Benarkah Dana Aspirasi Hanya Dibelanjakan 60%?

Beberapa waktu yang lalu baru saja ngobrol dengan seorang aktivis parpol di daerah. Salah satu objek pembicaraan adalah Dana Bantuan Khusus Bupati/Walikota/Gubernur yang lebih dikenal dengan istilah Dana Aspirasi. Disebut Dana Aspirasi karena dana tersebut konon kabarnya yang "memperjuangkan" adalah para anggota dewan. Dalam obrolan singkat tersebut si aktivis parpol bilang bahwa Dana Aspirasi biasanya dibelanjakan antara 60 sampai 70% saja, tidak mungkin 100%. Lho kok bisa? Tanya penulis

Iya, menurut si aktivis parpol itu, sisa dana yang 30-40% itu biasanya dibagi-bagi untuk pihak-pihak terkait yang terlibat dalam "memperjuangkan" turunnya dana aspirasi tersebut. Sebut saja pengurus ranting, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten, tim penyusun proposal, dinas-dinas terkait yang ikut memverifikasi proposal, rekanan/pemborong yang sudah "ditunjuk" oleh si anggota dewan yang merekomendasikan dana aspirasi tersebut.

Lalu siapa yang membagi-bagikan dana tersebut? Menurutnya, dana tersebut akan ditransfer ke calon penerima bantuan secara utuh. Penerima bantuan membayarkan kepada pihak ketiga/rekanan yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan sesuai proposal secara utuh pula. Rekanan mengerjakan kegiatan tersebut dengan biaya sekitar 60-70% saja dari anggaran yang telah ditetapkan di dalam proposal.

Sisa 30-40% itulah nantinya pihak rekanan yang membagikan, 10% untuk pajak, sekian persen untuk keuntungan pihak pemborong, dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak terkait yang telah "berjasa" mencairkan turunnya bantuan dari bupati/walikota/gubernur atau bahkan dari pusat. Entah berapa persen saja bagian mereka kurang penjelasan, tapi khusus pengurus ranting saja katanya menerima antara 2,5-5% dari total proyek. 

Yang model seperti di atas mungkin masih "mendingan", coba kalau proposal kegiatannya fiktif, kira-kira uangnya kemana yah? Wah, kalau benar, enak banget ya yang begianian? Mudah-mudahan hal ini tidak benar terjadi adanya. Wassalam (Banyumas; 04 September 2016)