Setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka dan menerapkan demokrasi dengan berbagai model dalam sistem politiknya, ternyata ada sebuah fakta sosial dan sejarah yang selama ini sudah mulai dilupakan, yaitu fakta bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Heterogenitas bangsa Indonesia tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi mencakup berbagai aspek sosial, mulai dari keberagaman suku-bangsa, agama dan keyakinan, bahasa, budaya, bahkan keberagaman dalam hal ideologi. Sejarah telah mencatat, bahwa terdapat masa dimana keberagaman bangsa Indonesia tersebut telah menyebabkan bangsa Indonesia dijajah selama berabad-abad, bukan karena bangsa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan penjajahan, tetapi yang lebih utama adalah karena faktor keberagaman bangsa Indonesia.
Dengan memanfaatkan keberagaman bangsa Indonesia, kaum imperialis memecah belah kelompok-kelompok masyarakat dan mempertajam perbedaan diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut, sehingga masyarakat kita lupa siapa sebenarnya ‘musuh utama’ mereka. Dalam kondisi munculnya kesadaran bahwa imperialis dan kolonialis adalah musu sebenarnya bangsa ini, perjuangan untuk melawan penjajahan pun perlu waktu yang cukup panjang karena pola perlawanan yang sporadis serta tidak terorganisir dengan baik dikarenakan keberagaman tadi telah menjadi mewujud dalam bentuk identitas-identitas kelompok masyarakat.
Para founding father kita tahu betul bahwa keberagaman dalam era perjuangan melawan penjajahan tersebut adalah hambatan terbesar dalam meraih kemerdekaan, oleh karena itu upaya membentuk sebuah identitas kebangsaan diatas keberagaman tersebut adalah syarat mutlak jika ingin mencapai kemerdekaan. Kesadaran tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk oleh para tokoh perjuangan kita, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda dan penetapan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara-bangsa Indonesia.
Paska kemerdekaan, khususnya memasuki era reformasi, dimana muncul kebutuhan untuk menerapkan demokrasi tidak hanya dalam sistem politik saja, tetapi juga dalam budaya hidup bangsa Indonesia, sebagai bentuk trauma sejarah terhadap pengungkungan dan pemberangusan kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru), bahaya laten keberagaman ini muncul kembali, bahkan menjadi gerbang masuk menuju era reformasi. Masih kental dalam ingatan kita pada saat terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998, terjadi peristiwa pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang cenderung mengarah kepada sentimen suku, ras, dan agama (SARA). Peristiwa ini kemudian diikuti dengan berbagai konflik-konflik horizontal yang berbau SARA di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Poso dan Kalimantan.
Peristiwa-peristiwa di awal era reformasi tersebut menjadi indikasi bahwa identitas kebangsaan yang dibangun diatas keberagaman tersebut telah mulai hilang. Dalam perkembangannya segmentasi kelompok masyarakat berdasarkan SARA diikuti juga dengan segmentasi gerakan politik dan gerakan kelompok-kelompok ideologis, dimana masing-masing kelompok tersebut lebih mengedepankan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bangsa. Dalam aspek politik, indikasi hal ini dapat kita lihat dari tingkat keterlibatan kader partai politik dan tokoh politik yang tinggi dalam kasus korupsi di Indonesia. Dalam aspek yang lebih mendasar, aspek ideologis, indikasi dari hal ini adalah semakin suburnya gerakan kelompok-kelompok ideologis seperti fundamentalisme, radikalisme, dan marxisme-komunisme yang menggunakan gerakan sosial dan kebudayaan untuk menghancurkan identitas kebangsaan dan menumbuhkan sentimen negatif secara terus menerus kepada siapapun pihak yang berkuasa atau yang menjadi representasi dari negara sebagai bentuk serangan mereka terhadap dasar dan ideologi negara Indonesia.
Pada tahap ini, tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa bangsa Indonesia hari ini telah kehilangan identitas kebangsaannya akibat dari penerapan demokrasi yang tidak sesuai dengan kepribadian dan latar belakang sejarah Indonesia. Pernyataan ini kembali dibuktikan dengan peristiwa yang cukup menjadi pusat perhatian publik baru-baru ini, yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Dalam konteks ini, yang lebih berbahaya dan perlu mendapat perhatian kita semua adalah kasus tersebut menunjukan kepada kita bahwa dengan isu-isu yang menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas kelompok, dalam hal ini adalah agama, dapat dengan mudah menciptakan stimulus dan reaksi dari seluruh masyarakat bahkan dari kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan kasus tersebut.
Dalam berbagai media sosial kita dapat melihat dengan jelas, bagaimana publik saling berdebat bahkan dengan tendensi saling menyudutkan dan bersikap resistence satu sama lain terhadap pihak-pihak yang berbeda latar belakang kelompok. Dengan cepat kasus tersebut melebar ke arah pembenaran terhadap masing-masing kelompok yang memperlihatkan semakin hilangnya obyektifitas dalam memandang suatu masalah. Hal ini, dalam konteks kebangsaan, merupakan permasalahan serius sebagai salah satu bentuk hilangnya identitas kebangsaan yang dibangun diatas keberagaman.
Runtutan catatan sejarah tersebut menjadi cermin bagi kita, bahwa hari ini bangsa kita sedang berada dalam situasi dimana dalam ruang lingkup lokal/domestik, kita sebagai sebuah bangsa, gamang dan ragu untuk menentukan siapakah sebenarnya kita, apakah benar kita adalah sebuah bangsa yang benar-benar dibangun diatas keberagaman, ataukah pada hakikatnya kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, belum mencapai kesadaran kolektif bahwa kita ini adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Mari kita kembali menunjukan dan memperkuat komitmen kebangsaan yang dibangun di atas keberagaman, untuk satu Indonesia Merdeka!
