H.
- Ardi Manto Adiputra, S.H., M.H.
- Dimas Bagus Arya
- Muhammad Isnur, S.H., M.H.
- Julius Ibrani, S.H.
- Dr. Al Araf, S.H., M.M.
- Iftitahsari, S.H., M.Sc. (Peneliti ICJR)
Diskusi dipandu oleh jurnalis dan moderator Aiman Adi Witjaksono, sehingga suasana forum berjalan dinamis dan interaktif.
Aspirasi untuk Demokrasi Sehat
Kapolri menyampaikan bahwa Polri terbuka menerima masukan sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, aman, dan kondusif.
"Tentunya kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil mengenai apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan pesan dapat tersampaikan," ujar Kapolri.
Ia menekankan, kritik yang disampaikan secara dewasa dan bijak bukanlah ancaman, melainkan justru energi positif untuk memperbaiki pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.
