Salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pendidikan. Dimana pendidikaan merupakan menompaang dalam sebuah pembaangunan untuk mencapai kemajuuaan di segala bidang kehidupan, seperti bidang kehidupaan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan pendidikan yang berkulitas mampu mengahasilkan sumber daya manusia yang terampil, kratif, dan inovatif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya menjadi sebuah hak asasi, tetapi juga kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.
Di tengah dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia, persoalan kesenjangan akses pendidikan masih terus menjadi tantangan. Kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas pendidikan, tetapi juga dengan aksesibilitasnya, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, namun tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang utama bagi individu-individu berbakat untuk meraih mimpi mereka melalui pendidikan tinggi. Masalah ekonomi merupakan actor paling berpengaruh menjauhkan masyarakat yang memiliki potensial dalam menjangkau pendidikan.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut kuintil pengeluaran paling rendah berada pada Kuintil 1. Dimana kuintil sendiri adalah pengelompokan pengeluaran ke dalam lima kelompok yang sama besar setelah diurutkan mulai pengeluaran yang terkecil hingga terbesar. Dengan Kuintil 1 adalah kelompok rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan paling rendah (miskin) dan kuintil 5 adalah kelompok rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan paling tinggi. Dari data diatas APK terendah berada pada kelompok kuintil 1. Artinya, keluarga-keluarga dalam kuintil ini memiliki tingkat pendapatan atau kekayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Sehingga sangat memungkinkan mereka menghadapi tekanan keuangan yang signifikan, yang menyebabkan anak-anak mereka kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, APK perguruan tinggi yang rendah pada kuintil pengeluaran terendah mencerminkan dampak ekonomi yang kuat terhadap partisipasi dalam pendidikan tinggi.
Masalah ekonomi ini didorong oleh adanya kemiskinan yang ada di masyarakat. Dimana kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi bagi sekelompok orang yang tidak terpenuhi haak-hak dasarnya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses materi daan sumber daya, dimanaa keluaarga yang hidup dalam lingkaran kemiskinan tidak mempu memenuhi biaya pendidikan. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Adanya masalah ekonomi yang dihadapi keluarga miskin merupakan masalah yang sangat krusial bagi kemaajuaan pendidikan di Indonesia. Untuk menaanggulaangi masalaaah tersebut makaa dibuatlaah program bidikmisi, dimana program ini diberikan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepataan Pennggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program Bidikmisi muncul sebagai sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk menanggulangi dampak kemiskinan terhadap akses pendidikan tinggi. Program ini mengakui bahwa akses terhadap pendidikan tinggi tidak boleh menjadi hak yang terbatas oleh kondisi ekonomi seseorang. Program tersebut kemudian disempurnakan menjadi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka (KIP-K Merdeka). Program tersebut bertujuan untuk  meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi, sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas, regardless of their economic background.
Dimana sasaran utama penerima KIP-K Merdeka adalah siswa yang saat SMA miliki KIP Dikdasmen dan yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Penerima KIP-K juga menyasar calon mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Haraapaan (PKH) atau pemilik Kartu Keluarga Sejaahtera (KKS) serta pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurut data dari PUSLAPDIK sekurang-kurangnya sampai 2023 terdapat 200.000 lebih mahasiswa penerima manfaat KIP-K, yang terdiri atas sebanyak 133.619 (82,5%) mahasiswa kuliah pada jenjang S1, 10.179 (6,3%) mahasiswa jenjang D4, 18.007 (11,1%) mahasiswa jenjang D3, 131 (0,1%) mahasiswa  jenjang D2dan 17 mahasiswa pada jenjang D1.
KIP-K Merdeka secara signifikan dapaat mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Hal ini didukung oleh beberapa dampak positif yang muncul dari adanya program KIP-K Merdeka, antara lain:
- Program KIP-K Merdeka membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, program ini memungkinkan siswa-siswa yang sebelumnya terbatas secara finansial untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.
- Program ini dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dari berbagai latar belakang dalam pendidikan tinggi. Dengan adanya bantuan finansial, mahasiswa yang sebelumnya ragu-ragu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi akibat kendala ekonomi menjadi lebih termotivasi dan berpeluang lebih besar untuk mendaftar kuliah.
- Program KIP-K Merdeka membantu mengurangi beban finansial keluarga dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Hal ini dapat membantu keluarga-keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah untuk mengalokasikan sumber daya mereka pada kebutuhan-kebutuhan lainnya.
- Dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mendapatkan pendidikan tinggi, program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Mahasiswa yang mendapat pendidikan tinggi memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Sehingga mampu bersaing dengan dunia luar dan mampu memutus rantai kemiskinan dan mencapai kesejahteraan sosial.
Meskipun program Bidikmisi Kartu Indonesia Pintar telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, namun masih terdapat masalah utama terkait sasaran penerima manfaat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penentuan status kelayakan penerima manfaat, yang dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kurangnya data yang akurat tentang kondisi ekonomi siswa dan keluarganya, serta kurangnya pengawasan yang efektif dalam proses administrasi.Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan akurasi dan validitas data yang digunakan dalam penentuan kelayakan penerima manfaat. Selain itu, pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.
Analisis Bidikmisi (KIP-K Merdeka) sebagai sebuah terobosan strategis dalam memerangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan strategi The Welfare Strategy (Strategi Kesejahteraan). Dimana strategi ini merupakan strategi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang disertai pendekatan kultural, sosial, dan ekonomi agar tidak terjadi ketergantungan pada pemerintah. Dan guna memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala besar atau nasional salah satunya adalah dengaan peningkataan pendidikan. Dengan menggunakan strategi The Welfare Strategy kita dapat menganalisis kebijakan program bidikmisi KIP-K Merdeka, diantaranya :
- Bidikmisi KIP-K mampu mengatasi ketidaaksetaraan akses dalam pendidikan
- Program ini dapat mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin. Dengan adanya program Bidikmisi mampu menguraangi hambatan ekonomi terlebihnya secaraa finansial yang menjadi salah satu faktor utama yang menjauhkan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan tinggi.
- Adanya program Bidikmisi (KIPK) mampu meningkatkan kesejaahteraan
- Peneriman manfaat pada akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kualifikasi mereka, dan akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.
- Redistribusi Kekayaan dan Peluang
- Program ini juga dapat dilihat sebagai upaya redistribusi kekayaan dan peluang dalam masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, program ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua individu untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan.
- Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Program Bidikmisi (KIP-K Merdeka) juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Mahasiswa ini memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya maaupun kesejahteraan nasional.
Dengan demikian, program Bidikmisi (KIP-K Merdeka) dapat dilihat sebagai terobosan strategis dalam memerangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan The Welfare Strategy. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan dan meraih kesuksesan dalam kehidupan.
