Disiplin Anggaran dan Ketahanan Fiskal

 

     Menghadapi tekanan berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak perekonomian global yang masih bergejolak dan tidak menentu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dan turunnya beberapa harga komoditas ekspor andalan, pemerintah dituntut agar melakukan upaya-upaya kongkrit untuk tetap menjaga ketahanan ekonomi dan membuat perekonomian bergerak lebih cepat. Untuk itu, pada awal September lalu  pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama (Paket September I) yang bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional.

      Untuk mengoptimakan pertumbuhan ekonomi guna mengatasi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut salah satu kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi ialah melalui  penguatan ketahanan fiskal (memperkuat ruang fiskal dan meningkatkan pendapatan fiskal)..Dalam rangka penguatan ketahanan fiskal, setidaknya ada tiga agenda yang wajib diprioritaskan penyelesaiannya. Agenda pertama, mendongkrak pendapatan negara dengan cara membenahi pengelolaan  penerimaan perpajakan agar dapat mencapai target yang ditetapkan. Kedua,  memperkuat ruang fiskal melalui peningkatan kualitas belanja negara dan menghilangkan berbagai kebocoran atau pemborosan anggaran. Ketiga, melakukan percepatan penyerapan belanja negara agar dapat efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berbagai agenda tersebut menjadi hal penting yang harus dicermati  pelaksanaannya oleh birokrasi pemerintah agar ketahanan fiskal tetap terjaga. Penerimaan perpajakan selama beberapa tahun sejak 2010 sampai dengan 2014 tidak pernah mencapai target dan tax ratio yang tidak pernah mengalami kenaikan signifikan harus segera dibenahi tata kelolanya. Penerapan kebijakan baru dibidang perpajakan dan wacana pembentukan badan pengelola perpajakan yang terpisah dari Kementerian Keuangan perlu segera dituntaskan.

      Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ialah peningkatan kualitas belanja negara. Selama ini belanja negara didominasi belanja mengikat dan bersifat wajib (mandatory spending) yang membuat ruang fiskal menjadi sempit dan terbatas. Selain itu, pengalokasian belanja perlu terus dibenahi agar tidak lagi terjadi salah alokasi (missallocation), duplikasi atau pemborosan anggaran lainnya. Upaya lain yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah disiplin dalam pengelolaan anggaran, utamanya terkait  realisasi belanja yang harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas sehingga dapat efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Disiplin Anggaran

      Sejalan dengan upaya mendongkrak penerimaan perpajakan agar mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) dan memperbesar ruang fiskal yang ada, upaya perbaikan kualitas belanja negara termasuk peningkatan kualitas pengalokasian dan kinerja penyerapan anggaran harus serius ditangani oleh jajaran birokrasi pemerintah. Realisasi belanja dalam APBN 2015 sampai dengan akhir triwulan III jumlahnya masih relatif kecil diakibatkan oleh berbagai kendala struktural, institusional maupun kultural. Upaya percepatan penyerapan memerlukan adanya komitmen dan disiplin seluruh birokrasi pemerintah selaku pengguna anggaran (kementerian negara/lembaga)..

    Terkait perbaikan kualitas belanja negara, fokus belanja harus diarahkan pada pengukuran-pengukuran efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan oleh seluruh institusi pemerintah pengguna anggaran negara. Dalam praktiknya, belanja negara sering tidak berkualitas dan cenderung boros atau inefisien. Untuk mengeliminasi kejadian itu, beberapa negara maju sudah menerapkan public expenditure review/PER atau spending review/SR yaitu suatu alat atau metode untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dibidang anggaran yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya agar lebih efektif dab efisien (value for money).

       Spending review bertujuan untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat digunakan untuk menambahkan alokasi dana prioritas nasional seperti belanja modal atau belanja infrastruktur. Dengan demikian hasil dari spending review .pada tahun anggaran  berjalan  akan menjadi input bagi proses penganggaran tahun berikutnya. Dengan menerapkan spending review secara konsisten akan tercipta kualitas alokasi anggaran yang lebih baik. Untuk itu, spending review telah mulai diterapkan secara bertahap oleh pemerintah sejak 2013 agar kinerja anggaran semakin baik.

       Spending review dilakukan dengan metode (1) Reviu alokasi  anggaran yaitu reviu dan analisa terhadap alokasi anggaran dalam rencana kerja anggaran dengan fokus utama untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi atau pemborosab lainnya. (2) Reviu pelaksanaan anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan dan capaian output. (3) Reviu baseline (angka dasar), yaitu memberikan masukan untuk prinsip-prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat dipertimbangkan oleh kementerian negara/lembaga pada saat perencanaan.