Kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo cukup membuat polemik di negara kita. Banyak yang mengapresiasi, tetapi tidak sedikit yang nyinyir. Mereka menganggap "kebijakan aneh" ini sebagai pencitraan, apalagi membuat Pertamina kabarnya mengalami kerugian.
"Ini kita tidak berbicara soal untung dan rugi, tetapi ini adalah penugasan negara. (BBM satu harga) harus dijalankan. Harus!" kata Adiatma Sardjito, Vice President Corporate Communication Pertamina dalam satu kesempatan di Jakarta, 28 Juli 2017.
Posisi pertamina di sini, lanjutnya, adalah representasi negara yang hadir bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu harga premium di Kecamatan Ilaga Papua Rp. 50.000 - Rp. 100.000, sekarang sudah sama dengan di Jakarta Rp. 6.450. Begitu pula dengan harga solar.
Langkah besar pemerintah ini, pada prinsipnya sejalan dengan negara sebagaimana dibayangkan oleh Aristoteles (384 SM - 322 SM). Filsuf Yunani itu berpendapat, bahwa tujuan negara adalah membuat para warga negaranya hidup dengan baik. Kata "baik" di sini, dijabarkan oleh Reza A.A Wattimena, sebagai sebuah kondisi di mana negara tidak hanya memberi jaminan akan makanan, minuman, kebutuhan akan papan dan sandang, tetapi mendorong warganya mengembangkan dirinya semaksimal mungkin, termasuk bakat-bakatnya, minat hidupnya, dan semua yang ada di dalam dirinya.
BBM satu harga membuat masing-masing warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak pada kehidupan yang lebih baik. BBM mampu menggerakkan sumber daya listrik yang memungkinkan orang di daerah pelosok dan terpencil mampu belajar lebih baik dan lebih produktif dari segi ekonomi. Artinya, persoalan kesenjangan harga BBM hanya soal keputusan politik pemimpin negara saja, apakah mau berpihak pada rakyat atau tidak.
Presiden memerintahkan secara mutlak kepada Pertamina untuk melaksanakan kebijakan BBM satu harga dan mayoritas rakyat menyambut baik langkah ini. Dengan demikian, rakyat menyerahkan mandatnya kepada pemerintah untuk menjalanan pemerintahan karena dianggap dapat dipercaya dan bekerja dengan baik. Buktinya Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan hasil survei Gallup World Poll (GWP).
Pertamina sebagai ujung tombak pemerintah menyatakan kesiapannya menyukseskan program BBM satu harga ini. Dalam jangka waktu 1,5 tahun diharapkan program ini dapat selesai dan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmatinya. Sampai dengan Juni 2017, secara nasional Pertamina telah merealisasikan pengoperasian lembaga penyalur BBM Satu Harga di 21 titik di daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Ke depan, Pertamina segera merealisasikan program ini di 25 lokasi.
