Kewenangan Pengelolaan Hutan

13 Agustus 2017   08:21 Diperbarui: 13 Agustus 2017   08:26 40 1 1

Saat ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan, namun pengesahan aturan ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten/Kota.  Keresahan itu terjadi akibat hilangnya beberapa kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk urusan kehutanan yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (Pasal 14 ayat 1). 

Berikut ini beberapa kewenangan dalam pengelolaan hutan :

1.Kewenangan Perencanaan Hutan

Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.  Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  seluruh urusan perencanaan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-undang ini tidak memberikan  kewenangan perencanaan kehutanan secara eksplisit bagi provinsi maupun kabupaten/kota.  (Lampiran poin BB halaman 116).

Mencermati hal tersebut diatas, kewenangan Daerah Provinsi dalam perencanaan kehutanan hanya sebatas membantu perencanaan kehutanan.  Bentuknya dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan, misalnya : usulan perubahan status dan fungsi kawasan, penetapan KPH, dan seterusnya. (Steni, 2016).

2.Kewenangan Pengelolaan Hutan

Pasal 21 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan :

  • Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
  • Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
  • Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
  • Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat Kabupaten Kota.  Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.  

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan meliputi :

  • Penyelenggaraan tata hutan.
  • Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.
  • Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
  • Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
  • Penyelenggaraan perlindungan hutan.
  • Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.
  • Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah :

  • Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK).
  • Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.
  • Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
  • Pemanfaatan kawasan hutan.
  • Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  • Pemungutan hasil hutan
  • Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon.
  • Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.
  • Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.
  • Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
  • Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m/tahun.
  • Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Berdasarkan uraian kewenangan pengelolaan hutan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan strategis saat ini dalam pengelolaan hutan adalah pengembangan KPH.  KPH ini didesain untuk memperkuat partisipasi daerah dalam usulan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan.  Karena itu, perencanaan kehutanan di tingkat mikro akan lebih banyak dilakukan oleh KPH.  Peran Daerah Provinsi dalam hal ini sangat strategis untuk menentukan rencana pengelolaan hutan.  

3.Kewenangan Perizinan

Perizinan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, dimana kewenangan perizinan yang strategis (perubahan bentang alam) masih berada di tangan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Sedangkan izin-izin lain yang sifatnya tidak merubah bentang alam menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Perizinan tersebut pada dasarnya masih mengikuti aturan-aturan sebelumnya yang memberikan sebagian besar kewenangan perizinan kepada Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana dijabarkan dalam : 

1.PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

2.PP No. 10 Tahun 2010 Jo PP No. 60 Tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan.

3.PP No. 24 Tahun 2010 Jo PP No. 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam perizinan kehutanan mencakup dua kategori perizinan, yaitu :

1.Kewenangan izin mengeluarkan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung yang karakternya tidak eksplotatif dan ekstraktif.

Agar perizinan pemanfaatan hutan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tutupan hutan, syarat yang harus dipenuhi adalah :

a.Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama hutan,

b.Pengolahan tanah terbatas,

c.Tidak menimbulkan dampak negative terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

d.Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.

e.Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Periizinan ini mencakup beberapa kategori izin, yaitu :

a.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPK)

Obyek perizinan ini meliputi pemanfataan kawasan untuk budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak.

b.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)

Obyeknya adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.  

c.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

Obyeknya seperti rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung wallet dengan syarat batasan waktu, luas dan atau volume tidak melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

2.Izin yang secara signifikan mempengaruhi tutupan hutan.

Izin yang secara signifikan mempengaruhi tutupan hutan yaitu Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

IPHHK adalah izin yang diberikan untuk mengambil hasil hutan kayu pada hutan produksi melalui pemanenan, pengangkutan dan pemasaran dengan batasan waktu, luas dan volume tidak melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Ketentuan hukum kehutanan saat ini menyebutkan bahwa IPK yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini adalah pada hutan produksi konversi (HPK) dan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai.  IPK pada wilayah APL (Areal Peruntukan Lainnya), merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Daerah Provinsi. 

Jadi tidak terdapat perubahan mendasar terkait dengan perizinan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

4.Kewenangan Pengelolaan Tahura

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami dan bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif  dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 

Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

1.Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

2.Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi,

3.Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati,

4.Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas dan angin serta wisata alam,

5.Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah,

6.Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi,

7.Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami. 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sub-urusan bidang konservasi yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota adalah pengelolaan Tahura.  Pengelolaan Tahura yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Tahura yang keseluruhan wilayah kawasan hutannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota.  Sedangkan Tahura yang wilayah kawasan hutannya lintas Daerah Kabupaten/Kota, wewenang pengelolaan hutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan pengelolaan Tahura dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Pengelola tahura dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pemerintah daerah setempat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat.  Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Daerah Provinsi.  Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam skala pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.


Pustaka :

Simarmata, R., dan Asep Yunan Firdaus, 2016.  Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 dan Desentralisasi : Kajian di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.  HuMa (Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Jakarta.

Steni, Bernadinus, 2016.  Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru : Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat --Daerah di Bidang Sumber Daya Alam.  INOBU (Institut Penelitian Inovasi Bumi), Jakarta.