Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia harus menjadi momen reflektif dan korektif. Di tengah langit yang penuh jargon, kita patut bertanya: bangkit untuk siapa, oleh siapa, dan dengan cara apa?
Di antara gegap gempita itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) muncul sebagai satu dari sedikit entitas negara yang benar-benar menjalankan makna "bangkit" secara konkret. Bukan sekadar gimmick. BRI telah menyalurkan lebih dari Rp1.126 triliun untuk UMKM, menghidupkan jaringan AgenBRILink di lebih dari 67 ribu desa, dan mendorong digitalisasi lewat BRImo. Ini adalah langkah nyata yang menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.
Namun, satu pertanyaan menggelitik muncul: Mengapa hanya BRI yang tampak bekerja keras mewujudkan kebangkitan? Di mana entitas negara lainnya?
Kartel Online Musuh Senyap Ekonomi Rakyat
Sementara BRI bekerja keras menyentuh akar rumput ekonomi, kartel perdagangan online justru tumbuh liar. Mereka hadir dalam wujud e-commerce raksasa yang memanjakan pengguna dengan ongkir nol---tapi menyingkirkan UMKM, menekan kurir lokal, dan membunuh pelan-pelan ekosistem distribusi berbasis rakyat.
Dampaknya? Kurir mandiri kalah bersaing. UMKM yang tidak masuk ekosistem platform besar terpaksa menyusut, bahkan tutup. Ini bukan digitalisasi inklusif---ini kolonialisasi digital berkedok efisiensi.
Jika kebangkitan ekonomi memang untuk rakyat, lawan dulu kartel-kartel ini. Kembalikan jalur distribusi ke pelaku ekonomi lokal. Buka ruang bagi koperasi desa, jaringan kurir kecil, dan UMKM agar bisa tumbuh tanpa tekanan dari dominasi pemain besar.
Derita Ojol, Supremasi Aplikator?
Di tengah kebangkitan ekonomi yang didengungkan, ada satu kelompok rakyat yang justru semakin tercecer dari keadilan ekonomi: pengemudi ojek online. Pada 20 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ribuan ojol menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Apa yang mereka tuntut? Bukan revolusi. Hanya hal mendasar:
Potongan aplikasi diturunkan jadi 10%.
Tarif pengantaran dinaikkan agar layak.
Regulasi jelas untuk layanan antar makanan & barang.
Kepastian pendapatan bersih yang adil.
Disahkannya UU Transportasi Online Indonesia.
(Sumber: Kompas.com, 20 Mei 2025)
Tuntutan ini memperlihatkan satu hal: supremasi aplikator telah menindih rakyat kecil. Aplikasi bisa menentukan nasib mitra dengan satu klik sistem, tanpa negosiasi, tanpa transparansi. Ketika pengemudi mogok dan mematikan aplikasi (off bid), itu bukan sekadar protes---itu teriakan sunyi di era digital.
Bagaimana mungkin kita bicara "kebangkitan nasional", kalau para pekerja ekonomi digital tidak mendapat perlindungan nasional?
Di sisi lain, Pinjol (Pinjaman Online) dan Judol (Judi Online) makin merajalela. Sementara BRI menyodorkan pembiayaan yang sehat dan terarah, pinjol ilegal justru merusak tatanan. Bunganya mencekik, caranya menagih membabi buta. Yang lebih ngeri, ada yang pinjam pinjol untuk modal main judol---alamak!
Ini bukan sekadar masalah keuangan. Ini soal mental spekulasi hidup yang menyesatkan. Jari-jari yang gelap mata, digerakkan nafsu sesaat, berharap kaya dari keberuntungan digital yang palsu.
Pinjam pinjol untuk main judol adalah menggali lubang dengan harapan menemukan tambang emas, padahal yang muncul hanya lumpur utang dan rasa malu. Ini mental yang harus dihentikan.
Kebangkitan Bukan Basa-Basi
BRI telah memberi contoh bahwa bangkit bisa dimulai dari tindakan kecil yang konsisten dan menyentuh rakyat. Tapi, kebangkitan ekonomi tidak akan pernah lengkap kalau negara membiarkan kartel menguasai distribusi, membiarkan pinjol menjebak, dan membiarkan rakyat menggantungkan nasib pada judi online.
Sudah waktunya kebijakan nasional fokus pada perlawanan sistemik terhadap kapital digital yang tak adil, dan memberikan ruang nyata bagi ekonomi kerakyatan tumbuh dari desa ke kota.
Ayo, Koperasi Desa Merah Putih, Bangkit!
Mari kita belajar dari BRI yang bergerak dengan aksi nyata, bukan hanya jargon. Koperasi Desa Merah Putih juga bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat desa agar lepas dari jerat kemiskinan.
Koperasi desa bisa menjadi solusi atas matinya ekonomi lokal akibat tekanan dari digitalisasi yang tidak adil. Ia dapat menyediakan pembiayaan mikro yang sehat, memotong jalur distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak, dan bahkan menjadi alternatif kurir lokal di era serbainstan ini.
Ayo bangkit! Mari jadikan koperasi desa sebagai tameng ekonomi rakyat. Dengan koperasi yang kuat dan berdikari, kita akan melawan pinjol, menghadapi kartel online, dan memastikan bahwa kebangkitan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.
Kebangkitan Nasional hanya berarti, jika rakyat kecil ikut bangkit.
Dan itu hanya mungkin, kalau negara berpihak.
Narasi ini bukan teori. Ini suara dari jalanan. Suara dari desa. Suara dari rakyat kecil yang terlalu sering dilupakan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
