Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kesadaran manusia. Berikut adalah uraian kedua faktor ini dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesadaran menurut ahli.
Kata Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. Masyarakat menaati pemerintah baik protokol kesehatan dan hukum karena lima faktor sebagai berikut : Faktor pertama takut akan sanksi (pinalty), faktor kedua orang yang taat dan saleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk, faktor ketiga pengaruh masyarakat sekelilingnya taat hukum, faktor keempat tidak ada pilihan lain, kelima faktor kombinasi keempat faktor tersebut. [binus.ac.id]
Kita sebagai masyarakat memberikan pengaruh masyarakat sekelilingnya taat hukum dan protokol masyarakat. Sejumlah calon kepala daerah dari berbagai wilayah mulai mendaftarkan dirinya menjadi bagian konstelasi Pilkada 2020. Calon kepala daerah tersebut harus menjadi teladan dalam protokol kesehatan. Jadilah Teladan bagi Sesama dalam menggunakan protokol kesehatan.(*)
Ketaatan Pada Protokol Kesehatan Totalitas Dari Iman
Masyarakat Indonesia menganut agama Islam berdasarkan Data BPS sekitar 87 persen sehingga pendekatan keagamaan sebagai dari totalitas iman dan perwujudan tegaknya protokol kesehatan. Ketaatan itu harus dibuktikan dengan amal saleh yang sesuai dengan keimanan seorang muslim. Banyak yang mengaku muslim tetapi perilakunya tidak sesuai dengan Islam.
Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan ajaran Islam. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu untuk tetap berbuat baik dan bagi mereka yakni keburukan mereka. [NU.or.id]
Contohnya saat ini sikap tidak memakai protokol kesehatan dan membantu penyebaran virus selama pilkada 2020. Itulah bengis tanpa pri-kemanusiaan yang dilakukan orang beragama. Teguran ini berpengaruh bila Pak Kiyai Maruf dan tokoh pemuka agama bersuara juga.
Negara juga bisa berdampak pada perbaikan penurunan pada angka penyebaran corona. Jika keadaan ini terus dibiarkan pemuka agama, bahkan terulang di tahapan Pilkada berikutnya, munculnya kluster penularan Covid-19 di pilkada tinggal menunggu waktu. Setiap pemuka agama bisa mengajak pada amal saleh dengan menaati protokol kesehatan bukti dari totalitas iman.(*)
Komunikasi Merubah Persepsi Untuk Taat Protokol Kesehatan
Pembahasan terkait dengan isu masa kini tentang kluster pilkada kita bisa mengusung konsep berpikir "Good Communication Change Perception in Society". Artinya Komunikasi yang baik merubah persepsi masyarakat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui dari suatu proses untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain bisa merubah cara pandang masyarakat sebagai penerima informasi, informasi atau pesan bernama protokol kesehatan.
Kata Denia Dey, Komunikasi menghasilkan persepsi dan persepsi mempengaruhi jalannya komunikasi. Manusia antara satu dengan yang lain memiliki daya tangkap dan pengetahuan yang berbeda, sehingga dalam menafsirkan informasi akan memiliki output yang berbeda pula. Namun, apabila kelompok manusia itu memiliki background dan pengalaman yang hampir sama, mungkin perbedaan dalam menafsirkan informasi masih dapat ditoleransi. [pakarkomunikasi.com]
Dalam sebuah organisasi bernama Negara Indonesia, aspek yang sangat penting yang dapat menentukan kelancaran dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan merubah persepsi masyarakat. Ada tipe masyarakat cepat paham berubah, ada tipe masyarakat cepat paham sulit berubah, ada tipe masyarakat tidak cepat paham sulit berubah dan ada tipe masyarakat tidak cepat paham tapi mengikuti perubahan. Komunikasi dapat membangun kerja tim dan membantu satu sama lain untuk saling memahami kemajemukan indonesia berdasarkan daya nalar.
Baca Artikel “Meninjau Demokrasi, Gatot Nurmantyo Capres Independen dan Penolakan MK” dengan [ klik disini ]
Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menegur dan mengancam akan memberikan sanksi 51 calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran karena mereka tipe masyarakat yang paham tapi tidak mengikuti perubahan. KPU juga telah menyiapkan aturan mengenai metode kampanye dengan menimbang kondisi Covid-19. Tidak perlu dipilih paslon yang sebelum menjabat tapi mereka sudah memulai pelanggaran.(*)
