Mengubah Petani sebagai Subyek Pembangunan

Kemiskinan tidak hanya menjadi momok bagi pembangunan namun juga menjadi tingkat keberhasilan suatu wilayah atau bangsa dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga ada koresi penuh antara keberhasilan pembangunan (pertumbuhan ekonomi) dengan penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan identik dengan kesenjangan antara tingkat kebutuhan dan tingkat pendapatan/penerimaan dan berpengaruh langsung terhadap eksistensi sosial dan ekonomi. Kemiskinan akan merusak tatatan atau struktur kehidupan sosial, untuk itu kemiskina tidak hanya dipandang sebagai fenomena dampak ekonomi namun juga sebagai bentuk ketidakmerataan dan ketidak adilan dalam pembangian kue pembangunan yang di capai. 

Kekayaan/kesejahteraan hanya tertumpu pada kelompok-kelompok tertentu karena keleluasaanya dalam mengusai sumberdaya dan kekuatan dalam menciptakan income. Pada prinsipnya kemiskinan bisa teratasi secara sistemik jika saja distibusi kesejahteraan/pendapatan mampu menyentuh atau dinikmati oleh masyarakat bawah/perdesaan dengan cara transformasi teknologi, pasar dan sumberdaya dari kota ke desa.

Dalam membicarakan masalah kemiskinan, kita akan menemui beberapa jenis-jenis kemiskinan yaitu:  (1) Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien, (2) Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah,  (3) Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah, (4) Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situsional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin, dan (5) Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

Kemudian jika dilihat secara obyektif kenepa kemiskinan terjadi?Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara diluar faktor intenal manusia: (1)   Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit,  (2)  Keterampilan atau keterisolasi desa,  (3)  Sarana pehubungan tidak ada,  (4)  Kurang Fasilitasi umum,  (5)  Langkanya modal,  (6)  Tidak stabilnya harga hasil bumi,  (7)  Industrialisasi sangat minim, (8)  belum terjagkau media informasi, (9)  Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa,  (10) Kepemilikan tanah kurang pemerataan.   

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara karena internal masyarakat adalah: (1)  Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja,  (2)  Kurang keterampilan,  (3) Pola hidup konsumtif,  (4) Sikap apatis/egois/pesimis, (5) Rendah diri,  (6) Adanya gep antara kaya dan miskin, (7) Belenggu adat dan kebiasaan,  (8) Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya),  (9) Adanya perusakan lingkungan hidup,  (10) Pendidikan rendah,  (11)  Populasi penduduk yang tinggi,  (12)  Pemborosan dan kurang menghargai waktu,  (13)   Kurang motivasi mengembangkan prestasi,  (14) Kurang kerjasama,  (15)  Pengangguran dan sempitnya lapangan kerja,  (16)  Kesadaran politik dan hukum,  (17)  Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat, dan (18)  Kurangnya tenaga terampil bertumpun  ke kota.  

JIka mencermati faktor-faktor penyebab kemiskinan di atas memang sangat banyak penyebabnya dan tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat untuk mengubahnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Faktor penyebab internal perlu pendekatan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terutama terhadap generasi penerus di perdesaan dengan mendapatkan pendidikan yang layak dalam upaya mengusai pengetahun dan skill di berbagai bidang terutama pertanian, industri dan kontruksi serta jasa. Konsekuensi dari peningkatan kapasitas generasi tersebut diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang signifikan. 

Kemuduan mencermati kemiskinan akibat fakor eksternal perlu sinergisitas lintas sektoral dalam proses pembangunan sehingga alokasi anggaran dan sumberdaya mampu fokus pada sasaran pengentasan kemiskinan, misalnya penumbuhan sektor riil sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli terhadap masyarakat akibat tingkat pendapatan meningkat. Pembangunan lintas sektor selama ini belum terlihat kongrit bersinergi sehingga capaian yang dihasilkan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap target utama yang menekan angka kemiskinan khususnya perdesaan. 

Ego sektoral menjadi penyebab utama bias hasil pembangunan sehingga anggaran dan sumberdaya yang dikerahkan melalui rancangan APBN dan program kerja belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara progresif. Untuk itu perlu pemikiran dan desain ulang rancangan anggaran dan program/kegiatan pembangunan yang fokus dan mengarah pada pengentasan kemiskinan sehingga kemiskinan tidak menjadi hantu dan beban sepanjang perjalanan pembangunan Indonesia. 

Karena realita kemiskinan banyak tertumpuk di perdesaan maka arah dan fokus pembangunan harus tumbuh dan berkembang dari potensi sektor pertanian. Pertanian perdesaan tidak bisa disentuh dan didekati dengan program dan kegiatan tambal sulam atau sort time karena itu hanya bersifat sesaat belum menyelesaiakan masalah sesungguhnya. Pembangunan harus diarahkan pada pengoptimalan seluruh sumberdaya pertanian meliputi (tanah, air, komoditas lokal, petani dan struktur sosial ekonomi masyarakat) dengan model pembangunan pertanian moderen berdaya saing tinggi. Pertanian moderen akan terbentuk pada saat perlindungan dan pemberdayaan petani terwujud karena pertanian kedepan tidak  bisa dikendalikan terus oleh pusat yang tidak memberikan petani untuk mandiri dan memutuskan terhadap aktivitas usahataninya termasuk melakukan penetrasi terhadap pasar. Pemerintah sudah harus memikirkan ulang terhadap subsidi input terhadap petani dengan mengubah skema kebijakan memperkuat sektor hilir yang terkait penguatan pasca panen, industrialisasi pertanian,kebijakan harga berpohak petani dan memberikan akses seluas-luasnya terhadap pasar.

Pertanian modern adalalah pertanian yang terlepas dari kendali dan intervensi pemerintah melalui program/kegiatan yang hanya mengarah pada pertumbuhan hulu (produksi/produktivitas), petani memiliki kekuatan utama yaitu mandiri dengan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dalam menjalankan usahataninya bukan sebaliknya. Pertanian moderen mengubah petani sebagai subyek bukan obyek dengan demikian pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak lain yang merugikan petani akan tereliminasi dan petani memiliki bergaining position yang kuat terhadap kebijakan (bukan korban kebijakan). Pertanian tidak bisa lagi dengan pendekatan top down dan harus berubah buttom up dalam mengulirkan program dan kegiatan (petani yang memiliki ide atau gagasan) pemerintah yang yang merespon dan mendukung baik fisik dan non fisik karena petani sudah berdaya.