Mohon tunggu...
-
- Mohon Tunggu... Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

-

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Makin Dilawan, Jokowi Makin Tidak Terbendung!

1 Januari 2016   14:47 Diperbarui: 1 Januari 2016   20:31 6477
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Presiden Jokowi saat akan meletakan kapsul mimpi Indonesia 2015-2085 (Dok; Kompas.com)"][/caption]Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menata hingga menyiapkan konsep negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang. Hal ini terdapat dalam racikan satu kapsul waktu yang diracik menjadi tujuh bahan dan dijadikan dalam satu racikan khusus yang merupakan bentuk keseriusan Presiden Jokowi untuk menata dari awal Indonesia dengan konsep besar yang dimilikinya tersebut.

Kapsul waktu tersebut resmi diletakkan oleh Presiden Jokowi di Monumen Kapsul Indonesia: Impian Indonesia 2015-2085. Peletakan kapsul waktu tersebut bertepatan dengan Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, sekaligus menatap Indonesia 70 tahun kedepan, 2085. Impian-impian anak bangsa telah diracik menjadi satu dalam kapsul waktu. Dan kapsul waktu tersebut harusnya makin memacu anak-anak bangsa untuk tidak henti-hentinya belajar dan terus berjuan untuk meraih impian dan harapannya, Karena saat ini untuk membenahi negeri yang dirundung masaha diperlukan Jokowi yang sangat banyak.

[caption caption="Pil Kapsul impian Indonesia 2015-2085 (Dok: Kompas.com"]

[/caption] Tujuh butir Indonesia antara lain:  Kecerdasan Sumber Daya Manusia menggunguli bangsa lain, menjunjung tinggi pluralisme, masyarakat dan aparatur bebas dari korupsi, pemerataan pembangunan infrastruktur, menjadi negara yang mandiri, dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu perhatian khusus yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Papua, khususnya Indonesia Timur membuat Jokowi kian disayang oleh masyarakat di Papua dan Indonesia timur. Keinginan Presiden Jokowi menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan yang ekslusif juga makin menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua yang selama ini merana akibat ketidakmampuan menata Indonesia.

[caption caption="Presiden Jokowi saat menyambut mahahari terbit (Sunrise) - Dok: Kompas.com"]

[/caption] Melihat tujuh butir mimpi Indonesia 2015-2085 tersebut kita kembali optimis bahwa kedepannya impian Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan negara yang dihormati oleh semua negara di dunia tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras tiada henti-hentinya  untuk menata ulang Indonesia yang memang sudah terlanjur dirundung oleh permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari soal pendidikan, kesehatan, perekonomian, hukum, politik, sosial hingga soal budaya yang masing-masing memiliki sendiri pemasalahan yang sangat kompleks tersebut. Dan melihat kemampuan dan kecerdasan yang tak tertandingi dalam meracik 7 impian Indonesia di 2085,  berhasil membuat Presiden Jokowi kian tak terbendung dan sukses membuat haters makin iri dan dengki.

Dicabutnya SK Golkar hasil Munas Ancol dan tidak dikeluarkannya SK untuk kubu Golkar Munas Bali makin jelas menggambarkan bahwa saat ini kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi kian tak tertandingi dan makin tidak terbendung. Yang lebih menyedihkan lagi mulai hari ini, Jumat (01/01/2016), Sudah tidak ada lagi kepengurusan Golkar yang sah secara hukum, itu artinya saat ini Golkar sedang berada dalam status mati.

Dan meskipun kubu Munas Bali mengklaim bahwa Golkar Munas Bali sah, hal ini sesungguhnya adalah pembodohan yang amat luar biasa, karena putusan Kasasi Mahkamah Agung hanya memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol bukan menerbitkan SK untuk Golkar hasil Munas Bali.

Terlebih lagi kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah dinyatakan berakhir kepengurusannya pada 31 Desember 2015, kemarin. Itu artinya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Golkar adalah melalui Munaslub atau Munas bersama, tanpa itu Golkar akan benar-benar tamat riwayatnya.

[caption caption="Presiden Jokowi saat melihat peta pembangunan di Papua (Dok: Kompas.com)"]

[/caption] Dan perlu diketahui pula bahwa saat ini Anggota DPR/DPRD dari Golkar adalah ilegal hal ini merujuk pada UU Pileg yang disebutkan anggota harus berasal dari partai politik yang berbadan huku dan memiliki legalitas, Namun dua Golkar kini sama-sama tak memiliki legalitas dan pengakuan secara hukum dan pemerintah. Itu artinya mulai hari ini Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan dan ilegal. Inilah yang kemudian menjafi bukti bahwa Jokowi pegang kendali politik Indonesia, Makin dilawan, makin tak terbendung lagi.

Tahun 2016  ini Presiden Jokowi harus tetap menjadi pemegang kendali poitik Indonesia yakni dengan cara melakukan konsolidasi politik, hal ini bertujuan untuk menekan atau mengurangi resiko-resiko kegaduhan politik besar yang pernah terjadi sepanjang tahun 2015. Kegaduhan politik tersebut hanya dapat diantisipasi oleh Presiden Jokowi yakni dengan melakukan konsolidasi politik, tentunya dengan adanya konsolidasi politik diyakini Presiden Jokowi akan makin memegang penuh kendali politik tanah air.

Karena yang harus dipikirkan dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi adalah pada awal Mei 2016 jika tak diantispasi melalui konsolidasi politik terutama dengan PDIP dan P4, Maka bisa dipastikan kegaduhan politik yang pernah muncul saat itu akan kembali muncul, hal ini seiring masuk masa pensiunnya Kapolri Jendral Badrodin Haiti, belum lagi nanti akan ada pula revisi UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah yang tentunya jika tak diantisipasi dapat memperlambat kinerja pemerintah akibat gaduh politik yang juga dapat merembet ke sektor ekonomi akibat keenganan investor menanam saham akibat tak stabilnya politik dalam negeri.

[caption caption="Presiden Jokowi menyantap jagung saat kunjungannya ke Wamena, Papua , pada Rabu (30/12/2015) (Dok: Kompas.com)"]

[/caption] Selain itu salah satu kebijakan yang merigankan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah sedikit cukup membantu anak-anak Indonesia untuk bisa bersekolah, karena harus jujur dikatakan bahwa terkadang meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan atau mengurangi angka anak yang putus sekolah akibat ketidakmampuan keluarganya, tetap saja ada yang memilih tidak bekerja dan lebih membantu orang tuanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun