Persatuan sering dijadikan jargon dalam momen seremonial, tetapi dalam praktik sehari-hari, segregasi sosial dan politik justru dibiarkan tumbuh. Akibatnya, keutuhan bangsa kian rentan oleh perbedaan kepentingan yang dangkal.
Padahal, Pancasila hadir untuk menegaskan kebersamaan di tengah keberagaman. Selama kepentingan sesaat lebih diutamakan dibanding kepentingan bangsa, sila ketiga akan terus kehilangan relevansinya.
4. Pancasila dan Demokrasi yang Tersandera
Sila keempat menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi kita kerap tersandera oleh oligarki. Pemilu yang semestinya menjadi pesta rakyat berubah menjadi arena transaksi politik yang mahal.
Politik uang, dinasti politik, dan dominasi pemodal besar membuat suara rakyat sering tak benar-benar terdengar. Demokrasi kehilangan makna ketika rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek dalam menentukan arah bangsa.
Sila keempat kehilangan relevansi ketika permusyawaratan hanya dijadikan formalitas. Tanpa kebijaksanaan dan keberpihakan pada rakyat, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa ruh.
5. Pancasila dan Keadilan yang Timpang
Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi wajah nyata bangsa ini. Kekayaan menumpuk pada segelintir orang, sementara jutaan rakyat berjuang dalam keterbatasan.
Korupsi, birokrasi yang tidak berpihak, dan kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan kesejahteraan menandakan jauhnya implementasi sila kelima. Keadilan sosial lebih sering terdengar dalam pidato ketimbang diwujudkan dalam kebijakan.
Jika rakyat terus hidup dalam ketidakadilan, sila kelima akan semakin kehilangan daya ikat. Pancasila berisiko menjadi cerita indah yang tidak pernah terwujud nyata.
Refleksi Penutup
