Deddy Corbuzier di Kemenhan, dari Podcaster ke Komunikasi Pengendali Opini Publik

Deddy Corbuzier di Kemenhan Dari Podcaster ke Pengendali Opini Publik

Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan menandai langkah baru dalam strategi komunikasi publik Kemenhan. Dengan latar belakang sebagai podcaster dan influencer dengan jangkauan luas, kehadiran Deddy dipandang sebagai upaya pemerintah dalam mengelola narasi kebijakan pertahanan agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Langkah ini bukan sekadar pencitraan, tetapi juga strategi menghadapi perang opini yang semakin tajam di era digital. Deddy diharapkan dapat menjembatani kebijakan pertahanan dengan masyarakat luas, menghadapi disinformasi, serta memastikan transparansi komunikasi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika geopolitik dan pertahanan nasional.

Peran Strategis dalam Komunikasi Pertahanan

Sebagai Staf Khusus di bidang komunikasi publik, Deddy diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan literasi pertahanan, mengelola opini netizen, serta membangun diplomasi pertahanan melalui media.

Kritik terhadap anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, dan perekrutan Komcad sering kali berkembang liar di media sosial, menjadi medan perang opini yang sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, peran Deddy tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan kebijakan pertahanan dapat dipahami masyarakat tanpa distorsi.

Tantangan dalam Menangkal Trial by Netizen

Keberhasilan Deddy akan sangat bergantung pada sejauh mana Kemenhan memberi ruang bagi inovasi komunikasinya. Jika ia hanya dijadikan alat pencitraan, efektivitasnya akan terbatas.

Sebaliknya, jika diberi wewenang untuk memahami strategi pertahanan dan menyusun narasi berbasis fakta, ia bisa menjadi instrumen penting dalam menangkal trial by netizen serta hoaks yang sering kali melemahkan kredibilitas institusi pertahanan.

Selain membangun komunikasi publik yang kuat, tantangan terbesar Deddy adalah bagaimana mengelola konflik digital, terutama dalam menghadapi gelombang opini liar yang bisa memperkeruh kebijakan strategis.

Menakar Efektivitas Strategi Komunikasi: Netizen vs Kebijakan Publik

Dalam era digital, komunikasi kebijakan publik sering kali bertolak belakang dengan opini netizen. Pemerintah memiliki parameter legal dan pertimbangan teknokratis dalam mengambil kebijakan, sementara netizen beroperasi dalam ruang yang lebih dinamis dan emosional, di mana opini dapat berubah dengan cepat tergantung pada narasi yang berkembang.

Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Kemenhan dihadapkan pada tantangan besar: mampukah ia menjadi jembatan antara kebijakan pertahanan yang bersifat strategis dan opini publik yang cenderung reaktif terhadap isu-isu viral?

Ketimpangan antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi netizen sering kali memunculkan gesekan yang tajam. Kebijakan pertahanan seperti pengadaan alutsista, operasi militer, atau strategi pertahanan siber sering kali membutuhkan keputusan cepat dan berbasis data strategis, tetapi publik menginginkan transparansi dan kejelasan narasi.

Jika Deddy hanya berfungsi sebagai peredam isu tanpa mampu mengarahkan opini publik ke pemahaman yang lebih komprehensif, maka ia berisiko menjadi target kritik yang sama dengan kebijakan yang ia wakili. Mampukah ia menjadi penengah yang efektif dalam isu-isu kontroversial, atau justru menjadi bagian dari narasi yang semakin tidak terkendali?

Keberhasilan strategi komunikasi di tangan Deddy sangat bergantung pada bagaimana ia menyusun pendekatan berbasis edukasi, bukan hanya klarifikasi reaktif. Jika ia mampu mengarahkan diskusi publik ke dalam pola pikir berbasis data dan pertimbangan strategis, maka perannya bisa efektif dalam membangun dukungan terhadap kebijakan Kemenhan.

Namun, jika ia hanya berperan sebagai 'influencer pemerintah' tanpa kebebasan menentukan strategi komunikasi yang independen, maka dampaknya akan minim, bahkan dapat menimbulkan resistensi lebih besar dari netizen yang semakin kritis.

Sebaliknya, jika diberi wewenang untuk benar-benar terlibat dalam strategi komunikasi Kemenhan, ia bisa menjadi faktor kunci dalam menciptakan komunikasi pertahanan yang lebih efektif dan kredibel.