Bijak Menyikapi Pembongkaran Getah Getih

Sebelum masuk ke substansi persoalan, sepertinya saya perlu memberikan disclaimer terlebih dulu. Saya adalah Aparat Sipil Negara di Pemprov DKI Jakarta. Saya bukan Ahoker. Juga bukan fans Anies. Saya pelayan publik, yang mengabdikan diri pada warga Jakarta. Tulisan ini tidak dialamatkan pada siapapun. Artikel ini sifatnya refleksi. Perenungan bagi diri saya pribadi.

Rabu (17/7) malam, instalasi bambu 'Getah-Getih' karya Joko Avianto, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dibongkar. Hanya dalam hitungan jam, peristiwa ini ramai dibicarakan. Banyak warganet yang merisak Pemprov DKI Jakarta. Kemudian peristiwa ini juga dikaitkan dengan biaya pembuatannya yang mencapai Rp 550 juta.

Karya yang terinspirasi dari pasukan kerajaan Majapahit ini memang sudah mengundang kehebohan sejak awal. Cibiran datang bukan baru sekarang, tapi sudah dari awal pembuatan. 

Getah-Getih diresmikan 15 Agustus 2018, hanya tiga hari menjelang pembukaan Asian Games 2018. Sebetulnya sudah sedari awal Joko mengatakan kalau instalasi seni itu sifatnya temporer. Usianya diprediksi antara 6-12 bulan, seiring faktor cuaca yang menerpa.

Jadi buat saya, pembongkaran Getah-Getih selumbari tidak mengejutkan.

Nah, kalau banyak yang baru ribut-ribut sekarang ya tidak masalah juga. Kita harus bijak menyikapinya. Kota (city) dan warga (citizen) itu ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Warga punya hak mutlak untuk hidup, mencari penghidupan dan menikmati kehidupan di kotanya. Apalagi kalau sekadar mengajukan pendapat atau komentar.

Gubernur Anies Baswedan dalam banyak kesempatan mengungkap ambisinya membawa Jakarta menuju City 4.0. Dalam gagasan City 4.0, pemerintah akan berperan sebagai penyedia collaborator sementara warga menjadi co-creators (Foth, 2017). 

tangkapan layar, twitter/@sunday9pm

Ini adalah bentuk lanjut dari hubungan pemerintah-warga yang semakin erat. Sebagai kolaborator, pemerintah (daerah) ibarat penyedia platform saja. Warga yang akan mengisi dan membangun di atas platform tersebut. 

Warga Jakarta ada lebih dari 10 juta. Tentu tingkah, polah dan pemikirannya beragam. Dari sepuluh juta warga, tidak mungkin semuanya selalu setuju dengan program dan kebijakan pemerintah. Pasti ada saja yang punya pendapat berbeda. Jadi, jangan cepat baper kalau ada warga yang mengkritik.