Presiden Jokowi Tidak Gentarkan Cina di Natuna, Pertimbangkan Hal Ini

Berdasarkan fakta dan aneka kemugkinan di atas apa yang perlu dan penting dilakukan pemerintah saat ini adalah :

1. Tetap menghadirkan armada patroli intensif di sana.
2. Membangun armada maritim modern di Natuna
3. Tidak bosan-bosannya berani adu perang urat saraf (psychological warfare) dengan nelayan dan penajga pantai Cina bahkan armada maritim Cina di kawasan tersebut
4. Mewakilkan kehadiran TNI berkonfrontasi langsung dengan nelayan Cina melalui proksi "nelayan nasionalis" dalam jumlah besar.(Meski tidak berharap tapi kumungkinan nelayan ASEAN akan siap membantu solidaritas memutus hegemoni Cina sekaligus di laut cina selatan).
5. Melatih dan melengkapi nelayan asuhan bagaimana menghadapi nelayan Cina dalam hal teknologi dan mencari ikan serta cara menghadapi tekanan.
6. Membentuk nelayan proxi Indonesia sebagai intelijen maritim di kawasan tersebut untuk memutus mata rantai proksi maritim Cina melalui nelayan yang hadir disana.

Gambar ilustrasi : dibuat oleh penulis

Pemerintah Tiongkok telah sengaja membentuk nelayan sebagai proksi maritim guna merealisasikan ekploitasi sumber daya alam di laut Cina selatan sepanjang 2 juta kilometer persegi sesuai agenda terdahulu dan agenda terkini (2015) dalam proyek Maritim Silk Road (MSR) Xi Jinping. 

Persoalan perairan Natuna utara ini akan menjadi masalah panjang dan tidak akan habis-habisnya. Jika pemerintah Indonesia memilih jalan konservatif dengan Cina jangan ambil langkah militer, cukup perhatikan beberapa hal di atas. Lain halnya jika menempuh garis geras misalnya siap korbankan jiwa raga demi kehormatan di laut Natuna, meskipun tahu betul bahwa raksasa militer dunia itu di atas kertas jauh lebih besar dan unggul dalam berbagai hal dari Indonesia.

Oleh karena itu tergantung pemerintah Indonesia mau dibawa kemana kasus Natuna ini jika khadiran presiden Jokowipun ternyata tidak menimbulkan efek gentar pada Cina di Natuna utara.

abanggeutanyo