Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam, Bali membutuhkan upaya yang komprehensif dalam mempersiapkan masyarakatnya untuk menghadapi berbagai ancaman, khususnya gempa bumi. Dalam hal ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bali memainkan peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pemantauan dan analisis aktivitas geofisika.
Salah satu upaya BMKG Bali dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat adalah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. BMKG Bali secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Bali terhadap potensi bencana alam, khususnya gempa bumi. Melalui program-program edukasi, BMKG Bali memberikan informasi mengenai tanda-tanda peringatan dini, prosedur evakuasi yang benar, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh individu maupun komunitas.
BMKG Bali juga berperan dalam menyediakan informasi dan data yang akurat terkait potensi bencana alam di Bali. Informasi ini kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana.
Dan upaya BMKG Bali dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat Bali menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi, sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Upaya BMKG Bali dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat Bali terhadap ancaman gempa bumi merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Selain itu, BMKG Bali juga bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan organisasi terkait lainnya dalam menyusun rencana kontinjensi dan prosedur tanggap darurat gempa bumi. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini mencerminkan upaya kolektif dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Dalam konteks ini, BMKG Bali sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak warga negara dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Upaya BMKG Bali dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat Bali juga sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pemantauan dan analisis aktivitas geofisika yang dilakukan oleh BMKG Bali merupakan upaya untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat Bali.
Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Upaya BMKG Bali dalam menyediakan informasi dan data terkait potensi bencana alam di Bali dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang layak.
Dengan demikian, upaya BMKG Bali dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat Bali menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi, dapat dilihat sebagai implementasi dari amanat konstitusi, yaitu UUD NRI 1945. Kerja sama yang erat antara BMKG Bali, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Bali yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan alam.
