Pemerataan Pembangunan Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbagi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini. Mengutip tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi intinya, kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
Munculnya Demokrasi Lokal dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU yang dahulunya mengamanatkan kebijakan sentralisasi oleh pemerintah pusat, kini telah diserahkan kembali ke masing-masing daerah. UU ini diharapkan membuka ruang agar terjadinya pemerataan pembangunan sosial di seluruh daerah yang dianggap tertinggal akibat sentralisasi pada zaman orde baru. Namun Sampai saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan.
Salah satu contoh ketidakmerataan pembangunan Indonesia dengan pembangunan masih berpusat di pulau Jawa, dimana banyak terdapat fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sedangkan pulau kecil tidak menglami pemerataan pembangunan, sehingga segala kebutuhan hidup penduduk sulit untuk didapatkan, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas-fasilitas lainnya mengingat jumlahnya yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk
Ketimpangan pengelolaan merupakan wujud paling nyata dari kelemahan internal kekuasaan yang diharapkan mampu melaksanakan agenda pembangunan nasional. Rezim kekuasaan tidak sungguh-sungguh memecahkan masalah konsentrasi spasial pembangunan nasional yang hanya terfokus di wilayah-wilayah kota besar. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya bertali-temali dengan urbanisasi yang masif dan berskala besar serta kian tidak terbendung dari tahun ke tahun.
Berkaca dari pengalaman tahun 2011 pemerintah harus lebih memfokuskan pembangunan untuk pulau-pulau kecil untuk tahun 2012. Pembangunan ini untuk pemerataan yang selama ini belum terjadi. Pemerintah harus memprioritaskan alokasi penggunaan dana untuk pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pemerintah harus dibuat supaya pendidikan dan kesehatan dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui program pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal utama dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang