- Politik Transaksional: Praktik politik uang dan kepentingan golongan menghambat proses pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan.
- Kurangnya Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Pancasila: Pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar menjadi pedoman nyata dalam bertindak.
Harapan dan Rekomendasi
Untuk mewujudkan etika politik Pancasila secara nyata, diperlukan langkah-langkah strategis:
- Penguatan Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran etik dan korupsi di semua lembaga negara.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran negara.
- Pendidikan Politik Berbasis Pancasila: Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini di kalangan pejabat dan masyarakat luas.
- Pengawasan Masyarakat dan Media: Peran aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan.
 Kesimpulan
Walaupun Pancasila telah menjadi dasar dan pedoman etika politik di Indonesia, realisasi konkret dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih jauh dari sempurna. Masih banyak kasus pelanggaran yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dijalankan dalam praktik politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen bersama dari semua elemen bangsa sangat diperlukan untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila sebagai fondasi moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI