Guru Honorer dan Upah Murah (Tidak Layak)

Kehidupan para guru honorer menjadi sangat memprihatinka, dan nasib mereka tentu  hanya mengharapkan belaskasihan para penguasa; mereka mengharapkan kebaikan hati dari para Bupati dan para kepala dinas pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

MOMENT PERBAIKAN NASIB

Upah bulanan atau tiga bulan-an yang dibayar tidak sesuai membuat para guru honorer tidak mampu membiayai kehidupannya, bahkan untuk kebutuhan harian pun sangat terbatas. 

Kesempatan Pemilu entah itu Pilpres atau Pileg, menjadi posisi tawar (bargaining position) yang sangat penting bagi para guru honorer untuk memastikan dan memperjuangkan nasibnya. 

Presiden, dan DPR yan terpilih mesti secara sunggung-sungguh memperhatikan nasib para guru honorer yang upahnya diberikan hanya dari belaskasih komite di sekolah-sekolah tempat mereka mengabdi. Harus ada kontrak politik antara para guru Honorer dan para calon legislatif atau calon presiden, agar janji politik saat kampanye tidak hanya sebatas janji-janji manis yang menghibur. 

Harapannya,  upah mereka tidak boleh tertinggal jauh dengan para pekerja pabrik yang tamatan SMA dengan keterampilan terbatas. Bahkan para guru Honorer, hemat saya harus digaji (dihargai) layaknya seorang manager di perusahaan, karena mereka bersusah payah mendidik para siswa/siswi untuk menjadi generasi yang berguna untuk bangsa ini.

Guru honorer adalah para pejuang kemanusiaan yang ulet dan sabar menenun nasib anak bangsa, agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang. Para penenun tersebut (baca: guru honorer) tidak layak digaji murah, apalagi dibayar per tiga bulan, karena mereka bukan para pengemis jalanan yang hanya mengharapkan uluran tangan para penderma. 

Mereka adalah para pekerja professional, yang upahnya juga diberi dengan standar profesional dan bermartabat. Karena itu, ketidakpastian nasib mereka mesti menjadi prioritas para pemangku kekuasaan entah di pusat maupun di daerah, agar keringat dan air matanya untuk mendidik para generasi bangsa ini dihargai secara manusiawi dan bermartabat.

Harapan dan usaha para guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah usaha dan harapan yang proporsional dan layak diapresiasi. Mereka tidak sekedar menuntut hak, tetapi kewajiban mereka sudah dijalani, dan bahkan mereka sudah membuktikan dengan bertahan selama bertahun-tahun sebagai honorer dengan upah yang sangat tidak layak.

Kepastian nasib mereka berbanding lurus dengan kepastian anak bangsa yang mereka didik, sehingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berguna untuk bangsa dan Negara. 

Oleh karena itu, membayar guru honorer dengan upah yang murah dan membiarkan mereka menunggu antrian untuk diangkat sebagai PNS, adalah sebuah tindakan pembiaran yang  tidak bermoral dan tindakan demotivasi oleh para pemangku kekuasaan yang hemat saya, bertindak tidak manusiawi, karena hak-hak mereka untuk hidup layak dan sejahtera secara ekonomi mesti menjadi prioritas; sebuah syarat mutlak yang harus dilakukan.

*Penulis adalah alumni STFK Ledalero dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tinggal di Anaranda- Mautenda