Prakiraan Sanksi-Sanksi Baru Dunia kepada Korea Utara

     Meskipun belum diumumkan dan dijatuhkan secara resmi namun para pengamat internasional meramalkan bahwa ada tiga sanksi ekonomi yang sedang dirancang untuk Korea Utara yakni pemblokiran eksport migas, pemblokiran ekspor tekstil Korea Utara dan penghentian layanan Bank China ke Korea Utaramerupakan 3 prakiraan kuat isi sanksi dunia yang baru atas Korea Utara yang sudah melakukan 6 kali ujicoba senjata nuklirnya yang paling kuat, senjata Termonuklir.

Tentu sebagai salah satu Polisi dunia, AS sedang merancang dan mendorong langkah-langkah yang lebih keras lagi untuk menekan rezim Kim Jong Un. Rancangan sanksi-sanksi itu sedang disiapkan untuk diajukan kepada Presiden Trump untuk disetujui Presiden AS Donald Trump yakni: peniadaan dan pembatasan ekspor minyak mentah, pemblokiran eksport  tekstil Korea Utara dan penghentian layanan Bank China ke Korea Utara. 

Salah satu orang kuat di AS yang sedang menyiapkan paket baru sanksi bagi Korea Utara di Amerika Serikat ialah menteri keuangan AS saat ini, Menteri Steven Mnuchin. Steven Mnuchin sedang merancang paket sanksi ekonomi yang keras bagi Korea Utara. Paket sanksi itu akan diserahkan Steven Mnuchin kepada Presiden AS Donald Trump untuk dipertimbangkan. Apa gambaran isi sanksi ekonomi yang sangat kuat bagi Korea Utara itu?. 

Selama ini, Korea Utara telah mendapatkan saksi ekonomi dari PBB berupa isolasi oleh dunia terkait program nuklirnya. Hanya 2 negara yang selama ini menjalani hubungan secara gelap yakni China dan Rusia. Namun China dan Rusia sudah mendapatkan sanksi AS karena kedapatan berhubungan ekonomi dengan Korea Utara.  

"Intinya kita perlu memotong Korea Utara secara ekonomi," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang sedang menyiapkan paket sanksi lekonomi lalu diajukan untuk dipertimbangkan Presiden AS Donald Trump. AS dan sekutu-sekutunya juga mendorong melalui babak baru sanksi multilateral di Dewan Keamanan PBB, termasuk yang menargetkan impor minyak Korea Utara, kata pejabat senior pemerintahan Presiden AS Donald Trump kepada CNN.com. Sanksi-sanksi itu sudah dijatuhkan PBB sebelumnya. 

Set terakhir sanksi PBB disetujui kurang dari sebulan yang lalu. Sanksi PBB itu bertujuan untuk membunuh eksport Korea Utara seharga USD 1 M dengan cara memukul industri besar seperti batubara, biji besi dan makanan laut. Namun para analis memperingatkan pada saat itu bahwa tindakan tersebut tidak mungkin cukup untuk membuat Kim mundur dalam program senjata nuklir Korea Utara yang segera meningkat.

Sanksi Ekport Minyak ke Korea Utara

China diperkirakan menguasai  sekitar 90% perdagangan luar negeri Korea Utara, karena itu China memberikan sumbangan penting antara rezim Kim dan ekonomi global. Diketahui bahwa ekspor Korea Utara ke China memberi rezim di Pyongyang sumber pendapatan yang penting. Ekspor China ke Korea Utara mencakup barang-barang yang perlu dipelihara negara yang terisolasi dunia. 

Kebutuhan paling tinggi dari daftar eksport China ke Korea Utara adalah minyak mentah. Selama ini minyak mentah masuk ke Korea Utara dari China. Oleh karena itu penghentian pengangkutan minyak mentah ke Korea Utara dari China merupakan salah satu langkah yang ingin dilakukan AS dalam paket baru sanksi PBB, kata pejabat senior pemerintah kepada CNN.com. 

Langkah tersebut akan menekan rezim Korea Utara. Selain itu dengan kelangkaan minyak mentah maka secara langsung akan berimbas pada kesulitan dan petaka ekonomi yang lebih luas seperti pertanian. Hal yang menyulitkan ialah menjadi tidak mungkin untuk secara akurat mengawasi seberapa banyak minyak mentah dari China dijual ke Korea Utara sejak Beijing berhenti memasukkan data-data eksport secara resmi ke dalam data bea cukai beberapa waktu yang lalu.

"Dengan tidak ada data-data resmi terkait ekspor minyak mentah dari China ke Korea Utara yang telah dilaporkan, minyak mentah mungkin bisa menjadi cara yang digunakan China untuk memeras - atau mendukung - rezim Kim tanpa orang luar dapat meneliti apa yang mereka lakukan," Kent Boydston, seorang analis penelitian di Peterson Institute for International Economics, menulis dalam postingnya baru-baru ini sepeti dikutip CNN.com.