Lensa Buram Demokrasi Meneropong Tahun Politik 2018

Perlu dipahami bahwa negara akan bertahan hidup bukan karena undang-undangnya, tapi karena kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang dan mempertahankannya. Selama kekuasaan --yang berasal dari rakyat-- dijalankan sebagai keinginan souverein (yang berdaulat) maka negara masih akan tetap ada.

Namun bagaimana kedaulatan itu berlangsung? Kekuasaan souverein inilah yang akan diuji pada tahun politik mendatang. Rakyat diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang tiada lain merupakan saluran kehendak/kedaulatannya sebagai warga negara.

Keadaan politik saat ini akan sangat berpengaruh pada kondisi yang mungkin timbul pada tahun mendatang. Muaranya akan meletup dalam dua kubah: pertama, rakyat semakin tidak percaya dengan politik yang ada, termasuk hukum dan sistem ketatanegaraan; serta yang kedua, mengikuti arus budaya politik sebagai pilihan keselamatan (survival).

Kondisi Pertama, ketidakpercayaan masyarakat terbentuk oleh karna banyak hal, seperti: adanya penilaian bahwa partai politik lebih fokus mengejar kekuasaan dan tidak memedulikan kepentingan rakyat. 

Hal ini dinilai dari tidak nampaknya program nyata partai yang pro rakyat. Ketidakpercayaan juga timbul akibat sejumlah kader dan elit politik yang terjerat hukum, terutama korupsi. Hingga dari itu semua, rakyat menganggap partai politik hanyalah agen kompetisi (adu) kekuasaan dan ajang kontestasi figur (idol politics) dengan berbagai trick marketing dan kekuatan modal.

Seperti yang sudah-sudah dan terjadi di hampir setiap pemilihan umum, ketidakpercayaan itu memunculkan sikap apatis yang diam. Dinyatakan dengan ketidakikutsertaan memilih, dan setia menjadi 'golput'.

Lain halnya dengan sikap apatis yang diam, fenomena populisme di Indonesia dewasa ini jelas menunjukkan sikap kritis yang tidak lagi hanya mengkritik sistem politik dan hukum, namun juga mulai meragukan demokrasi sebagai sistem berbangsa dan bernegara yang tepat. 

Sayangnya, ketidakpekaan aparatur negara yang cenderung malas dalam menjawab problematik bangsa dan kebutuhan warga akan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, terbentuk dalam banyak tindakan instan yang tidak menyelesaikan masalah utama, namun justru menimbulkan masalah selanjutnya.

Keengganan berdialog maupun membuka ruang aspirasi memperkuat penilaian bahwa rantai demokrasi kehabisan pelumas, haluan politik salah kemudi, dan penegakan hukum berada dalam rel yang kusut. Kondisi negara yang lemah ini akibat keengganan politik atas penegakan hukum dan HAM, terutama bagi kelompok minoritas dan rentan.

 Alih-alih mengatasi keadaan darurat kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi, hingga persekusi pada kelompok minoritas dan rentan, penyelenggara negara memilih pembubaran ormas sebagai hal yang lebih darurat. 

Disetujuinya perppu menjadi UU Ormas adalah bentuk kekuasaan politik atas supremasi hukum. Fiat justitia et pereat mundus; sedangkan keadilan tidak dapat ditunda maupun disangkal, maka penyangkalan atasnya saat ini harus pula dengan menyiapkan diri mengambil risiko menuai friksi kehidupan berbangsa, erupsi politik, dan gejolak hukum di masa-masa mendatang.