Gambar diambil dari internet
Yth. Teman-teman setanah air : Para Aktivis Mahasiswa, Para Mahasiswa dan Pelajar, Para Aktivis LSM, Para Dosen dan Guru, Para Pengusaha, Para Jurnalis , Para Intelektual Indonesia, Para Profesional, Para Ibu-ibu Rumah Tangga, dan Para Anak Bangsa Yang Peduli Pada Nasib Bangsa Indonesia.
Saya Bu Anis dari Malang, membutuhkan dukungan teman-teman. Saya pernah mengirim surat sebanyak 5 kali untuk memberikan masukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia, mulai dari awal terpilih sampai beliaunya baru dilantik menjadi presiden. Ide tersebut muncul karena ketika itu saya mulai merasakan bahwa Pak Jokowi “kebingungan” untuk menyusun kementeriannya , dan hal ini juga merupakan bagian dari pertanggung-jawaban saya, karena waktu itu saya termasuk orang yang “kampanye” untuk kemenangan beliaunya, walaupun dengan cara saya sendiri. Surat saya memang tidak ada yang dibalas, tetapi saya merasa bahwa ada beberapa masukan yang diakomodasi.
Surat pertama tentang usulan bagaimana membentuk Kementerian baru. http://birokrasi.kompasiana.com/2014/08/19/reformasi-kementerianreformasi-birokrasi-673823.html Dari berbagai usulan itu, di antaranya saya menyarankan dibentuk Tim Kepresidenan, penghapusan Menko, dibentuk Kementerian Kependudukan, Kementerian Negara Pemerataan Antar Daerah Propinsi, dll. Sehingga ketika pertama kali Pak Jokowi membocorkan Kementerian yang akan dibentuk diantaranya ada Kementerian Kependudukan, saya tersenyum . Namun untuk kementerian lainnya yaitu Kementerian Maritim, Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Permukiman Sarana dan Prasarana, saya merasa bahwa kementerian yang lain tersebut tidaklah tepat. Karena ini sifatnya sangat mendesak, maka ketika itu saya sampai mengirim 2 surat yang sama. Yang satu saya tujukan kepada Pak Jokowi dan yang kedua saya kirimkan ke Tim Transisi agar hal ini bisa segera diketahui. Padahal sebenarnya alamat tujuan kedua surat tersebut sama. http://politik.kompasiana.com/2014/09/02/merespon-wacana-kementerian-baru-676668.html
Keberadaan Kementerian Kependudukan menurut saya sudah tepat, sehingga pada surat kedua, saya tidak komentari. Tetapi yang lainnya saya komentari. Ternyata dalam bocoran tentang kementerian yang kedua, keberadaan Kementerian Kependudukan yang saya kira sudah tepat tersebut justru tidak jadi dibentuk. Sedangkan kementerian yang lain , ada respon perbaikan termasuk munculnya Menko Kemaritiman yang sepertinya itu terinspirasi dari kritikan saya bahwa keberadaan kementerian itu tidak jelas karena bidang-bidang kerjanya sudah di bawah naungan kementerian yang lain.
Surat berikutnya tentang Permasalahan BBM, Moratorium Sertifikasi Guru, Manajemen Negara, Program Kerja yang Komprehensif, dll. Hal ini perlu saya ceritakan, sekedar untuk menunjukkan bahwa saya serius ingin membantu Pak Jokowi keluar dari permasalahan bangsa yang sedang dihadapi akhir-akhir ini. Dari kelima surat tersebut , yang dampaknya terus berkelanjutan sampai saat ini yaitu tentang kenaikan harga BBM. Dimana masukan dari saya, saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dengan dasar pertimbangan yang saya sampaikan sangatlah rinci. Saya juga telah memberikan bagaimana solusinya. http://edukasi.kompasiana.com/2014/09/15/bukan-kurangi-atau-hapus-subsidi-tetapi-hemat-bbm--678808.html
Hanya saja saya tidak ada feeling, apakah surat itu sempat dibaca atau tidak, karena surat tersebut saya kirimkan di tengah Pak Jokowi mulai blusukan ke Sulawesi dan kunjungan ke luar negeri yang pertama. Tahu-tahu sehari setelah pulang dari Australia, dengan dalih alih subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur, kemudian rakyat ini dipaksa harus “berjuang bersama-sama” . Dengan penuh percaya diri, Pak Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, walaupun ketika itu harga BBM dunia sedang turun. Terus terang, saya sangat terpukul mendengar pengumuman itu ! Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah surat saya tidak sempat dibaca atau dibaca tetapi diabaikan ya ? Kenapa Pak Jokowi sangat ingin menaikkan harga BBM ? Begitu selalu yang terpikir oleh saya. Tapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur terjadi.
Seketika itu juga, setelah pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan, kemudian harga barang-barang yang sebelumnya sudah naik menjadi naik lagi. Betapa sedihnya saya, setelah mengetahui bahwa yang memberikan saran untuk segera menaikkan harga BBM, ternyata adalah seorang ekonom ternama yang saat itu dikenal selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Akibat dari kebijakan yang salah ini, dua bulan kemudian Pak Jokowi dipaksa oleh keadaan untuk kembali menurunkan harga BBM, karena harga BBM dunia terus menurun. Sayangnya penurunan kembali harga BBM ini tidak serta merta diikuti dengan penurunan harga barang-barang karena harga listrik, LPG, ongkos Kereta Api , BI rate –nya ternyata waktu itu tidak mau turun. Dampaknya banyak rakyat yang merasa sangat kecewa. Belum lagi kekecewaan rakyat itu hilang, dengan dalih subsidinya dicabut dan perlu penyesuaian dengan kenaikan harga pasar, tiba-tiba harga BBM dinaikkan lagi. Jadilah kebijakan BBM ini seperti permainan yoyo yang membuat bingung para pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah. Padahal mereka inilah, yang selama ini membantu pemerintah mengembangkan perekonomian Indonesia.
Pada sisi lain, nilai tukar rupiah terus merosot sampai menembus lebih dari Rp 13.000. Padahal di awal Pak Jokowi diketahui akan terpilih, rupiah sempat menguat. Menyikapi penurunan rupiah ini , tim ekonomi Pak Jokowi justru memberi respon yang sangat memprihatinkan. Menkeu mengatakan , “walaupun rupiah melemah tetapi negara justru mendapat keuntungan, karena ada selisih ekspor migas dengan bayar cicilan hutang negara sekitar 2,3 trliyun”. Pak Menteri ini tidak peduli , bahwa keuntungan negara itu telah ditebus dengan penderitaan rakyat yang harus menghadapi harga kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Menko perekonomian juga mengatakan hal yang sama-sama memprihatinkan. Beliaunya mengatakan “rakyat jangan berharap bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menjadi Rp 10.000 lagi, karena melemahnya nilai tukar rupiah itu akan meningkatkan ekspor kita”. Saya heran ! Mereka itu intelektual lulusan luar negeri kok kualitasnya hanya seperti itu. Padahal saya saja, yang bukan sarjana ekonomi bisa paham tentang sesat pikir seperti itu. Apa mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu , kalau Bank Indonesia diam-diam melakukan intervensi untuk mengendalikan kemerosotan nilai tukar rupiah ini dengan dana hutang dari luar negeri ?
Andaikan domisili saya di Jakarta, saya pasti akan berusahauntuk bertemu Pak Jokowiagar bisa menjelaskan semua ini. Namun karena saya jauh dari Jakarta, saya butuh dukungan teman-teman semua untuk bisa membuka kesadaran Pak Jokowi akan pentingnya pemikiran yang saya sampaikan baru-baru ini (terkirim melalui Pos Express 11 Mei 2015). Sebab permasalahan bangsa ini sudah sangat serius, tetapi beliaunya masih juga belum bisa menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya.
Teman-teman setanah air, nilai tukar rupiah itu melemah karena kebodohan kita sendiri ! Jangan menyalahnya dolar yang pulang kampung akibat perekonomian Amerika Serikat yang membaik. Jangan mencari pembenaran bahwa negara-negara lain mata uangnya juga mengalami pelemahan. Sebab fundamental perekonomian masing-masing negara tidaklah sama. Bagi negara yang fundamental perekonomiannya sudah baik, maka pelemahan nilai mata uang itu akan menjadi berkah rejeki negara yang bersangkutan, karena impornya bisa berkurang sementara ekspornya akan semakin meningkat. Tapi bagi Indonesia yang fundamental perekonomiannya keropos , antara lain disebabkan karena bahan baku industri kita banyak yang impor, dan permodalannya banyak didanai pinjaman asing, maka pelemahan nilai tukar rupiah tersebut membuat para pengusaha menjadi resah. Sementara di sisi lain, Pak Jokowi justru menambah anggaran DPR yang kerjanya hanya bersilat lidah, bagi-bagi dana ke BUMN yang selama ini kerjanya tidak jelas dan sering merugi, menaikkan tunjangan pegawai pajak padahal gajinya sudah tergolong tinggi, menambah DP mobil pejabat walaupun yang terakhir ini kemudian dicabut lagi. Tetapi DP yang lama tetap ada dan tidak dicabut bukan ?
Teman-teman setanah air, untuk bisa memberikan sedikit kesejahteran kepada rakyat Indonesia, sebenarnya tidaklah perlu membutuhkan waktu tahunan ! Apalagi rakyat kecil harus menderita dahulu karenanya. Apabila kebijakan yang dipilih Presiden Jokowi itu tepat, maka rakyat kecil tidak perlu harus bersakit-sakit lagi untuk menyongsong masa depannya. Kecuali kalau pada waktu yang bersamaan memang terjadi kenaikan harga BBM, sebagaimana yang terjadi di awal pemerintahan ini. Jelas dampaknya mengalir kemana-mana. Kenaikan tarif angkutan umum, kenaikan harga barang-barang dan jasa. Kemudian dengan dalih untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menyusul menaikkan BI rate-nya . Tak mau ketinggalan, Kereta Api juga menaikkan ongkosnya, PLN menaikkan tarif listriknya, dan Pertamina menaikkan harga LPG-nya. Padahal mereka itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibat dari kenaikan semua ini, rakyat semakin resah dan pasar meresponnya dengan bentuk pelemahan nilai tukar rupiah yang yang semakin dalam lagi. Ditambah dengan adanya “ancaman” The Fed yang akan menaikkan suku bunganya karena perekonomian Amerika Serikat yang sudah mulai membaik, maka situasi perekonomian Indonesia semakin diliputi ketidak-pastian.
Berikutnya pelemahan nilai tukar rupiah ini, seperti bola salju yang terus menggelinding. Impor bahan baku industripun menjadi ikut naik, serta cicilan hutang luar negeri pemerintah dan swasta menjadi bertambah. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi menjadi menurun, dan terjadilah PHK sehingga pengangguran di negara ini semakin bertambah banyak. Dampaknya, tindak kejahatan juga terjadi dimana-mana dan kualitasnya semakin meningkat. Sangat-sangat memprihatinkan !!
Di pihak lain, karena diam-diam BI telah melakukan intervensi untuk mengendalikan laju pelemahan nilai tukar rupiah, maka cadangan devisa negara Indonesia yang jumlahnya sangat minim itu semakin berkurang . Padahal cadangan devisa itu digunakan untuk persiapan belanja impor dan bayar cicilan hutang selama 6 -7 bulan ke depan. Akibatnya, untuk menutupi kekurangan cadangan devisa negara ini, pemerintah terpaksa menjual Surat Utang Negara (SUN) sebesar US$ 4 milyar, atau kalau dikurs-kan dengan Rp 12.000 saja berarti sebesar 48 trilyun . Hutang ini terpaksa harus dilakukan, sebab kalau pemerintah tidak berhutang, maka jaminan keberlangsungan negara ini secara normal tidak akan sampai 6 bulan. Jadinya, semakin menggununglah hutang bangsa Indonesia dan semakin rumitlah permasalahan bangsa yang dihadapi !
Begitulah proses kejadiannya, kalau pemimpin negara salah dalam mengambil kebijakan negara. Rakyat kebanyakan mungkin tidak akan paham dengan ini semua. Tetapi mereka selalu menjadi korban akibat dari kebijakan yang salah tersebut.
Oleh karena itu teman-teman, untuk ke depan ini, saya coba lagi memberi masukan kepada Pak Jokowi agar jangan lagi sibuk melayani kepentingan orang-orang di sekitarnya. Atau sibuk mengurusi lawan politik yang ingin menjatuhkannya. Seyogyanya, segeralah penuhi janji politik beliaunya kepada rakyat Indonesia. Lakukan apa yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, agar beliaunya ini selalu mendapat dukungan dari rakyat banyak.
