Oleh: Rully Asrul Pattimahu
(Ketua PB HMI)
Demokrasi memang pantas untuk terus digugat dan di pertanyakan ketika sejumlah praktik politik yang mengatasnamakan demokrasi itu sering menunjukkan paradoks dan ironi. Mungkinkah demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, manakala kebanyakan rakyat masih lemah daya kritis dan kemandiriannya dalam melakukan pilihan-pilihan politik?
Secara praktis, aktualisasi demokrasi bukan lagi soal pilihan benar atau salah, bukan masalah pilihan yang rasional atau irasional, melainkan soal menguntungkan atau tidak secara politik. Konspirasi politik seperti ini dapat mematikan rasionalitas demokrasi karena cenderung menghimpun loyalitas dengan target meraih kemenangan politik semata. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka boleh jadi akan menyingkirkan kekuatan demokrasi yang sesunggguhnya.
Demokrasi lebih nampak sebagai retorika politik dari pada sebuah agenda politik. Berawal dari keseragaman di era Orde Baru yang dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokrasi mulai bersilat lidah bahwa demokrasi tidak selalu harus menekankan perbedaan tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan-pilihan tunggal ala Orde Baru digugat, kini justru tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal juga bersifat demokratis.
Kesan yang muncul adalah demokrasi bukan lagi sebuah idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan sebagai pilihan politik untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih sebagai alat dan isu untuk meraih kemenangan.
Fenomena lain dari budaya politik yang juga tidak menguntungkan bagi masa depan demokrasi diera ini adalah adanya konspirasi politik sesaat demi kemenangan kelompok atau golongan. Pada titik ini tidak berlebihan jika kekuatan demokrasi harus berhadapan dengan kekuatan lain yang sebenarnya dapat membangun agenda bersama untuk masa depan, tetapi justru saling berlawanan.
Dari sini kita melihat jalan menuju demokrasi sangatlah terjal. Kita di hadapkan pada sejumlah paradoks yang bukan hanya di tingkat institusi politik, melainkan tidak kalah pentingnya di tingkat budaya politik. Meskipun sistem yang tidak demokratis runtuh secara formal tetapi pada tingkat perilaku, betapa sulit mematikan praktik antidemokrasi.
Maka, meskipun ditingkat sistem telah dibangun berbagai perangkat demokrasi, hal ini belum menjadi jaminan adanya demokrasi manakala pada tingkat budaya elit dan masyarakat tidak terdapat faktor-faktor internal dan kondisional yang mendukung eksisnya demokrasi.
Hal penting lain yang harus diingat adalah bahwa demokrasi bukan hanya sekedar tata cara, prosedur, dan bukan juga sekedar mekanisme tata negara dalam pengelolaan sistem politik, melainkan isi, tingkah laku, bentuk komunikasi, dan interaksi, serta tata nilai.
Sejenak tentang geneologi kepemimpinan politik Indonesia, pada dua fase Orde Lama dan Orde Baru, masyarakat selalu dapat di buat percaya bahwa demokrasi adalah sesuatu yang dapat di tunda kalau ada urgensi yang lebih mendesak. Soekarno menjadikan alasan dan mendahulukan agenda Pembangunan Bangsa (nation building) untuk menunda demokrasi, Soehartu pun menjadikan alasan Pembangunan Ekonomi dan juga menunda demokrasi.
Sekarang kita berada dalam babakan baru yang akan menentukan nasib perjalanan masa depan demokrasi politik kita. Babakan ini meskipun telah berjalan dalam periode 10 tahun-an, pada situasi dan konteks yang berbeda, periode ini harus menunjukkan tekad kita untuk menggulirkan dialektika budaya demokrasi. Dialektika yang dimaksud adalah bahwa pemilu kali ini merupakan suatu “olah budaya” bukan suatu “olah politik”, apalagi adu kekuatan dan intrik politik.
Pemilu kali ini adalah upaya menyadari kembali bahwa yang menjadi inti pokok dari antitesis yang kita setujui bersama adalah terciptanya sintesis budaya demokrasi yang akan mapan dan bertahan dalam kurun waktu yang agak lama. Agak lama, agar demokrasi dapat menjadi suatu sintesis budaya yang tumbuh dengan subur dan kuat di negara kita.
Partai-partai politik diharapkan dapat meyakinkan kita akan komitmen untuk membangun dan menumbuhkan budaya demokrasi, sehingga perwujudan demokrasi dalam reformasi politik dapat berjalan secara egaliter dan tidak tertunda lagi sebagaimana sebelumnya.
Setidaknya, tata cara, mekanisme dan prosedur demokrasi sekarang dapat menegaskan isi, nilai dan komunikasi politik yang lebih mapan dalam budaya masyarakat Indonesia.
Wa-‘l Lâh a‛lam bi al-shawâb
