Di tengah pandemi Covid-19, Indonesia memilih untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di sekitar 270 daerah di seluruh Indonesia. Pilkada kali ini setidaknya melibatkan sekitar 105 juta mata pilih di seantero Indonesia. Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada ini memang menjadi polemik tersendiri di tengah wabah Covid-19 yang setidaknya sudah berdampak lebih dari seratus ribu orang di Indonesia ditambah ribuan angka kematian.
Keputusan pilkada ini tentu sudah dipertimbangkan matang-matang oleh semua pihak terkait, karena jika tidak diselenggarakan atau adanya pengunduran sampai batas waktu yang tidak ditentukan, maka bisa jadi menghambat regenerasi serta menimbulkan gejolak politik tersendiri di masyarakat belum lagi mempertimbangkan bahwa tidak diketahui secara pasti kapan wabah ini akan benar-benar berakhir. Jalan tengahnya adalah memundurkan Pilkada pada akhir tahun 2020 ini.
Keputusan serupa sebenarnya tidak hanya diambil Indonesia. Merujuk pernyataan salah satu Staf Ahli Kemendagri, Didik Suprayitno diketahui setidaknya ada 33 negara yang memutuskan tetap menyelenggarakan proses pemilu termasuk Perancis, Korea Selatan dan Jerman.
"Negara yang melaksanakan Pemilu Tahun 2020 ini itu ada 33 negara sesuai jadwal, nah ada yang telah melaksanakan pemilu 2020 dari Januari sampai Juni 16 negara," ujar Staf Ahli Kemendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Didik Suprayitno dalam sebuah seminar virtual pada 15 Juni 2020.
Di lain sisi, proses pilkada kali ini tentu juga akan mengubah pola kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para calon. Jika biasanya melakukan interaksi langsung serta mengumpulkan massa, maka pada tahun ini fokus kampanye dengan memanfaatkan media sosial serta media virtual lainnya dan mengurangi interaksi langsung kepada calon pemilih akan banyak dilakukan.
Masyarakat kita pun dituntut untuk lebih cerdas dalam menelaah dan memilih para calon potensial yang akan maju dalam pilkada tahun ini agar tidak terperdaya hanya karena tampilan di media sosial maupun virtual yang dengan sangat mudah dipalsukan ataupun dipercantik.
Sebagai rujukan kita dapat membagi para calon kepala daerah itu menjadi beberapa golongan.
Golongan pertama adalah para calon kepala daerah yang hanya memanfaatkan ketokohan nama keluarga/orang tua.
Tidak dipungkiri banyak sekali para calon kepala daerah yang hanya fokus memanfaatkan nama orang tua atau keluarganya. Cikal bakal dinasti politik pun semakin subur akhir-akhir ini.
Sebenarnya jika calon tersebut memiliki kapasitas dan kompetensi tentu tidak masalah sekalipun dia membawa nama orang tua atau keluarganya toh dia tidak dapat memilih menjadi anak siapa dirinya. Namun, jika kita melihat calon tersebut hanya fokus kepada nama orang tua atau keluarganya maka patut kita sangsikan bagaimana kompetensi dirinya sendiri.
Jika dalam media kampanyenya baik virtual maupun konvensional dia lebih banyak mengungkapkan keturunan siapa dirinya, anak siapa dirinya, ataupun saudara siapa dirinya dapat dicurigai calon tersebut hanya menjadi free rider/pendompleng saja minim kapasitas dan kompetensi diri. Bagaimana dia menjadi kepala daerah yang kompeten dan percaya diri jika yang dia tonjolkan hanya keluarga atau orang tuanya saja? Bagaimana dengan potensi dinasti politik yang riskan atas konflik kepentingan nantinya?
