Ekonomi Politik di Era Digital: Antara Kapitalisme Platform dan Keadilan Sosial
Era  digital  merupakan  suatu  zaman  yang  sudah  mengalami  kondisi  perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital(Widya Astuti dkk., 2023). Pengembangan teknologi digital telah menghasilkan berbagai inovasi dalam kehidupan sehari -hari,dari transportasi online,e -commerce ke media sosial, semua telah membentuk model baru interaksi sosial dan ekonomi. Namun, di balik kemudahan, ada kekuatan pendorong yang tidak boleh dilewatkan. Disinilah tempat bagi ekonomi politik  untuk memahami bagaimana hubungan kekuatan negara, pasar, dan pekerjaan masyarakat di ruang digital.
ekonomi politik tidak hanya membicarakan angka-angka makro, tetapi juga menyingkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam sistem ekonomi. Pertanyaan utamanya sederhana: ketika kita berbicara tentang digitalisasi, siapa sebenarnya yang mendapatkan manfaat terbesar?
kapitalisme platform adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dominasi perusahaan digital yang menyediakan ruang transaksi sekaligus menguasai data pengguna. perusahaan seperti gojek, shopee, grab, dan tiktok shop menjadi contoh paling nyata. mereka bukan hanya penyedia jasa, tetapi juga aktor besar yang mengontrol arus informasi, data, dan modal.
Dengan memasuki era digital, strategi yang biasa digunakan kepemilikan usaha adalah bagaimana agar tetap tampak damai, alami dan semua ini dianggap sebagai  proses standar. Para penguasa itu menyebarkan pikiran mereka dengan kasih sayang, simbol, dan algoritma untuk mengikuti kepentingan pemerintah(Media dkk., 2025). Negara berusaha menarik pajak dari perusahaan raksasa digital, tetapi seringkali terbentur pada dominasi perusahaan global. Akibatnya, pelaku umkm lokal justru sering kesulitan bersaing karena tidak mendapat dukungan regulasi yang memadai.
Dengan menghadapi motivasi ekonomi digital, kebijakan fiskal menjadi faktor pusat yang sulit dari  tetapi juga memberikan peluang. Kebijakan pajak memainkan peran penting dalam beradaptasi adalah alat utama untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi di  dan inovasi  teknologi. Pada saat ekonomi digital yang sangat rumit, berbagai  tantangan dan peluang  hadir karena  perubahan dasar dalam cara operasional bisnis, kebutuhan untuk menganalisis kebijakan pajak telah menjadi reaksi penting dari  untuk gerakan ini (Kadir et al., 2023).
Meskipun tantangan besar, ruang transformasi tetap terbuka. konsep koperasi digital bisa menjadi solusi. Model ini memungkinkan masyarakat mengelola platform secara kolektif, sehingga keuntungan tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi global, tetapi juga kembali ke komunitas (Widodo dkk., 2025).
Selain itu, regulasi pemerintah yang adil sangat dibutuhkan. Pajak digital, perlindungan pekerja, dan kebijakan persaingan usaha menjadi kunci agar ekonomi digital tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Di sisi lain, literasi digital masyarakat juga penting, agar konsumen dan pekerja memahami hak serta risiko yang mereka hadapi.
Ekonomi politik digital membuka ruang diskusi yang luas tentang masa depan keadilan sosial. Pertanyaannya bukan hanya tentang bagaimana teknologi berkembang, tetapi juga siapa yang diuntungkan oleh perkembangan tersebut. Apakah kita akan membiarkan kapitalisme platform melanggengkan ketimpangan, atau justru mengarahkan ekonomi digital menjadi instrumen emansipasi sosial?
Jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal dan membangun model ekonomi alternatif.
DAFTAR PUSTAKA
