Ketika Setuju atau Tidak Ibu Kota Pindah, Tidak Lagi Penting

Baru saja, hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi telah mengumumkan calon ibukota baru Republik Indonesia adalah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Keputusan tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, tentu tidak sedikit yang tidak setuju. Menurut saya itu hal yang biasa dan lumrah di negara demokrasi seperti Indonesia.

Apapun keputusan dan kebijakan Presiden, pindah atau tetap di Jakarta pasti ada dampak baik dan buruknya, itu hanya soal setuju atau tidak. Kelompok yang setuju akan punya seribu alasan untuk membenarkannya, sebaliknya kelompok yang tidak setuju pun sudah punya seribu alasan untuk menyalahkan.

Kelompok yang setuju akan bilang Jakarta sudah tidak layak menjadi ibukota, sehingga mendesak untuk segera dipindahkan. Sebaliknya yang tidak setuju akan berkata pindah ibukota tidak mendesak, masih banyak hal lain yang mendesak, misalnya masalah ekonomi, pengangguran, hutang, dan sebagainya, padahal semua itu hanya alasan yang dicari-cari, diada-adakan. 

Jadi kesimpulannya, apapun keputusan Presiden, pasti akan ada yang setuju dan tidak setuju. Polarisasi dalam kontestasi Pilpres nampaknya juga ikut mempengaruhi opini tentang setuju atau tidak setuju atas pemindahan ibukota. 

Penulis melihat, pendukung 01 umunya mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota, sebaliknya pendukung 02 menentang keras pemindahan ibukota tersebut dengan berbagai alasan yang terkesan mengada-ada. 

Penulis menduga, jangan-jangan polemik ini hanya soal like and dislike terhadap Presiden Jokowi. Seandainya pak Prabowo presidennya dan beliau mengusulkan ibukota pindah, maka saya menduga yang sekarang tidak setuju itu akan setuju ibukota dipindahkan mengikuti apa kata capres pilihannya. Jadi semua ini hanya soal suka atau tidak suka terhadap Presiden Jokowi.

Karena Presiden sudah memutuskan, maka setuju atau tidak setuju, menurut saya tidak lagi penting. Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah menindaklanjuti keputusan tersebut secara cermat dengan melibatkan para pihak yang kompeten di bidangnya.