Menjawab Fenomena Tagar Bubarkan KPAI

Maka hal itulah yang menjadi dasar negara untuk merefleksikan amanat tersebut melalui sebuah lembaga bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang khusus ditugas-fungsikan oleh negara melalu Keputusan Presiden demi melindungi, menjaga, dan mengutamakan hak-hak anak. 

Baik hak anak terhadap dirinya sendiri, hak anak terhadap ibu, hak anak terhadap keluarga, hak anak di hadapan hukum, hak anak terhadap pendidikan, dan lain sebagainya.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003, dalam amarnya memutuskan: Menetapkan Keputusan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kemudian tertulis pula berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 3 Kepres No. 77 tahun 2003 yaitu mengenai peran dan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

• Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
• memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia nyatanya memiliki urgensitas pada perlindungan anak di hadapan hukum. Perlu diketahui bahwa upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa pun turut melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Maka dari itu keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangatlah penting dengan adanya kerja sama yang baik antara instansi pemerintah seperti Polri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, dalam melindungi anak dalam pemberitaan media massa. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan:

• Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
• Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
• Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
• Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
• Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
• Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
• Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi."

Dari hal-hal di atas yang telah disampaikan, marilah kita masuk ke lorong pikiran yang lain agar lebih memahami urgensitas lembaga perlindungan anak tersebut. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak:

• Anak dalam situasi darurat;
• Anak yang berhadapan dengan hukum;
• Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
• Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
• Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
• Anak yang menjadi korban pornografi;
• Anak dengan HIV/AIDS;
• Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
• Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
• Anak korban kejahatan seksual;
• Anak korban jaringan terorisme;
• Anak penyandang disabilitas;
• Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
• Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
• Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Saya membayangkan jika seandainya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibubarkan mengikuti keinginan sebagian masyarakat yang merefleksikannya lewat tagar BubarkanKPAI, siapakah yang akan menggantikan peran, tugas, serta fungsi yang sebelumnya diamanahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menjaga, mengawasi, mendampingi, membuat laporan ini dan itu, melindungi, memberi bantuan perlindungan baik moral, psikis, sosial atau hukum, dan sebagainya, kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkannya? Anda? (*)