Mengikuti asistensi dan supervisi dari kementerian/pemerintah pusat tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang bermanfaat bagi daerah
Dalil dalam agama seringkali dipergunakan untuk mendukung praktek intoleransi berdasar ayat-ayat yang dipenggal tanpa konteks
Ada banyak perda yang tidak berdampak atau dilaksanakan salah satu masalahnya tidak tersosialisasikan dengan baik.
Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran vital dalam mengatur urusan di tingkat Provinsi.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo membatalakan sekitar 3.143 Peraturan Daerah, dan 8 diantaranya adalah berasal dari kota Depok.
Kota Tangerang menghadapi masalah serius terkait maraknya operasi truk tanah di luar jam operasional yang telah ditetapkan.
Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghadapi tantangan serius terkait praktik prostitusi dan penjualan minuman keras (miras) yang masih marak
Potensi perikanan yang besar di Maluku Utara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan
Jadikan toleransi sebagai laku hidup kita semua, bukan sekadar basa basi
Pemerintah Indonesia bilang bahwa Papua sudah final di dalam NKRI, tetapi sampai saat ini Papua terus bergejolak
Pada Agustus lalu, Prilly Latuconsina, memposting beberapa story di Instgramnya yang membikin heboh publik khususnya di Kota Ternate
Masalah Penegakan Perda adalah masalah nyata yang ada di masyarakat. Beberapa Perda memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat desa dan pemdes.
Penolakan Keberadaan Dan Perizinan Pembangunan Gereja Di Kota Cilegon
Satpol PP bertugas menegakan perda, menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat termasuk siswa sekolah
Sosialisasi dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) di hotel-hotel dalam kota Muara Teweh, termasuk hotel Armani.
Sebagai penegak hukum tindak pidana ringan Satpol PP kerap dianggap tajam ke bawah tumpul ke atas. Benarkah begitu?
Pendekatan humanis persuasif tidak berhasil, perlu dilakukan penegakan hukum (justisial) untuk penertiban di Jalan Pramuka, Barito Utara, Kalimantan.
Demi kerapian kota reklame berupa spanduk, baliho, pamflet dll harus ditertibkan banyak sekali pelanggaran terkait reklame