[caption id="attachment_213639" align="aligncenter" width="620" caption="Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Joko Widodo meneriakan yel-yel usai menyampaikan pidato politik di posko pemenangan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). Dalam pidatonya ia berharap tidak ada perpecahan dalam masyarakat setelah pelaksanaan pemilu kepala daerah ini. /Admin (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)"][/caption] Belum selesai masyarakat bereforia atas kemenangan Jokowi sudah muncul gebrakan baru dari seorang Jokowi. Jokowi menyatakan memilih tidak memakai pengawalan Vorijder dalam setiap perjalanannya. Lalu akankah Jokowi membuat gebrakan efisiensi dengan memilih mobil dinas gubernur adalah Kijang Innova? Mobil dinas seorang gubernur biasanya adalah mobil mewah berharga diatas 1 milyar. Kenapa mahal banget? tentu ini menyangkut gengsi dan prestis pejabat bukan mengikuti kebutuhan transportasi semata. Gengsi seolah-olah tidak akan dihargai oleh orang lain jika seorang pejabat sekelas gubernur hanya memakai mobil berharga murah. Ini pola pikir yang akan disapu bersih oleh Jokowi. Jokowi sudah banyak memberi pelajaran kepada kita betapa dia dihormati dan dicintai rakyatnya bukan karena mobil dinas yang mahal tetapi karena komitmennya dalam melayani rakyat. Komitmen melayani rakyat ini harus terus dipegang teguh oleh seorang pejabat. Melayani dan bukan dilayani, sehingga logis apabila rakyatnya masih banyak yang menderita, masih banyak yang hidup susah, maka seorang pemimpin daerah haruslah hidup sederhana, memakai sedikit mungkin anggaran daerah untuk fasilitas pribadinya. Itulah pesan yang coba disampaikan Jokowi dengan menolak berbagai fasilitas yang selama ini dianggap sebagai keharusan oleh sebagian besar pejabat negeri ini. Jika benar Jokowi memilih memakai mobdin Kijang Innova maka otomatis pejabat daerah selevel gubernur seperti ketua DPRD dll tentu akan menyesuaikan. Lebih-lebih bawahan gubernur, tentunya akan memilih mobil dengan spesifikasi dan kemahalan dibawah kelas mobil gubernur. Dan ini akan berdampak kepada penghematan anggaran daerah yang signifikan sehingga nantinya anggaran bisa digunakan sebesar-besarnya untuk membangun infrastruktur umum. Sudah saatnya pejabat mulai melayani rakyatnya dengan tulus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas slogan atau tulisan besar yang menempel di dinding kantor "kami siap melayani anda". Bukan itu, tapi kerja nyata melayani rakyatnya. Terkait dengan keinginan Jokowi yg akan melepas fasilitas pengawalan vorijder ini tentu bukan semata-mata untuk mencari popularitas. Jokowi tentu ingin merasakan berbagai persoalan yang dialami oleh warga jakarta di jalanan, soal macet misalnya. Seorang pejabat yang dikawal vorijder tentunya tidak akan merasakan betapa repotnya kena macet di jalanan ibukota. Sehingga dia akan punya prioritas yang berbeda ketika harus membangun daerahnya. Cara menolak pengawalan ini oleh Jokowi tentu akan dipakai sebagai cara yang sangat efektif untuk mengukur keberhasilannya dalam memecahkan monster permasalahan di Jakarta yaitu macet. Dia mengukur sendiri tingkat keberhasilannya dalam mengatasi macet dengan merasakan susana perjalanan tanpa pengawalan. Jokowi mungkin sangat pede, dia meyakini bahwa tidak lama lagi perjalanan tanpa vorijder pun bisa ditempuh dengan cepat tanpa terkena macet. Ini mungkin akan menjadi cambuk bagi Jokowi dalam menyelesaikan masalah macet di jakarta. Bukan mustahil kelak jika Jokowi benar-benar dicintai rakyat jakarta, di jalanan rakyat yang akan mengawal dia, rakyat akan rela minggir saar gubernurnya lewat, tidak perlu raungan sirene tidak perlu pakai bentakan, rakyat akan dengan suka rela mempersilahkan gubernur jakarta jalan duluan karena rakyat tau gubernur jakarta sedang mengejar waktu bekerja untuk melayani rakyatnya. Akankah ini terjadi ? kita tunggu bagaimana Jokowi.
