Mohon tunggu...
Adi Supriadi
Adi Supriadi Mohon Tunggu...

HR Manager In a Japanese company, Live In Jakarta, Born in Ketapang City, West Kalimantan. A Speaker, Motivation Trainer, Thinker and a Writer on culture, humanity, education, politics, peace, Islam, Palestinian, Israel, America, Interfaith, transnational, interstate, Management, Motivation and Cohesion at workplace. Committed to building a Cohesive Indonesia, Cohesive Industrial relation, Cohesion at workplace and offer Islamic solutions to the problems that inside. Lulus dari Fakultas Dakwah STAI Al-Haudl Ketapang, Kalbar, Melanjutkan Belajar Di Ma'had Al Imarat Bandung, Jawa Barat dan S-2 Manajemen di Universitas Winaya Mukti Bandung, Jawa Barat. "Hidup Berarti Dengan Berbagi, Sekali Berbagi Sesudah Itu Mati" (Assyarkhan) Haddad Assyarkhan / Adi Supriadi, Pin BB : 5990D42A Phone/WA : 081513629467 , Phone/SMS : 089648981244 , Twitter : @assyarkhan , Facebook : www.facebook.com/assyarkhan , Youtube : www.youtube.com/assyarkhan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jokowi Punya Publik Sendiri, Publik yang Mana?

16 Desember 2015   22:36 Diperbarui: 16 Desember 2015   22:43 0 0 0 Mohon Tunggu...

[caption caption="Ini Adalah Publik Jokowi (https://indonesiakuhebat.files.wordpress.com/2014/06/img_07491.jpg)"][/caption]

Oleh : ADI SUPRIADI / Ahmad Muhammad Haddad Assyarkhan

Twitter : @assyarkhan

Menarik untuk mengupas opini yang dibentuk Jokowi tentang MKD harus mendengar suara Publik agar Setyo Novanto diberhentikan dari Ketua DPR RI, "Suara Publik" adalah istilah sakti yang bisa digunakan siapa saja untuk membangun sebuah opini bahwa itulah adanya, maka Jokowi sengaja menggunakan Istilah ini dalah Komunikasi Politik yang dipraktekannya untuk mempengaruhi massa, Makanya kemudian ini direspon oleh Fahri Hamzah dengan pertanyaan "Publik yang mana?" Sedangkan menurut Fahri Hamzah Publik NTT misalnya kemarin marah-marah ketika wacana Novanto harus diganti, Publik mana yang membisiki Jokowi.

Secara tidak langsung Jokowi mengintervensi apa yang terjadi di DPR RI, padahal Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Parlementer itu berkedudukan sama tinggi, tidak ada yang lebih tinggi diantara keduanya, wajar kemudian Fahri Hamzah mempertanyakan Jokowi ikut mengintervensi urusan DPR yang bukanlah urusan Jokowi, Jika ada catut mencatut itu wilayah hukum silahkan Jokowi laporkan Novanto ke Mabes Polri atau Kejaksaan Agung, tetapi tidak dengan mencampuri sidang Internal DPR RI yang dilakukan oleh MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Ini namanya Rakus bin tamak yang diperlihatkan Jokowi, kecuali Jokowi melepaskan jabatannya sebagai Presiden lalu kemudian berpendapat sebagai rakyat jelata maka itu bisa berbeda.
Jika Jokowi bermain-main dengan ikut campur masalah yang ada didalam DPR, jangan salahkan juga nantinya DPR akan ikut campur masalah Internal Jokowi dan Menteri-Menterinya. Secara Konstitusi tidak boleh eksekutif mengawasi legislatif. Secara konstitusi Jokowi telah melanggar amanat konstitusi, Selain itu Etika Politik Jokowi sangat dipertanyaakan.

Jika masing-masing pihak tidak saling menyadari, misalnya Jokowi tidak menyadari apa yang dilakukannya salah lalu kemudian DPR RI juga membalas dengan ikut campur masalah internal Kabinet kerja misalnya maka akan terjadi kekacauan Politik yang awalnya diciptakan oleh Jokowi sendiri, jika ini terus berlanjut sampai akhir jabatannya maka tidaklah salah jika publik menilai Rezim Jokowi adalah "Rezim Gaduh"

 

[caption caption="Jokowi Suntuk (maidanypos.blogspot.com)"]

[/caption]
Suara Publik yang Mana? Ini Jawabannya

Jika Fahri Hamzah menanyakan perkara pernyataan Jokowi yang dilansir banyak media seperti berikut ini "Dengarkan suara publik, dengarkan suara masyrakat, dengarkan suara rakyat," ujar Presiden di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (15/12/2015 (Tribunnews).

Jokowi menyebut "Suara Publik", Maka Fahri menjawab "Publik yang mana?" Maka Penulis bisa sedikit membantu memberikan jawaban, dikarenakan Suara Publik yang didengar Fahri dengan Jokowi berbeda maka dapat dipastikan Jokowi memiliki Suara publik sendiri, yaitu Publik yang ada di PDI-P dan Sekongkolnya di Kabinet Indonesia Hebat (KIH), Publik yang diciptakan media karena semua media sudah dikendalikan Pemerintah, Publik yang selalu membela Jokowi di media-media Citizen Journalism seperti Kompasiana dll, Publik yang menjadi Cyber Medianya Jokowi yang tergabung dalam JASMEV, Publik yang sudah dikondisikan membenci DPR dengan menyebut Dewan Perwakilan Rampok dalam Film Komedia para Stand up comedian itu, Publik yang selalu memuja Jokowi sampai hilang kesadaran dan akal sehatnya, Itulah Publik yang dimiliki Jokowi.

Wajar kemudian suara Publik yang didengar Jokowi dan Suara Publik yang didengar oleh Fahri Hamzah itu berbeda, karena Suara Publik Jokowi adalah suara yang sudah disetting untuk membuat opini agar DPR bisa dilemahkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x