Tulisan ini merupakan tulisan yang murni persepsi penulis tentang kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Frans Manery / Muhlis Tapi-tapi (FM-Mantap), kebijakan yang terkesan kurang populer terus diambil oleh pemerintahan FM-Mantap, di kala pimpinan daerah lainnya justru mengambil kebijakan yang populer untuk menjaga citra dan popularitas di mata rakyat atau dimata pendukungnya; kebijakan yang menurut penulis kurang populer namun berdampak jangka panjang, seperti menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di daerah yang jauh dari pusat kota, misalnya pada tahun pertama pemerintahan dibangun jalan lapen sepanjang 11 Km di daerah loloda kepulauan, pada tahun ke dua justru kebijakan yang diambil adalah membangun jalan sepanjang 94 Km dari Salimuli-Ngajam-Apulea secara Multy Years atau tahun jamak, anggaran yang diserap untuk pembangunan jalan ini hampir 300 Milyar yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun depan, jika jalan ini selesai (Hotmix) maka jalan akan menghubungkan langsung pusat kota dengan desa ter-utara dari kabupaten Halmahera Utara yaitu desa Apulea, jika membandingkan data penanganan jalan sejak kabupaten Halmahera Utara dipimpin bupati defenitif, dari tahun 2005-2015 nilai penanganan jalan adalah sekitar 394 Milyar, sedangkan dibawah pemerintahan FM-Mantap yang baru berjalan 3 tahun, nilai untuk penanganan jalan adalah sekitar 479 Milyar, atau lebih sekitar 20% dari 10 tahun pemerintahan yang lalu.
Penulis pernah mendampingi bupati Frans Manery mengunjungi Desa Asimiro pada tahun 2017, pada saat itu beliau berjanji kepada masyarakat bahwa beliau akan datang lagi, tapi tidak menggunakan kapal laut namun menggunakan mobil pick up untuk memancing, dan pada tahun berikutnya beliau mencanangkan pembangunan jalan Ngidiho-Ngajam-Apulea secara Multy Years; pada saat pencanangan Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara mengatakan kebijakan ini merupakan kebijakan berani Bupati Frans dalam pembangunan infrastruktur, namun sangat berpihak pada masyarakat.
Dengan kebijakan pembangunan ini masyarakat di loloda utara akan menikmati jalan hotmix, dan akan sangat berdampak baik secara  ekonomi maupun berdampak sosial, harga barang lebih murah, hasil pertanian dapat langsung dipasarkan ke Tobelo, ataupun tarif transportasi yang relatif murah, sebagai perbandingan jarak Tobelo -- Sofifi (sekitar 200 Km) tarif mobil penumpang adalah 120 ribu, sedangkan tarif transportasi dari Tobelo -- Darume (sekitar 100 Km) tarif mobilnya adalah 150 -- 200 ribu, tergantung posisi tempat duduk, jadi tempat duduk di depan akan berbeda dengan tarif tempat duduk ditengah dan dibelakang.
Pengalaman penulis pernah pada saat melakukan pengawasan pekerjaan jalan ke loloda utara, banyak pengalaman menarik dimana aktivitas alat berat menjadi tontonan menarik tiap sore di sepanjang jalan, anak-anak yang penasaran ingin merasakan sensasi naik dumpt truck, dan lain sebagainya; sambil mengawasi pekerjaan, penulis merasa pekerjaan pembangunan jalan kali ini benar-benar dirasakan manfaatnya karena daerah loloda utara memang merupakan daerah yang belum merasakan dampak pembangunan, khususnya pembangunan jalan, terlalu tinggi disparitas antara loloda dengan daerah lain di Kabupaten Halmahera Utara.
Selain kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur, pemerintahan FM-Mantap juga mengedepankan kebijakan dibidang pelayanan publik, dimana Kabupaten Halmahera Utara menjadi salah satu kabupaten yang memiliki Mall Pelayanan Publik, dimana seluruh pelayanan yang berhubungan dengan kependudukan dan perizinan dipusatkan di MPP, selain itu selama pemerintahan FM-Mantap juga meraih predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut sejak memulai pemerintahan sampai tahun ke tiga pemerintahan.
Jika Pemerintahan hanya memikirkan popularitas dan menjaga citra, tentu saja pembangunan akan dipusatkan di pusat kota, namun pemerintahan FM-Mantap lebih memilih mengarahkan kebijakan pembangunan di wilayah yang "terisolasi" sehingga masyarakat Halmahera utara secara utuh dapat menikmati hasil pembangunan.
