Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 Resmi Dibuka

Menurutnya, setiap kementerian, lembaga, maupun badan publik yang dibiayai oleh APBN memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kinerja dan layanan kepada masyarakat. 

"Lembaga-lembaga publik itu dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, mereka wajib menyampaikan berbagai informasi yang menyangkut layanan kepada masyarakat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ace menilai pameran yang digagas oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia ini menjadi sarana konkret dalam menegaskan komitmen keterbukaan. "Dari pameran ini, kita bisa melihat mana lembaga yang benar-benar memiliki komitmen kuat dalam menyampaikan layanan informasinya," tambahnya. 

Selain itu, Ace juga menyoroti pentingnya adaptasi lembaga publik terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, penyampaian informasi seharusnya bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. "Sekarang masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor. Cukup lewat aplikasi atau portal digital, layanan publik bisa diakses kapan saja dan di mana saja," jelasnya. 

Ia pun mengapresiasi langkah inovatif KIP yang terus berupaya memperkuat transparansi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 

Perlu diketahui, Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 akan berlangsung selama tiga hari, 14--16 Oktober 2025, dengan menghadirkan sesi diskusi tematik bersama para pemangku kepentingan dari sektor energi, ekonomi kreatif, perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. 

Acara akan ditutup dengan Transparency Award 2025, sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga publik yang berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.