Jakarta sebagai ‘wajah’ Indonesia. Kota ini memiliki segudang mimpi menjadi kota yang maju dengan pembangunan di segala sektor. Mulai dari sumber daya manusia hingga pada infrastrukturnya. Segala upaya pun dilakukan demi mewujudkan mimpi tersebut. Menjadikan ibu kota sebagai kebanggaan serta panutan baik dalam skala nasional maupun internasional.
Seiring berjalannya proses pembangunan, problematika ibu kota justru kian terasa. Terutama pada sektor pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena pendidikan merupakan indikator utama kemajuan suatu bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistika DKI Jakarta, dari tahun 2010-2014 persentase penduduk Jakarta yang putus sekolah pada jenjang SMA mencapai 38% dan ini merupakan angka tertinggi di antara semua jenjang. Kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan menengah ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mencari pekerjaan terlebih di bilangan ibu kota.
Xby DNSUnlocker
Hal tersebut disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi sehingga membuat orang tua memilih untuk memberhentikan proses pendidikan anaknya. Tak ayal jika kualitas sumber daya manusia di Jakarta masih terbilang minim meski telah mengalami dampak modernisasi. Permasalahan biaya yang menjadi penghambat kemajuan pendidikan saat ini. Banyaknya aksi pungli atau pungutan liar sekolah oleh beberapa oknum membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhinya karena masih banyak wali murid yang berpenghasilan sangat minim setiap harinya.
Selain itu, meski Jakarta masyhur dengan prestasi siswanya yang gemilang namun jika dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, kinerja pendidikan DIY jauh lebih baik dari DKI Jakarta. Faktor penting yang membedakan terletak pada kualitas tenaga ajarnya. Para guru di DIY memang memiliki mental yang lebih baik dalam mengajar dibandingkan dengan  guru yang ada di Jakarta. Artinya, Pemerintah DIY sangat memperhatikan kesejahteraan para gurunya karena menyadari bahwa peran guru merupakan hal signifikan dalam kesuksesan proses belajar mengajar. Â
Permasalahan tersebut tentu harus diatasi sesegera mungkin. Pemerintah DKI seharusnya kembali mengevaluasi sistem pendidikan yang ada terutama dalam menindak tegas para oknum  pungutan liar di sekolah yang menyulitkan siswanya. Selain itu, memaksimalkan kembali KJP (Kartu Jakarta Pintar) agar bisa menekan angka putus sekolah di semua jenjang bukan hanya di jenjang SMA dengan bantuan dana yang telah disediakan. Sehingga siswa bisa menikmati manisnya proses pendidikan tanpa memikirkan kendala biaya. Tak kalah penting adalah kesejahteraan para gurunya. DKI Jakarta bisa belajar sistem yang diterapkan pemerintah DIY dalam mengatasi hal ini agar bisa memaksimalkan proses pendidikan yang ada.
Selain peran pemerintah, masyarakat pun memiliki andil penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan ini. Kesadaran masyarakat akan urgensi edukasi tentu sangat dibutuhkan dalam melancarkan segala bentuk proses pendidikan di Jakarta karena dengan adanya kerjasama masyarakat dan Pemerintah DKI, mimpi Jakarta menjadi kota yang maju akan terwujud karena kemajuan sesungguhnya suatu ibu kota bergantung pada edukasi berkualitas yang akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkelas.