Mohon tunggu...
Sosbud

Banjir Menahun Kota Tangerang, Tanda Pemerintah Tidak Hadir

15 November 2016   23:44 Diperbarui: 15 November 2016   23:48 39
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/15/mzfj5u-wali-kota-banjir-kota-tangerang-mulai-surut

Banjir di Perumahan Total Persada Kota Tangerang dan Perumahan Alamanda, di Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang masih tinggi. Ketua Posko Banjir RW 08, Imam Santoso mengatakan, banjir di salah satu RT masih tinggi, hampir mencapai 4 meter. Saat ini, kata dia, terdapat 1.952 jiwa warga sudah mengungsi di Masjid Mujahidin.

Mereka terdiri dari tujuh RT yang ada di RW 08. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerangmencatat banjir terjadi di tujuh titik. Tujuh titik terjadi banjir, yaitu di Larangan Utara, Cileduk indah, Karang Tengah, Flyover Cibodas, Kelurahan Alam Jaya, Periuk Jaya, dan Total Persada.

Banjir merupakan musibah yang kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk itu perlunya penanggulangan secara khusus agar beberapa wilayah di Kota Tangerang tidak terkena banjir. Pasalnya hampir setiap musim hujan wilayah tersebut kerap tergenang air. Dalam upaya menanggulangi permasalahan banjir tersebut tentunya pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang harus mampu membuat tindakan preventif agar banjir tidak terus melanda beberapa wilayah di Kota Tangerang.

Beberapa wilayah Kota Tangerang yang terkena banjir menunjukan bahwa belum seriusnya pemerintah Kota Tangerang dalam menangulangi permasalahan banjir, yang kerap terjadi setiap tahun. Jika kita melihat sudah hampir 5 tahun terakhir tujuh titik kawasan diatas selalu terkena banjir jika musim hujan tengah datang.

Perencanaan pembuatan saluran air serta pengelolaan sampah yang terjadi pada saluran air menjadi salah satu penyebab wilayah diatas kerap terkena Banjir setiap tahunnya. Hal ini cukup disayangkan, sudah cukup menahun kejadian ini namun urung ada tindakan taktis yang dapat menjadi solusi terhadap banjir yang kerap terjadi. Secara kebijakan Kota Tangerang memiliki pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, sayangnya tidak satupun yang bergerak untuk menangulangi permaslahan banjir yang kerap terjadi.

Mengutip informasi “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Tangerang yang mencapai Rp1,171 Triliyun membuat Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) membuat lonjakkan pada anggaran perubahan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Mika salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kota Tangerang yang juga sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD setempat kepada wartawan , Minggu (14/8/2016).

Menurut Mika, dirinya memprediksi anggaran perubahan yang akan diajukkan hanya sebesar Rp139 Miliyar. Ternyata, Dinas sampai Kecamatan naiknya gila-gila-an.

“Terutama Kecamatan, mereka naik sampai 200 persen. Semula hanya Anggaran hanya 700 juta naik hingga 2,3 miliyar. Parah ya,” ujarnya.

Mika memaparkan, KUA/PPAS belum final dan dirinya juga berharap, agar terjadi pemangkasan, karena dirinya memandang anggaran perubahan yang diusulkan banyak yang tidak lazim.

“Iya, KUA/PPAS masih belum final, karena hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD-red) sampai dengan Kecamatan mengajukkan kendaraan dinas. Penambahan dianggaran biaya tambahan (ABT) ini juga lebih cenderung untuk kebutuhan kantor dibanding program untuk masyarakat,” paparnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun