Eksistensi dan sejarah warga muslim di Burma atau Myanmar telah ada sejak abad ke 9 atau sebelum adanya kerajaan pertama Burma. Seribuan tahun sebelum Myanmar merdeka warga muslim telah menetap di sana dari satu generasi dinasti Burma turun temurun hingga masuk dalam kekuasaan kerajaan Britania Raya.
Beberapa dinasti Birma telah memperlakukan muslim Burma -saat itu- sebagai warga kelas pinggiran alias tak memiliki nilai jual, malah tidak bernilai rasanya. Barulah pada masa dinasti Konboung posisi warga muslim justru mendapat penghargaan dari kerjaan yang berkuasa di Myanmar karena kemampuannya berasimilasi dengan kerajaan dan menjadi prajurit yang dipercayakan pada masa itu.
Saat kerajaan Inggris berkuasa di Myanmar pada abad 19, warga muslim juga masih diperlakukan dengan baik. Beberapa diantara mereka mendapat hak yang sama di dalam mengelola roda pemerintahan dan mengecap pendidikan di koloni Inggris tersebut.
Pasca masa kemerdekaan, warga muslim di Myanmar mendapat tekanan kembali bahkan melebihi intimidasi dinasti Burma pada jaman Burma kuno. Terlebih-lebih saat Ne Win berkuasa dan dilanjutkan oleh Thein Sein dengan aneka issue SARA yang menyudutkan penganut agama minoritas.
Upaya membagi kantong wilayah berdasarkan suku ke dalam region oleh pemerintah junta militer memperlihatkan strategi penyebaran kantong warga mampu memberi perlindungan menyeluruh untuk etnis dominan Burma.
Warga Muslim dianggap sebagai ancaman paling berbahaya dari insurgensi apapun termasuk dari pemberontak Karen dan Kokang bantuan RRC.
Pernyataan politik berbau SARA sering terlontar dari pejabat teras Myamnar, hal ini kerap memicu serangan terhadap warga muslim Rohingya oleh mayoritas warga Myanmar terutama yang digerakkan para shiksu muda dan ultra nasionalis..
Di sisi lain, ganasnya junta militer Myanmar ternyata tak mengenal batas. Selain merobek-robek demokrasi dan HAM atas minoritas lain di negerinya, pemerintah Myanmar juga super represif alias bertangan besi dalam menangani aneka perlawanan terhadap pengusa. Terhadap pejabat negara sendiri yang dinilai kontra dengan penguasa kerap menjadi korban. Apalagi pejabat pendukung demokrasi seperti yang terjadi pada Jendral Aung San and Daw Khin Kyi (ayah kandung Aung San Suu Kyi). Ia tewas dibunuh oleh lawan politiknya pada 19 Juli 1947.
Setelah letupan awal tersebut, sejumlah aksi gelombang protes bermunculan. Diaspora suku Karen (KNU) mulai merebak sejak 1960. Perburuan sadis milter Myamnar memaksa KNU mengungsi ke pedalaman bagian selatan hutan Myamar berbatasan dengan Thailand. Meski terus diburu KNU semakin diperhitungkan hingga saat ini.
Lalu gelombang protes 1988 dipadamkan dengan tangan besi. Sejumlah simpatisan pro demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dari ormas National League for Democracy (NLD) dan ormas pro demokrasi lainnya mendapat perlakuan super represfi. Tak kurang 3000 orag pro demorasi tewas bersimbah darah di tangan junta militer dibantu organisasi biksu pro militer dari laskar sipil Union Solidarity and Development Association (USDA).
Pada 20 Juli 1989 Suu Kye seperti ayahnya ditangkap militer, Suu Kye setelah ditangkap dikenakan tahanan rumah hingga dilepas kembali enam tahun kemudia pada Juli 1995. Skenario pembusukan Suu Kyi dilakukan junta militer dengan melontarkan tema-tema anti budha dan kelainan sex pada Suu Kyi selama ia dalam tahanan rumah yang terisolasi dari dunia luar.
Hasil pemilu 1990 yang dimenangi oleh partai NLD yang mengusung Suu Kyi tidak diakui oleh penguasa Burma U Ne Win yang merasa terancam imperiumnya..
Tahun 2000, Suu Kye kembali ditahan. Meski mengecap 19 bulan dalam tahanan rumah tapi sangat menyiksa karena saluran telepon dan bacaan sama diputus oleh penguasa junta militer Myamnar.
Gelombang protes 2007 anti kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga bahan pokok yang digerakkan oleh sejumlah organisasi agama Budha yang dimotori oleh biksu muda, lagi-lagi, ratusan biksu disiksa dan banyak yang menemui ajalnya di tangan besi junta militer yang tidak kenal belas kasihan. Militer menyerbu sejumlah pagoda, menyeret para biksu dan menyegel beberapa pagoda sehingga tak dapat digunakan beberapa minggu.
Seorang jurnalis Jepang yang sedang meliput adegan protes di jalan protokol dekat kantor Presiden, tewas bersimbah darah. Kenji Nagai ditembak dari jarak dekat oleh militer yang beringas saat itu.
Pembantaian terhadap sejumlah muslim Rohingya oleh etnis mayoritas Budha terjadi sejak 29 Mei 2012 hingga 3 Juni 2012. Etnis beragama Buhda seperti mendapat angin dari militer untuk membantai ratusan Rohingya di berbagai tempat di Myanmar.
Pada 18 Juni 1989, pemerintah Junta Militer mengubah nama negara dari Burma menjadi Myanmar. Di balik strategi menghilangkan kultur sejarah multi etnis yang melatar belakangi terbentuknya Burma pada masa lalu, rezim militer ingin menciptakan Myanmar satu bangsa di negeri tersebut sehingga secara tidak langsung mempertegas ras dan suku minoritas sebagai suku yang tidak diakui. Pemerintah AS mampu membaca gelagat tersebut, selain karena isu anti demokrasi, AS terpaksa tidak mengakui nama tersebut (tetap menyebut Burma) sampai kini, meski pers AS telah terbiasa menyebut Myanmar dalam aneka informasi berita mereka.
Pada 7 Nopember 2005, lagi-lagi Myanmar beraksi mengubah sejarahnya. Kali ini, ibu kota negara dari Rangon (Yangon) dipindahkan ke Naypyidaw.
Pada 21 Oktober 2010, geliat pemusnahan sejarahnya terus berlanjut. Kali ini lagu kebangsaan dan bendera pun ikut diubah. Melengkapi sejumlah peristiwa sejarah penting yang pernah menghiasi Burma pada masa lalu.Myanmar dalam menjalankan prinsip-prinsip kebangsaan dan penegakan hak azasi manusia?
Sejumlah aksi bhiksu yang terjadi dalam beberapa kali sabotase terhadap muslim Myanmar sangat mencurigakan karena diantara penyerang yang menggunakan gaun bhiksu dengan ciri khas kepala plontos itu ternyata menggunakan hand phone dan alat komunikasi, sesuatu yang tidak wajar dalam penampilan bhiksu Myanmar. Beberapa analis mensinyalir telah masuk agen bhiksu ultra nasionalis pro militer yang sengaja diciptakan untuk penyamaran aksi oleh militer.
Issue SARA sangat sensitif pada masyarakat tradisional dan sumber pemicu paling potensial di Myanmar karena dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Mnausia (HDI) masyarakatnya masih amat rendah. Menurut data PBB indeks pembangunan manusia Myanmar berada pada urutan 149 dunia dari 157 negara dalam laporan UNDP 2011.
Kini, sejumlah pengungsi Rohingya telah membanjiri laut Cina Selatan ke laut jawa dan melintasi Selat Malaka. Hampir 12 ribu orang Ronghya yang kebanyakan asal Bangladesh menjelajah ke Thailand, Malaysia dan terutama Indonesia. Sebanyak 2000-an Ronghya telah mendarat di Aceh khususnya Aceh Timur dan Aceh Utara.
Dari beberapa pengungsi tersebut terungkap keinginan mereka melarikan diri dari Myanmar karena tak tahan lagi dengan sikap diskriminatif dan represif junta militer Myanmar. "Kami lebih memilih mati di Aceh di tempat saudara Muslim mereka ketimbang mati di Myanmar," kalimat tersebut terlontar dari sejumlah pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Aceh Utara
Kalimat tesebut menyengat nurani warga Aceh. Kenyataan tersebut menggugah sejumlah warga Aceh. Dari masyarakat biasa hingga Mahasiswa seluruh Kabupaten berduyun-duyun mengumpulkan bantuan untuk diserahkan ke lokasi kem pengungsi. Pejabat daerah tak tinggal diam menyediakan makanan, dapur umum dan unit kesehatan di beberapa lokasi pengungsi tersebut.
Dalam jangka pendek, keberadaan mereka mungkin belum terasa memberatkan Aceh atau daerah manapun yang terbuka menerima mereka. Namun dalam jangka panjang keberadaan ribuan orang tersebut mungkin akan menimbulkan permasalahan baru yakni biaya sanitasi, biaya makan dan lapangan kerja apa untuk mereka. Cepat atau lambat hal itu akan menimbulkan gangguan sosial, apalagi JIKA; beberapa diantara mereka ternyata diberdayakan untuk menjadi anggota sindikat jaringan tertentu bahkan direkrut sebagai anggota pengacau keamanan dan ketertiban Aceh. Mereka akan melakukan serangan lebih berani pada fasilitas penting milik pemerntah dan sipil asal demi uang dan bertahan hidup.
Inikah yang diinginkan oleh pemerintah Myanmar?
Myamnar terkesan melepas tanggung jawabnya begitu saja lalu membiarkan persoalan tersebut menjadi beban negara lain. Inikah yang disebut dengan kerjasama multilateral dan saling bersahabat dengan negara tetangga terutama Asean?
Myanmar semakin tidak terkendalikan karena "mengeskpor manusia perahu Ronghiya" ke berbagai negara. Dalam konstelasi HAM, Myanmar sama halnya telah merobek-robek norma kemanusiaan termasuk hak berdemokrasi oleh dan untuk bangsanya sendiri.
Taring dan kuku Myanmar telah merobek norma kemanusiaan sejak beberapa dekade lalu tapi rasanya tidak ada perhatian yang kongkrit dan sistematis dari PBB. Jika PBB,AS dan Barat mampu melakukan hal tersebut pada Iran, Indonesia, Venezuela, Kuba, Korut, Rusia dan lain-lain mengapa hal tersebut tak mampu diwujudkan untuk Myanmar?
Apakah posisi RRC (Tiongkok) mampu membentengi apapun resolusi dunia terhadap Myanmar lantas membuat Myanmar merasa besar kepala? Tidak juga, karena hubungannya dengan Tiongkok juga tidak terlalu mesra.
Lihat saja pada 14 Maret 2015 lalu, enam belas tentara dan petugas Tatmadaw menyerahkan nyawa mereka bagi negara dan 110 Tatmadaw lain terluka melawan pemberontak Kokang yang disokong Beijing. Akibatnyam 5 pesawat tempur Mig 29 Myanmar menyerbu perbatasan China mengejar pemberontak Kokang yang lari ke perbatasan China Akibatnya, 5 warga China tewas di pinggiran Kota Lincang, Provinsi Yunan China.
Tidak ada alasan meremehkan arogansi Myanmar karena telah mengoyak nlai kemanusiaan dan terbukti menganggu negara lain akibat ekspor memaksa tersebut. Myanmar lepas tangan tak merasa terbebani sedikitpun. Pejabatnya sambil tertawa menyaksikan tayangan demi tayangan televisi tentang arus "ekspor " mereka telah karam atau mendarat di sebuah sudut negara tetangganya.
Terlalu beratkah memberi tekanan dan resolusi terhdaap Myanmar? Tidak berminatkan rambo-rambo AS dan NATO beraksi untuk menegakkan demokrasi dan HAM seperti dilakukan di tempat lainnya.
Tidak menarikkah OKI dan Liga Arab meneriakkan adanya diskirminasi terhadap muslim Rohingya karena lebih tertarik dengan perang doktrin dengan Iran, Hizbullah, Suriah dan dikotomi Syiah dan Sunni?
Segeralah AS, PBB, NATO, OKI bahkan Eropa memberi tekanan kepada Myanmar agar penegakan HAM dan Demokrasi bukan sesuai selera mereka, melainkan sesuai dengan aturan dunia yang telah mempunyai alat ukur dan standardnya.
Jeritan anak-anak dan wanita pengungsi Rohingya membelah gelapnya malam dan teriknya matahari dari tengah laut seakan membahana hingga seluruh ruangan gedung markas PBB di New York. Tapi mengapa lolongan itu tersapu begitu saja oleh persoalan lain yang lebih bermuatan ekonomis ketimbang Rohingya yang hanya mampu menangis, histeris dan memelas kasihan.
Mereka telah lolos dari ancaman terbuang ke laut satu per satu, namun deritanya belum berakhir sebelum mereka mendapat tempat menetap yang jelas untuk mulai hidup yang baru. Myanmar pun lega tidak kepalang. Skenario ekspor itu sesuai harapan seperti gayung bersambut rasanya, ketika melihat negara-negara penerima manusia perahu Rohingya larut dalam haru biru, seperti menerima tamu atau saudara lama saja rasanya.
Salam Kompasiana
abanggeutanyo
