Isu kemerdekaan Palestina memang bukan cerita baru, tapi sampai sekarang masih jadi luka terbuka di politik dunia. Lebih dari 150 negara sudah mengakui kedaulatan Palestina, bukti kuat kalau Palestina pantas berdiri sejajar dengan negara lain. Sayangnya, masih ada segelintir negara yang menolak, bahkan pakai hak veto buat menghalangi keputusan penting di PBB.
Pertanyaannya, sampai kapan dunia mau terus tutup mata dengan standar ganda ini? Tragedi kemanusiaan di Gaza terus berulang, tapi negara-negara yang menolak tidak pernah kena konsekuensi. Sudah waktunya komunitas internasional berani ambil langkah tegas termasuk sanksi politik dan ekonomi supaya perjuangan Palestina tidak cuma berhenti di janji-janji.
Sejak 2012, Palestina sudah resmi jadi negara pengamat non-anggota di PBB. Sampai sekarang, 153 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui kedaulatannya. Artinya, dukungan dunia ke Palestina sebenarnya sudah sangat kuat. Dengan legitimasi sebesar ini, alasan buat menunda pengakuan penuh Palestina sebagai negara merdeka rasanya sudah tidak relevan lagi.
Masalahnya, hambatan utama tetap datang dari Amerika Serikat. Dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB, AS berkali-kali menggagalkan resolusi yang mendukung Palestina. Ironisnya, mereka selalu bicara soal demokrasi dan HAM, tapi di saat yang sama membela Israel sambil menghalangi jalan Palestina menuju kemerdekaan.
Di sinilah isu dedolarisasi jadi penting. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga strategi politik global. Dengan mengurangi dominasi dolar, negara-negara Global Selatan seperti G77, OKI, sampai BRICS+ bisa lebih berani bersuara. Dukungan untuk Palestina pun jadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Kalau ketergantungan ke dolar makin berkurang, ruang untuk boikot ekonomi terhadap Israel dan sekutunya juga makin terbuka, jadi senjata moral sekaligus politik yang lebih efektif.
Indonesia sendiri sudah mulai ambil langkah lewat kerja sama Local Currency Settlement (LCS) bareng Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Bukan cuma soal efisiensi transaksi, tapi ini juga bikin Indonesia lebih mandiri secara finansial. Dengan ruang gerak ekonomi yang lebih bebas, Indonesia bisa bersuara lebih lantang membela Palestina. Sebagai bagian dari Global South, Indonesia punya posisi penting buat jadi motor solidaritas global.
Dedolarisasi bisa jadi cara untuk mengikis kekuatan veto AS di level praktik, karena senjata ekonominya semakin lemah. Dari situ, ruang buat menjatuhkan sanksi dan boikot terhadap Israel terbuka lebih lebar, sekaligus memperkuat solidaritas negara-negara Global Selatan. Dedolarisasi bukan sekadar soal uang, tapi simbol kemandirian politik yang sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, dunia tidak bisa terus menunggu sambil melihat tragedi Gaza berulang. Sanksi tegas baik ekonomi, diplomatik, maupun politik harus segera dijalankan. Dedolarisasi dan solidaritas Global Selatan bisa jadi kunci untuk mengakhiri standar ganda internasional, sekaligus membuka jalan nyata menuju kemerdekaan Palestina.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
