Pelajaran Berharga dari Bupati Pati, Kenapa Rakyat Gampang Marah kepada Pejabat?

Pelajaran apa yang paling berharga bagi siapa pun pejabat publik di level manapun dari kasus Bupati Pati Jawa Tengah yang baru lima bulan dipilih oleh rakyatnya - lalu dibanting banting oleh "tsunami" unjuk rasa rakyat begitu dahsyat?

Dalam demokrasi Bupati atau pejabat publik manapun dipilih lalu diangkat dalam keputusan resmi otoritas negara bukan sekedar dipagari regulasi formal tapi ia terikat oleh keadilan publik, sumber keteladanan dan otoritas moral agar tidak semena mena dan angkuh.

Karena itu Bupati dan jabatan publik manapun dalam sistem demokrasi tidak boleh dimanja alias harus dikontrol publik minimal karena dua hal : 

Pertama, kekuasaan seperti disebut Rocky Gerung memiliki kemampuan memproduksi "kebohongan" dan manipulasi yang di back up instrument statistik dan rekayasa regulasi untuk menyangganya. Maka kontrol publik penting agar kekuasaan tetap waras. 

Kedua, watak kekuasaan sebagaimana diktum Lord Action, "power tend to corrupt", kekuasaan cenderung koruptif , angkuh dan maunya menang sendiri - maka harus dicegah untuk menghindarkan turbulensi dan goncangan perlawanan rakyat secara tiba tiba.

Data survey "Pew Research" di ratusan negara di dunia dalam satu abad - prosentase kekuasaan politik modern "jatuh" secara hina bukan disebabkan karena kritik publik melainkan karena back up rekayasa "puja puji" - tanpa reserve, unlimited justru karena memelihara "buzzer".

Itulah prinsip "democratic accountability", prinsip pertanggung jawaban demokrasi dalam sosiologi politik ilmuan muslim Ibnu Khaldun yang disempurnakan Francis Fukuyama, ilmuan politik modern. 

Rakyat dengan kesederhanaannya selalu hadir beramai ramai tanpa ampun melempar pejabat siapa pun ke tong tong sampah kehidupan yang hina dan nista jika sang pejabat "ugal ugalan" di ruang publik.

Itulah pelajaran dari gelombang dahsyat kekuatan rakyat yang ditunjukkan masyarakat Pati terhadap pemimpin angkuh dan abai atas kritik publik. 

Hal itu bisa terjadi kepada pemimpin di level dan di daerah manapun secara tak terduga jika kebijakan hanya mencari untung finansial kepada rakyatnya dan tuli terhadap kritik rakyatnya.