Belum lama ini DPR kembali membuat heboh, Badan Anggaran DPR RI telah meminta agar dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan. Dana yang dianggarkan sekitar 20milyar, naik dari 15milyar per anggota. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit beralasan, dana aspirasi nantinya disetorkan ke pemerintah daerah sehingga tidak ada kesempatan bagi anggota DPR untuk melakukan penyelewengan dana.
Menurut penulis hal ini sudah melenceng dari tugas DPR. Menyetorkan dana aspirasi ke pemerintah daerah ini, sudah halnya tugas lembaga eksekutif. DPR ini adalah lembaga penyalur aspirasi rakyat bukan pelaksana kebijakan.
Selain itu seharusnya DPR itu lebih focus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Selama ini masyarakat menganggap DPR itu kurang baik kinerjanya dan belum menjalankan fungsi pokonya secara maksimal sehingga tingkat kepercayaan mereka turun. Jika ditambah lagi dengan wacana peningkatan dana aspirasi akan semakin membuktikan buruknya lembaga DPR ini. Jika penaikan anggaran ini terealisasi,takutnya akan muncul ladang baru untuk praktek korupsi. Rencana penaikan anggaran ini juga menurut penulis hanya akan salah sasaran, karena tau sendiri anggota dewan ini merupakan representasi dari suatu kelompok tertentu di daerahnya. Pasti ada kekhawatiran pembangunan dengan anggaran dana ini tidak merata.
Menurut penulis, rencana penaikan anggaran ini dibatalkan. Saran penulis buat DPR segera menjalankan fungsi pokonya. Jangan hanya mengincar jabatan dan harta, kalian punya pertanggungjawaban kepada rakyat. Seperti nyanyian bang Iwan Fals “wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat”
SALAM PERUBAHAN!!!!
