Masalah Kemacetan Probolinggo-Lumajang yang Tak Kunjung Terselesaikan

4. Adanya perlintasan kereta api

Perlintasan kereta api juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemecetan. Yang dimana ada 2 titik perlintasan kereta api yakni di perbatasan Probolinggo-Lumajang dan perlintasan di kawasan malasan Probolinggo menjadi salah satu titik macet. Perlintasan kereta api tersebut membuat banyak berhenti menunggu kereta api melintas dan membuat banyak kendaraan bertumpukan.

Dari beberapa penyebab kemacetan diatas sudah begitu terlihat bahwasanya penyebab kemacetan ini memiliki banyak faktor yang seharusnya pemerintah daerah, provinsi maupun pusat sudah mulai mencari solusi alternatif terhadap kemacetan Probolinggo-Lumajang ini.

Apa solusi atau peran pemerintah untuk mentindak lanjuti masalah kemacetan ini ?

Peran pemerintah dalam menghadapi kemacetan ini, antara lain :

• Perlebaran Jalan

Kasatlantas Polres Lumajang AKP Radyati Putri Pradini menjelaskan, kemacetan tersebut kebanyakan dirasakan para pengendara dari wilayah timur seperti Jember dan Banyuwangi. "Paling sering terjadi di antara ruas Wates Wetan, Ranuyoso (Lumajang), hingga Desa Malasan, Leces (Probolinggo)," katanya. Pemerintahan di kedua wilayah tersebut mencari solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut. Yang dimana beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan pelebaran jalan. Akan tetapi pelebaran jalan tersebut masih terlalu lampat dalam segi pengerjaannya. Lambatnya perngerjaan tersebut memiliki dampak negatif yang dimana membuat banyaknya alat-alat besar yang digunakan untuk memperlebar jalan di taruh di samping jalan yang membuat jalanan semakin sempit.

• Melengkapi sarana dan Prasarana pembangunan jalan

Kemacetan Probolinggo-Lumajang ini langsung mendapat respon dari kelapa dinas perhubungan (dishub) Probolinggo, "Personel (dishub, Red) tetap terjun ke lokasi untuk membantu mengurai. Kami juga usulkan agar sarana dan prasarana jalan segera dilengkapi," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Probolinggo Taufik Alami. Beliau menginginkan agar pembangunan perlebaran jalan Probolinggo-Lumajang dilakukan dengan secepatnya dan tindakan beliau yaitu dengan mengusulkan ke pemerintah pusat agar sarana dan prasarana pembangunan jalan segera dilengkapi.

• Terdapat polisi yang berpatroli

Selain dari pihak pemerintahan, kepolisian juga bertindak supaya mengurangi kemacetan. Terdapat banyak masalah kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang utara yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya lancar. Saat ada gangguan sedikit, seperti kecelakaan, pasar kaget, atau peningkatan volume kendaraan, jalur itu pasti tersendat. Kondisi yang demikian membuat petugas harus bekerja ekstra. Setiap hari, petugas kepolisian setempat maupun Satlantas Polres Lumajang menerjunkan kurang lebih 8 personel kepolisian untuk bergantian berjaga. Bahkan, terdapat sifnya kerjanya. Sift tersebut terbagi menjadi 2 yaitu sift pertama pada pukul 07.00 sampai 18.00 dan sift yang kedua pada pukul 18.00 sampai 05.00. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kemacetan tidak berlangsung lama dan demi lalu lintas bisa berjalan dengan normal.

• Pembangunan jalan tol

Kepada TIMES Indonesia, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan, Jalan Tol Probolinggo-Lumajang masih menunggu kepastian pembiayaan. "Proses yang sudah berjalan adalah KPBU," kata Thoriq melalui pesan WhatsAp pada Kamis (18/5/2023) malam. Thoriq menjelaskan, sesuai Perpres 80/2019, estimasi nilai investasi pembangunan jalan Tol Probolinggo-Lumajang adalah Rp 4,7 Triliun. "Tetapi ada perhitungan ulang setelah Pandemi Covid 19. Ini yang belum tuntas," kata kepala daerah yang cukup getol mengawal program atau proyek itu Rencana pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sudah ada sejak tahun 2019, akan tetapi rencana terebut masih menjadi pertimbangan pemerintah.

Diharapkannya peran pemerintah dalam mengatasi kemacetan jalur Probolinggo-Lumajang ini bisa berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan jalan yang sesuai. Kesesuaian jalan lintas Probolinggo-lumajang bisa membuat masyarakat sejahtera dan tidak ada lagi pertengkaran antar daerah serta pertengkaran dengan pemerintah.