Patut dipertanyakan, kenapa pejabat penting pemegang policy di Kantor WIlayah Kementerian Agama (Kanwil  Kemenag) Sumatra Barat kurang betah mengabdi di lembaga yang sudah lama ditekuninya. Terbukti, dalam tiga tahun terakhir tercatat sudah tiga pula pejabatnya beralih pengabdian ke perguruan tinggi agama Islam negeri.
Pertama, H. Syahrul Wirda, MM, pindah jadi Kepala Biro di IAIN Bukittinggi. Sebelumnya yang bersangkutan adalah Kakanwil Kemenag Sumbar. Kedua, H. Bustari. Kini menjabat Kepala Biro IAIN Kerinci Jambi. Sebelumnya Bustari menjabat Kabag TU Kanwil Kemenag Sumbar. Dan yang baru saja pindah ke UIN Imam Bonjol menjabat sebagai Kepala Biro, adalah H. Salman K. Memed. Sebelumnya dia juga menjabat Kakanwil Kemenag Sumatra Barat.
Kepindahan yang bersangkutan jelas atas kemauannya sendiri, tanpa ada dorongan dari pihak manapun juga. Mereka yang hebat-hebat itu yang meninggalkan lembaga pengabdiannya selama ini sebenarnya sangat membutuhkan kader yang energik, terbuka, luwes, pandai mendekatkan diri untuk kemajuan masa depan, dan membentuk insan religius pembina bangsa yang Besar.
Namun, kepindahan para pejabat hebat itu seakan tidak meninggalkan kader gesit di selingkaran kantor wilayah. Bahkan, kader hebat yang serasa mampu mengemban amanah memegang jabatan bergengsi tampaknya menyebar di daerah, memegang posisi eselon lll.
Prestasi atau kehebatan beragam kemajuan, baik oleh murid, guru, dan lembaga pendidikan, kebanyakan diraih di daerah yang pejabatnya serius membina lembaga yang diembannya.
Bisa juga memangku jabatan Kakanwil adalah mereka yang sedang memegang amanah eselon lll di kantor wilayah, namun menurut sebagian kalangan interen hanya tampil sekadarnya saja. Kecuali mereka eselon lV, memang banyak yang sedang berpacu meraih prestasi.
Bagaimanapun, pejabat penting di lingkungan Kemenag Sumbar bukanlah kalangan sembarangan ketokohannya. Maklum, Ranah Minang yang terkenal dengan adat dan syara' sejak dulunya membutuhkan tokoh yang cara berfikir dan menganalisanya pantas setingkat Gubernur Sumatra Barat.
Bisa saja keruwetan yang tidak begitu tampak di permukaan, menjadi ganjalan bertindak positif untuk kemajuan lembaga. Dalam hal ini, Kanwil Kemenag se-Indonesia tidak termasuk lembaga otonomi daerah tapi berinduk utama ke kementerian yang berkedudukan di Jakarta.
Bisa saja ada keruwetan dalam berpolitik. Semisal, Menteri Agama dari 'partai A' otomatis pejabat di daerah tentu wajib mengikuti 'alur pusat'. Kenyataannya, selama ini tidak bisa dipungkiri kendaraan 'berlambang partai' yang seirama pusat boleh jadi parkir hampir tiap hari saja di Kanwil Kemenag. Bahkan, pengurus partai satu grup dengan menteri bisa saja membosankan pejabat di daerah dengan beragam 'kurenah'-nya.
Maklum saja, di Sumatra Barat cara berfikir pejabatnya luar biasa. Tidak mau dipolitisir oleh kalangan yang bukan 'induk semangnya'. Di sinilah timbulnya kebosanan pejabat penting di Kemenag Sumatra Barat ini. Satu persatu mereka hengkang dan hijrah ke perguruan tinggi yang cara berfikirnya luwes dan demokratis. Selain itu, kebebasan berpendapat sangat terjamin di perguruan tinggi.
Meski jajaran Kemenag sudah banyak berbuat untuk Sumatra Barat, namun beragam problema masih sangat terasa yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya masih sangat terasa kekurangan madrasah negeri, seperti tsanawiyah dan aliyah. Buktinya, setiap tahun ribuan anak tidak bisa ditampung.