Melakukan diplomasi UUD kita dengan dunia internasional melalui forum-forum global terkait sanksi terhadap aktor utama perusak lingkungan (deforestasi salah satunya) di Indonesia adalah salah satu jalan kendali kerusakan lingkungan yang linier dengan perubahan iklim.
Menolak tunduk terhadap rule of the game (aturan main) dunia internasional yang berpihak terhadap "komparador" yang berkelindan dengan kapitalis global sudah saatnya digaungkan sebagai ikhtiar dari mitigasi perubahan iklim. Tidak sepele memang, tetapi bila ini tidak dilakukan, ikhlaskah anak cucu kita menjadi penikmat efek buruk perubahan iklim kelak?
PKB Mediator Milenial
Melalui Gus Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini menjadi salah satu parpol yang sangat getol mengakrabi kaum milenial. Tak heran bila intensitas pelibatan kaum milenial (muda) dalam kegiatan-kegiatan PKB menjadi lebih sering.
Gus Muhaimin haqqul yakin bahwa perubahan dan pemuda adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Selain idealisme padanya masih tertanam kuat, ia memiliki kekayaan atas kreatifitas dan inovasi yang tidak pernah berhenti. Wajar bila kemudia beliau menyebut pemuda sebagai "mental investment".
Boleh jadi, beliau sedang menyongsong gairah kaum milenial yang tidak lagi apatis terhadap politik ditengah Indonesia sedang menikmati bonus demograsi hingga 20 tahun kedepan. Nampak betul akhir-akhir ini beliau intens masuk kepada isu-isu yang sedang tren dikalangan milenial, isu lingkungan dan perubahan iklim diantaranya.
Wujud nyata dari gairah yang penulis maksud adalah keterlibatan kaum milenial mendiskusikan tema lingkungan dan perubahan iklim di kedai-kedai kopi dengan konsep dan caranya sendiri seperti yang penulis ulas diawal tulisan ini.
Para aktifis lingkungan dan perubahan iklim milenial yang terlibat langsung dalam diskusi tersebut tanpa tendeng aling-aling menyatakan siap terbuka bersinergi dengan partai politik. Mereka menyadari bahwa partai politik adalah aktor utama diparlemen yang bisa mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah.
Artinya, ada harapan besar bagi mereka bahwa kelah partai politik bisa memediasi kelompok-kelompok diskusi mereka selama ini yang hanya sebatas pressure group (kelompok penekan) bagi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, bukan penentu kebijakan.
Penulis kira, gairah model ini yang sedang direspons Gus Muhaimin dan PKB akhir-akhir ini. Menyuarakan permintaan negara maju untuk meghentikan ekspor limbah plastik pada di forum kongres Parlemen Eropa pada Jumat 22 November 2019 lalu di Kroasia adalah bukti faktualnya.
Tidak hanya itu, kunjungan sebagai Wakil Ketua DPR RI di forum yang melibatkan parlemen 40 negara dan membahas isu Global Sustainable Development atau lingkungan hidup itu beliau menyuarakan masalah teknologi pengolahan sampah plastik yang murah dan sederhana, serta bisa dipakai orang desa untuk melakukan usaha.