Caranya, Pak Jokowi harus mengawalinya dengan menerapkan manajemen keterbukaan dan manajemen kejujuran, walaupun mungkin itu tidak bisa dilakukan 100 %. Pak Jokowi bisa menjelaskan kepada rakyat, bagaimana permasalahan bangsa ini yang sesungguhnya. Jangan ditutup-tutupi lagi !
Berikut ini permasalahan bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui bersama:
APBN-Perubahan untuk tahun 2015 memang sebesar Rp 1.984,1 trilyun. Namun dari jumlah APBN-P itu, yang Rp 64 trilyun digunakan untuk membayar cicilan hutang, sedangkan yang Rp 222,5 trilyun dibiayai dari tambahan hutang baru. Artinya anggaran belanja yang tersedia untuk membiayai oprasional negara tahun 2015 ini, sebenarnya hanyalah sebesar Rp 1697,6 trilyun. Nilai ini berasal darijumlah anggaran belanja yang direncanakan, dikurangi dengan anggaran bayar cicilan hutang dan anggaran hutang yang baru.
Akibat sistem penganggaran negara yang demikian , maka belanja negara selalu menjadi defisit, atau lebih besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Dari tahun ke tahun hutang negara Indonesia selalu bertambah ratusan trilyun rupiah. Untuk APBN-Perubahan tahun 2015, hutang negara diperkirakan akan bertambah sebesar Rp 222,5 trilyun. Padahal hutang luar negeri negara ini per-Oktober 2014 sudah sebesar US$ 295,3 milyar. Dimana hutang pemerintah sebesar US$ 133,2 milyar dan hutang swasta sebesar US$ 162,1 milyar . Atau kalau dirupiahkan dengan kurs Rp 12.000, berarti total hutang negara ini sudah sekitar Rp 3.543 trilyun rupiah. Sementara hutang pemerintahnya saja, yaitu hutang luar negeri + hutang dalam negeri sekitar Rp 2.700 triyun. Suatu jumlah yang sangat besar, karena APBN-Pnya aslinya cuma Rp 1697,6 trilyun.
Sedangkan cadangan devisa negara yang digunakan untuk transaksi dengan pihak luar negeri, yaitu: membayar cicilan hutang, membayar impor barang dan kegiatan-kegiatan lainnya, posisi akhir Maret 2015 jumlahnya sekitar US$ 111,6 milyar. Dimana cadangan devisa negara sejumlah ini diperkirakan akan habis untuk membiayai kebutuhan impor dan cicilan hutang luar negeri selama 6,6 bulan ke depan. Artinya bahwa jaminan keberlangsungan negara ini secara normal benar-benar memprihatinkan yaitu cuma 6 sampai 7 bulan saja, sehingga kalau di tengah perjalanan terjadi penggunaan cadangan devisa negara untuk keperluan yang lain, maka rentang waktu jaminan keberlangsungan negara ini secara normal akan menjadi semakin pendek lagi, yaitu kurang dari 6 bulan.
Dampak dari kondisi tersebut , Pemerintah/Pertamina hanya mampu menyediakan stok nasional minyak mentah yang dibutuhkan oleh negara ini maksimal selama 18 hari saja. Padahal negara-negara tetangga yang kebutuhannya jauh lebih sedikit saja sudah menyetok kebutuhan BBM-nya sampai 3 bulan.
Itulah sebabnya kenapa ketika harga BBM naik kemudian keberadaan BBM menjadi langka dan orang-orang harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya, namun kemudian mereka kecewa karena ternyata BBM-nya sudah habis. Karena stok-nya sangat terbatas dan untuk membeli lagi tidak ada anggarannya. Maka ketika terpaksa terancam kehabisan BBM, pemerintah harus berhutang untuk menambah stok-nya. Demikian juga kalau ada hal-hal yang tidak terduga lainnya, solusi pemerintah biasanya langsung menambah hutang luar negeri. Atau, kalau sudah terjepit maka yang dilakukan kemudian yaitu memotong anggaran belanja kementerian. Sebab kalau tidak demikian, maka eksistensi keberlangsungan negara Indonesia yang akan menjadi taruhannya. Pada sisi lain, menambah hutang negara itu juga akan mengakibatkan hal yang sama, yaitu negara semakin tidak berdaya sebab hutang negara kita sudah menggunung, sementara kemampuan bayar cicilan hutangnya bermasalah, yaitu bayar hutang dengan gali hutang baru.
