PILIHAN

Canggihnya Teknologi untuk Kejar Kepatuhan Pajak

21 Maret 2017 00:56:40 Diperbarui: 21 Maret 2017 01:30:35 Dibaca : 420 Komentar : 10 Nilai : 24 Durasi Baca :
Canggihnya Teknologi untuk Kejar Kepatuhan Pajak
Ilustrasi. Sumber PriceArea.Com

Kemajuan teknologi bisa berarti positif atau negatif, tergantung penggunanya.

Ditjen pajak Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan mulai menggunakan teknologi canggih dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

e PPN, adalah aplikasi yang dibuat untuk menerbitkan faktur PPN (pajak pertambahan nilai)  Aplikasi ini mulai wajib digunakan di seluruh Indonesia sejak tahun 2016.

Setiap wajib pajak yang berstatus PKP (pengusaha kena pajak) wajib memungut PPN setiap kali melakukan penjualan.  Indonesia menganut sistem tarif tunggal yaitu sebesar 10%.

Pembayaran PPN oleh badan usaha dilakukan dengan cara mengurangi PPN keluaran dengan PPN masukan. PPN keluaran adalah, PPN yang dipungut pada saat melakukan penjualan sedangkan PPN masukan adalah PPN yang dibayar pada saat melakukan pembelian. 

Misalnya, Anda PKP dan menjual barang dengan harga Rp 100,- maka Anda akan menagih kepada pelanggan sebesar Rp 110,-.( Rp 10,- adalah  PPN keluaran). Untuk memproduksi barang Anda membeli bahan baku dengan harga termasuk PPN Rp. 88,-  (Rp.8 adalah PPN masukan). PPN yang harus Anda setor ke pemerintah adalah Rp. 10,-  minus Rp.8,- yaitu sebesar Rp. 2,-

Untuk mengurangi PPN yang harus disetor, akhirnya banyak diterbitkan faktur PPN fiktif yang juga diperjual belikan. 

Dengan kewajiban menggunakan aplikasi e PPN dalam penerbitan faktur PPN, maka penerbitan faktur PPN fiktif akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan nomor PPN tidak lagi dikeluarkan oleh masing-masing PKP tetapi akan dikeluarkan oleh sistem e PPN. Faktur PPN fiktif akan mudah terlacak

Mungkin Anda sudah mengenal e Filing, aplikasi pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak tahunan). Tahun 2016 Ditjen Pajak melakukan sosialisasi besar-besaran mengenai e Filing.

Indonesia menganut sistem self assesment dalam perpajakan. Artinya wajib pajak harus melaporkan semua kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pajak secara mandiri, setiap tahun sekali.

Dengan adanya e Filing, wajib pajak tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kantor pajak untuk menyerahkan SPT. Wajib pajak hanya perlu duduk manis di rumah dan mengisi form elektronik SPT. Sosialisasi tentang e Filing sangat berhasil, server Ditjen Pajak sempat tumbang tahun lalu karena antusiasme wajib pajak menggunakan e Filing.

Selain memudahkan wajib pajak, aplikasi e Filing juga akan mengurangi pekerjaan Ditjen Pajak. Bayangkan ada sekian juta SPT yang harus diinput datanya, sekarang dengan e Filing akan sangat jauh berkurang.

Data yang terkumpul bisa langsung dianalisa, berapa pemilik NPWP yang belum setor SPT, apakah harta yang dilaporkan sesuai dengan pajak yang dibayarkan, berapa rata-rata setoran pajak yang dilaporkan dan masih banyak lagi analisa yang bisa dilakukan.

Pada tahun ini pelaporan SPT manual masih bisa dilakukan. Kewajiban menggunakan e Filing baru diterapkan untuk PKP (pengusaha kena pajak).

Akhir-akhir ini cukup ramai berita tentang pembukaan data nasabah bank. Dalam rangka memeriksa wajib pajak yang dicurigai maka tahun ini diluncurkan Akasia (aplikasi usulan buka rahasia bank) oleh kementerian keuangan dan Akrab (aplikasi buka rahasia bank) oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

Dengan peluncuran aplikasi ini, permintaan buka data nasabah oleh Ditjen Pajak yang biasanya memakan waktu lebih dari enam bulan. Diharapkan bisa turun menjadi 14 hari saja.

Selain aplikasi-aplikasi yang sudah dibahas. Saya terkejut ternyata Ditjen pajak juga sudah menggunakan Geotagging (mingguan Kontan edisi 20 Maret -26 Maret 2017). Aplikasi geotagging yang digunakan oleh Ditjen Pajak, terkoneksi dengan google street view dan google earth.

Ada 2 warna penandaan yang dibahas oleh Kontan. Merah berarti suatu tempat usaha yang cukup ramai tetapi pemiliknya tidak memiliki NPWP. Biru suatu tempat usaha yang memiliki NPWP tetapi tidak taat dalam pelaporan pajaknya.

Sangat canggih.

Pada APBN 2017 penerimaan dari hutang diperkirakan sekitar 330 triliun rupiah

Dengan tingkat rasio pajak terhadap PDB 11 %,  penerimaan pajak 2016 adalah sekitar 1032,2 triliun rupiah.

 JIka rasio pajak bisa meningkat menjadi 15 %, maka perkiraan penerimaan pajak bisa mencapai sekitar 1400 triliun rupiah.

Indonesia tidak perlu lagi berhutang untuk membiayai pembangunan.


Mengutip kata-kata bijak  John F. Kennedy

"ask not what your country can do for you -- ask what you can do for your country."

Sudahkah Anda membayar pajak?

Sumber bacaan 1 3 4 5

Salam


Hanya sekedar berbagi

Tulisan lain mengenai pajak "Keadilan dalam Pajak di Indonesia"

Ronald Wan

/ronaldwan

TERVERIFIKASI

@Pseudonym. Love to read, Try to Write
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana