"Saya prihatin, tapi karena kasus ini sudah terjadi, saya mendukung polisi usut tuntas. Tidak hanya terhadap penyelenggara Pemilu, tapi juga pihak-pihak yang melakukan penyuapan terhadap penyelenggara Pemilu," ujarnya.
"Siapapun yang terlibat dalam kejadian ini harus diproses, dia tak boleh dibiarkan, karena dia merusak penyelenggaraan Pemilu," imbuhnya.
Sesuai aturan dalam UU Pemilu, lanjut Arief, siapapun pihak penyuap dan penerima suap, maka akan mendapatkan sanksi tegas dari sisi administrasi maupun pidana.
Pola Pikir yang harus dibuang jauh-jauh
Mumpung tahun Politik, Mari kita raih uang sebanyak-banyaknya dari calon. " Masalah pilihan kan rahasia dan hak pribadi, kalau ada yang ngasih uang ya saya terima", Begitu kira-kira ucapan yang sering kita dengar dari masyarakat, terima saja uangnya, jangan pilih orangnya atau terima saja uangnya, tapi kami tidak menjamin memilih anda.
Sebetulnya, ini salah satu penyakit masyarakat, bukan saja menjangkit rakyat, namun berbagai profesi, termasuk tim sukses itu sendiri. Bisa jadi, ia mendapat amanah untuk membagikan uang (red-Money Politic), lalu mengambil sebagiannya untuk kepentingannya sendiri.Â
"Kalau gak seperti itu, saya tidak dapat apa-apa mas, jadi itung-itung untuk upah saya bagi-bagi uang sebagai koordinator tim kampanye," ujar salah seorang tim sukses calon yang tidak mau disebutkan namanya.
Tentu, perbuatan membagikan uang agar yang dibagi memilihnya termasuk money politic atau politik uang yang diatur dalam PKPU maupun Perbawaslu. Bahwa hal tersebut, dilarang dan bisa jadi calon dibatalkan dari proses pemilihan.Â
Kepolisian Bentuk Satgas Anti Money Politic
Salah satu upaya untuk meminimalisir dan mencegah adanya kasus money politic, dibentuk Satgas Anti Money Politic. hal ini untuk memback up dan mendukung kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap calon yang melakukan politik uang.