Inilah juga yang menyebabkan kenapa pemerintah selama ini tidak bisa menetapkan kebijakan negara yang benar-benar terbaik untuk kepentingan rakyat Indonesia, sebab negara lain paham bahwa setiap saat bangsa Indonesia terancap kolaps atau bangkrut, sehingga bargaining position negara-negara donatur hutang ini sangat tinggi. Untuk mau memberikan hutang yang baru, mereka akan membuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia.
Sayangnya walaupun para pejabat negaramengetahui akan hal ini, bukannya merekakemudian segera memperbaikiberbagai kebijakannegara yang salah. Sebaliknyamereka justru banyak yang memilih menyelamatkan diri dengan memperkaya diri melalui kegiatan korupsi dan kolusi . Tak peduli walaupun perilaku tersebut akan semakin mempercepat proses “penghancuran” negara Indonesia. Apakah keadaan yang demikian ini akan kita biarkan ?? Berapa lama negara ini akan bisa bertahan ??
Karena itu teman-teman, kalau sekarang ini kita sudah mengetahui tentang kondisi negara Indonesia yang sebenarnya, masihkah kita tidak peduli ??? Saya berharap, jangan !! Kalau negeri ini bergolak berarti masa depan kita, masa depan para generasi muda, masa depan anak dan cucu kita juga akan terancam. Tegakah kita membiarkan mereka terjebak dalam situasi yang sulit seperti di Mesir, Yunani, ataupun Yaman ?
Jadi kalau saya mengemukakan hal ini, bukannya karena saya sirik atau tidak senang kepada Pak Jokowi sehingga kalau tidak suka pada kebijakan beliaunya maka di Pemilu 2019 tidak memilihnya lagi. Ini jauh lebih penting daripada itu ! Kalau negara ini, tidak mampu bayar cicilan hutang, mungkin pemerintah bisa mengajukan tunda bayar yang resikonya hanya kredibilitas kita dalam pembayaran hutang menjadi turun. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba situasi darurat terjadi, misalnya transportasi perminyakan terhalang atau terganggu oleh bencana alam lebih dari 18 hari ? Pernahkah para pemimpin negara ini memikirkan akan hal ini ? Sungguh sangat memprihatinkan, sekaligus mencemaskan !
Untuk itulah saya ingin meminta dukungan kepada teman-teman, agar kita bisa mengingatkan Pak Jokowi. Karena penyebab permasalahan bangsa akhir-akhir ini berawal dari ketidak-konsistenan Pak Jokowi terhadap janji-janji kampanyenya dahulu, a.l.: tidak akan menaikkan harga BBM, tidak akan menambah hutang, dan melaksanakan Tri saktinya Bung Karno.
Kalau setelah mendapat masukan ini, ternyata beliaunya tetap bersikukuh dengan kebijakan yang sudah dilakukan, maka sebagai rakyat biasa saya sudah menyerah. Barangkali memang sudah suratan bangsa ini untuk “mati di lumbung padi”. Sebaliknya kalau Pak Jokowi bisa terbuka hati dan pikirannya, juga mau berinstrospeksi diri, maka harus ada kebijakan utama yang menjadi prioritas saat ini , yaitu:
I. Menurunkan Harga Kebutuhan Hidup dengan Cara yang Cerdas
II. Memperbesar Ruang Fiskal Tanpa Harus Menambah Hutang Baru
III. Memprioritaskan Anggaran pada Bidang yang Vital
IV. Memperbaiki Kebijakan Negara yang Salah
V. Memperbaiki Kebijakan Negara yang Tidak Mencerminkan Keadilan
Berikut ini penjelasannya, mudah-mudahan Teman-teman semua masih tergerak untuk membacanya. Karena nasib bangsa Indonesia saat ini benar-benar hanya ada di tangan kita.
I. Menurunkan harga kebutuhan hidup dengan cara yang cerdas
Tentunya yang dimaksud dengan menurunkan harga kebutuhan hidup dengan cara yang cerdas adalah menurunkan harga barang-barang yang efeknya bisa segera dirasakan oleh rakyat, dan pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak biaya. Untuk itu hal yang harus dilakukan, yaitu:
a. Meningkatkan nilai tukar rupiah
