Mohon tunggu...
Abdul Wahid Azar
Abdul Wahid Azar Mohon Tunggu... Penulis Buku Non Fiksi (BNSP)

Menulis subtansi kehidupan, Jujur pada realitas

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Deddy Corbuzier di Kemenhan, dari Podcaster ke Komunikasi Pengendali Opini Publik

12 Februari 2025   05:53 Diperbarui: 12 Februari 2025   09:23 209
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pelanntikan sebagai staf sus bidang Komunikasi (Kompas.com)

Dalam era digital, komunikasi kebijakan publik sering kali bertolak belakang dengan opini netizen. Pemerintah memiliki parameter legal dan pertimbangan teknokratis dalam mengambil kebijakan, sementara netizen beroperasi dalam ruang yang lebih dinamis dan emosional, di mana opini dapat berubah dengan cepat tergantung pada narasi yang berkembang.

Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Kemenhan dihadapkan pada tantangan besar: mampukah ia menjadi jembatan antara kebijakan pertahanan yang bersifat strategis dan opini publik yang cenderung reaktif terhadap isu-isu viral?

Ketimpangan antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi netizen sering kali memunculkan gesekan yang tajam. Kebijakan pertahanan seperti pengadaan alutsista, operasi militer, atau strategi pertahanan siber sering kali membutuhkan keputusan cepat dan berbasis data strategis, tetapi publik menginginkan transparansi dan kejelasan narasi.

Jika Deddy hanya berfungsi sebagai peredam isu tanpa mampu mengarahkan opini publik ke pemahaman yang lebih komprehensif, maka ia berisiko menjadi target kritik yang sama dengan kebijakan yang ia wakili. Mampukah ia menjadi penengah yang efektif dalam isu-isu kontroversial, atau justru menjadi bagian dari narasi yang semakin tidak terkendali?

Keberhasilan strategi komunikasi di tangan Deddy sangat bergantung pada bagaimana ia menyusun pendekatan berbasis edukasi, bukan hanya klarifikasi reaktif. Jika ia mampu mengarahkan diskusi publik ke dalam pola pikir berbasis data dan pertimbangan strategis, maka perannya bisa efektif dalam membangun dukungan terhadap kebijakan Kemenhan.

Namun, jika ia hanya berperan sebagai 'influencer pemerintah' tanpa kebebasan menentukan strategi komunikasi yang independen, maka dampaknya akan minim, bahkan dapat menimbulkan resistensi lebih besar dari netizen yang semakin kritis.

Sebaliknya, jika diberi wewenang untuk benar-benar terlibat dalam strategi komunikasi Kemenhan, ia bisa menjadi faktor kunci dalam menciptakan komunikasi pertahanan yang lebih efektif dan kredibel.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun