Revitalisasi Peran PR Pemerintah di Tengah Krisis Banjir

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Perumahan Ciledug I, Karang Tengah, Kota Tangerang pada 11 Juli 2025 bukanlah sekadar kunjungan seremonial. Kehadirannya untuk meninjau langsung dampak banjir dan menyampaikan rencana percepatan normalisasi Kali Angke menjadi sinyal kuat akan hadirnya negara di tengah rakyat. Namun lebih dari itu, peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana seharusnya Public Relations (PR) Pemerintah berfungsi, serta mengapa revitalisasi peran PR dalam pemerintahan menjadi sangat mendesak, khususnya dalam menghadapi krisis publik.

Dalam konteks komunikasi publik, PR Pemerintah bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi menjadi penghubung strategis antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Saat banjir melanda dan keresahan warga meningkat, masyarakat menuntut kejelasan, transparansi, dan aksi nyata. Inilah saatnya PR Pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator komunikasi yang tanggap, adaptif, dan solutif.

Kunjungan Wapres Gibran memperlihatkan peran komunikasi pemerintah yang aktif dan langsung menyentuh lapangan. Tidak hanya mendengar keluhan warga, tetapi juga merespons secara strategis dengan menyampaikan rencana percepatan normalisasi Kali Angke sebuah upaya nyata dalam menyelaraskan aspirasi lokal dengan kebijakan pusat. Di sinilah fungsi PR Pemerintah bekerja: menyampaikan informasi secara tepat, menjembatani komunikasi antar-lembaga, dan memastikan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat bukan hanya lewat media, tapi lewat aksi konkret.

Sayangnya, selama ini PR Pemerintah sering kali dipersepsikan hanya sebagai "corong informasi", bukan mitra dialog masyarakat. Tantangan seperti banjir, kemacetan, atau inflasi bukan hanya urusan teknis, tetapi juga persoalan persepsi publik. Ketika masyarakat merasa diabaikan atau tidak mendapatkan kejelasan, ketidakpercayaan bisa tumbuh. Maka, revitalisasi PR Pemerintah harus diarahkan pada tiga hal utama: partisipasi, transparansi, dan koordinasi.

Pertama, partisipasi. PR Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap umpan balik masyarakat. Kunjungan lapangan seperti yang dilakukan Wapres adalah bentuk partisipasi aktif yang perlu dijadikan standar, bukan pengecualian.

Kedua, transparansi. Menyampaikan bahwa kewenangan normalisasi Kali Angke ada di pemerintah pusat dan menjelaskan keterbatasan pemkot Tangerang dalam hal teknis adalah bentuk transparansi yang membangun kepercayaan. Tidak semua hal harus ditutup-tutupi. Ketika pemerintah jujur soal tantangan yang dihadapi, masyarakat pun lebih memahami situasi dan cenderung ikut mendukung.

Ketiga, koordinasi lintas sektor. Dalam kasus Kali Angke, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial. Di sinilah PR Pemerintah berperan menyatukan narasi, menjembatani komunikasi antarlembaga, dan memastikan semua pihak berjalan dalam satu arah: penanganan banjir yang efektif.

Revitalisasi PR Pemerintah bukan hanya soal memperbaiki citra atau meningkatkan eksistensi digital, tetapi menyentuh esensi paling dasar: membangun komunikasi yang manusiawi dan solutif. Kunjungan Wapres Gibran ke Ciledug adalah momentum penting untuk menunjukkan wajah PR Pemerintah yang lebih progresif yang tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mendengar, merangkul, dan bergerak bersama rakyat.

Sudah saatnya PR Pemerintah di semua level menjadikan komunikasi bukan sekadar alat, tetapi strategi utama dalam mengelola krisis dan menjawab harapan publik. Karena pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari bagaimana ia dikomunikasikan kepada rakyat.