Sudah bukan hal asing jika kita menemui lowongan kerja (loker) yang mencantumkan persyaratan good looking dan batas usia. Dua syarat ini jelas bersifat diskriminatif. Apakah orang-orang yang secara penampilan/secara fisik tidak menarik atau yang usianya melewati batas usia tidak berhak mendapatkan pekerjaan? Tidak butuh makan?
Pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menghapus persyaratan ini. Namun, apakah langkah ini sudah cukup? Tentu tidak. Masih banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan dan dibenahi.
Syarat Pengalaman yang Tak Masuk Akal
Meminta pengalaman kerja sebagai persyaratan adalah hal yang wajar. Namun, tidak sedikit rekruter yang mencantumkan jumlah tahun pengalaman yang tidak masuk akal, bahkan seringkali disandingkan dengan batasan usia.
Misalnya, “usia maksimal 20 tahun, pengalaman kerja 30 tahun.” Apakah sedari usia satu tahun seseorang sudah harus bekerja?
Memang ada sebagian orang yang mungkin bekerja sambil sekolah/kuliah, misalnya menjadi content creator di tiktok atau menjadi crew part-time di restoran. Namun tetap saja, apakah masuk akal jika seseorang yang berusia 20 tahun diminta memiliki pengalaman 30 tahun di bidang apa pun?
Maraknya Lowongan Kerja Bermasalah
Selain syarat batas umur dan good looking yang bermasalah, salah satu permasalahan lain ialah banyaknya loker yang mencurigakan. Banyak lowongan yang semestinya wajar justru terlihat mencurigakan karena minim informasi dan transparansi.
Misalnya, setelah seseorang yang melihat informasi lowongan, ia tertarik dengan lowongan ini dan mengikuti cara pelamaran. Tak jarang, para pencari kerja (pencaker) diarahkan ke ruko antah-berantah (ruko yang perusahaannya tidak jelas indentitasnya dan keabsahannya).
Sesampainya di sana, para pencaker yang mengharapkan pekerjaan malah membayar uang sebagai syarat masuk. Belum lagi praktik penahanan ijazah (dan mungkin dokumen penting lainnya) oleh perusahaan. Ini adalah bentuk pemaksaan agar pekerja tidak keluar jika tidak mereka harus menebusnya. Padahal jika ingin mempertahankan pekerja adalah dengan memberikan mereka upah yang layak dan hak yang sudah seharusnya.
Ditambah, job desk yang seharusnya dikerjakan 2-4 orang dibebankan kepada satu orang. Parahnya gaji yang diterima hanya job desk untuk satu orang.
Pemerintah Tidak Hadir untuk Masyarakat
Permasalahan di atas sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar hadir dan aktif untuk melindungi masyarakat. Sayangnya, ini masih jauh dari harapan.
