HIGHLIGHT

Organisasi, Manajemen, dan Kepemimpinan (MANAJEMEN KD 1)

14 Desember 2010 12:49:00 Dibaca :

BAB I



PENDAHULUAN



A. Latar belakang

Kompetisi global menuntut pengelola organisasi pendidikan cermat menyesuaikan situasi dan kondisi yang cenderung fluktuatif. Keadaan fluktuatif yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai naik turunnya lulusan sekolah yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (Dudi), regulasi dari pemerintah, biaya operasional dan administrasi organisasi pendidikan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Hal ini memaksa setiap pengelola organisasi pendidikan berfikir akomodatif dan preventif. Adaptif berarti pengelola organisasi pendidikan siap sedia atas segala hal atau kejadian yang akan berdampak langsung maupun tak langsung atas perkembangan organisasi pendidikan, sedangkan yang dimaksud dengan preventif adalah pengelola organisasi pendidikan sudah mempunyai formulasi, resep, ataupun kiat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengintari organisasi pendidikan.

Sekolah dan kampus merupakan sub sistem pelayanan pendidikan yang pada dasarnya melaksanakan dua jenis pelayanan ; (1) pelayanan pendidikan dan (2) pelayanan administrasi. Pelayanan pendidikan yang diberikan adalah pelayanan pemberian pengajaran dan pembelajaran, pelayanan penunjang pengajaran dan pembelajaran, dan pelayanan administrasi kependidikan. Pelayanan itu bisa mewujud dalam hal Kegitan belajar mengajar (KBM), pemberian ekstra kulikuler, informasi studi dan sebagainya. Akhirnya pelayanan pendidikan yang diselenggarakan lebih difokuskan pada upaya mendidik (edukasi) dan administrasi (profesional) sehingga inilah sesungguhnya bibit dari pelayanan kependidikan yang berdimensi komprehensif dan holistik.

Maka fokus utama dalam pengembangan institusi pendidikan ke depan adalah adalah bagaimana para stakeholders memberikan kontribusi signifikan terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Langkah pertama yang harus diperbuat adalah membuat sistem manajemen pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama baik Islam, Kristen, Hindu Kong Hu Chu dan Budha yang paling fundamental sebagai landasan etisnya. Keberadaan berbagai sumber ajaran itu mutlak adanya dalam menggerakkan segenap aktivitas manajemen pendidikan. Dengan mendasarkan segala aktifitas manajemen pendidikan yang bisa berupa pelaksanakan perencanaan (planning), pengorganisasiaan (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan hingga pengawasan (controlling), maka output yang dihasilkan akan baik. Dalam tataran fungsional, landasan ini menyiratkan adanya karakter (character) dan capability (kemampuan dan komitmen yang kuat) dalam mengupayakan segala aktifitas manajemen pendidikan menuju target yang hendak dituju.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan logika, moralitas, dan segenap kemampuan lain yang dimiliki manusia dalam melaksanakan aktifitas manajemen pendidikan yang berkesesuian dengan kitab suci agama masing-masing. Hal itu bahkan bisa menjadi sebuah keharusan jika manusia yang bersangkutan merasa belum puas dengan hasil yang dicapai. Demikian pula sebaliknya, jika penggunaan segenap potensi yang dianugerahkan Tuhan itu disalah gunakan dalam melaksanakan aktifitas manajemen pendidikan maka hal tersebut menjadi terlarang dan bahkan harus dijauhi oleh seluruh umat beragama. Ini sebagai bagian dari kontrol diri manusia.

Dalam tataran paling akhir, hendaknya penerapan manajemen pendidikan mampu menggugah bahkan mengantarkan umat manusia menjadi aktor yang mampu mengelola segala sektor kehidupan wa bil khusus pendidikan. Maksud dari itu adalah diharapkan umat manusia setelah melaksanakan fase ontologi dan epistemologi, dapat memanen hasil yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan aksiologi. Namun yang masih harus dicatat, kebermanfaatan manajemen pendidikan harus segaris dengan visi dan misi agama masing-masing umat beragama. Jangan sampai apa yang dihasilkan manajemen pendidikan menjadi duri dalam daging agama umat beragama. Untuk itu kesemua fase harus dilalui dengan baik serta bersendi pada tataran norma dan nilai yang berlaku di agama masing-masing.

Berlandaskan hal itu, kepemimpinan pendidikan yang menjadi dasar pijakan dari manajemen pendidikan setidaknya harus memiliki karakter pemikiran (mode of thought) dan tradisi hidup (living tradition) yang mampu menselaraskan kebutuhan zaman dengan nilai-nilai khazanah keagamaan. Kepemimpinan pendidikan yang mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan secara luas inilah, yang nantinya akan mampu melahirkan peradaban babak baru.

Oleh karena itu, manajemen dan kerja merupakan titik equlibrium yang terputus jika tidak melibatkan ruang agama di dalamnya. Kolaborasi ketiganya akan membuat manusia bisa menjadi manusia yang sesungguhnya.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengorganisasian?

2. Apa saja konsep manajemen pendidikan?

3. Apa saja prinsip-prinsip manajemen pendidikan?

4. Bagaimana karakteristik manajemen pendidikan?

5. Bagaimana kepemimpinan dalam manajemen pendidikan?

6. Bagaimana dinamika manajemen pendidikan?























BAB II

PEMBAHASAN



A. PENGORGANISASIAN



1. Organisasi

Ada beberapa tafsiran tentang organisasi sesuai dengan sudut mana dan penekanan apa yang diberikan. Ada yang menekankan pada interpelasi sistematis antara orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan; ada yang menekankan pada segi sosial atau human; dan ada pula yang mencari analoginya dengan Biologi. Pada pokoknya dalam setiap organisasi terdapat unsur-unsur: orientasi pada tujuan, sistem psikososial, sistem teknis, integrasi kegiatan-kegiatan. Teori tentang organisasi harus dipelajari secara interdisipliner, menggunakan berbagai cabang disiplin ilmu pengetahuan.

Bentuk organisasi yang utama dan yang paling sederhana adalah keluarga, yang kemudian berkembang menjadi suku, desa, bangsa, negara. Selain dari itu, juga terjadi evolusi organisasi-organisasi yang tadinya bersifat informal kemudian menjadi organisasi-organisasi yang bersifat formal. Pada abad terakhir ini telah berkembang organisasi-organisasi yang lebih luas dan lebih kompleks. Dewasa ini organisasi yang besar dan kompleks itulah yang lebih menonjol sesuai dengan kebutuhan, baik secara profesional maupun secara praktis. Perubahan evolutionistic ini terjadi pula pada standard, norma, di samping penyesuaian-penyesuaian juga terjadi konflik antar nilai-nilai tersebut.

Organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah produksi dan distribusi material serta jasa. Ciri-cirinya adalah: (a) Terjadi pertumbuhan dalam luasnya organisasi, yakni pertumbuhan menjadi kompleks melalui interaksi vertikal dan interaksi horizontal, (b) Beroperasi secara multi nasional, dalam arti melakukan ekspansi internasional dalam sistem sosio kultural yang baru, (c) Struktur organisasi lebih cenderung ke arah spesialisasi bagi para karyawannya sebagai akibat mekanisasi dan perkembangan manajemen, (d) Terdapat diversitas tujuan-tujuan individual dalam unit-unit organisasi, dan kemudian diperlakukan pula bermacam-macam subsistem., (e) Organisasi menjadi lebih dinamis ke arah tuntutan-tuntutan lingkungan beroperasinya organisasi tersebut., dan (f) Tuntutan lingkungan menyebabkan perubahan dalam organisasi, organisasi menjadi bagian integral dari masyarakat, dan terdapat kekuatan yang dapat menghambat dan merubah peranan organisasi.

Organisasi tradisional, menekankan pada struktur organisasi, hubungan hirarkis, otoritas, spesialisasi dan span of control, serta garis hubungan staf. Konsep tradisional ini dirubah secara substansi oleh pandangan Behavioristik, yang lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dan sosial para anggota organisasi. Model behavioral adalah permulaan dari konsep organisasi sebagai sistem keseluruhan yang mengarahkan dan menuntun individu-individu, kelompok-kelompok informal, hubungan-hubungan intergroup dan struktur formal.

Menurut pandangan modern, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau variabel yang saling bergantungan secara timbal balik suatu regu sosial dalam sistem masyarakat yang lebih luas. Organisasi adalah suatu sistem sosio-teknik yang berstruktur dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. 'Ia' menerima input dalam bentuk tenaga, informasi materi dari lingkungannya dan mengembalikannya dalam bentuk output kepada lingkungan. Dalam organisasi terdapat banyak subsistem sebagai komponen-komponen utama, seperti: tujuan-tujuan dan nilai-nilai, subsistem teknik, subsistem psikososial, subsistem struktural dan subsistem manajerial. Fungsi manajerial dalam keseluruhan organisasi dalam hubungan dengan lingkungannya adalah: menentukan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol atas kegiatan-kegiatan tertentu organisasi tersebut. Jadi organisasi modern menganut pendekatan sistem. Karena itu perlu dicari pola hubungan dan sistem desain organisasi yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan variabel, baik dalam internal subsistem maupun dalam lingkungan eksternal.

Suatu organisasi meliputi tiga komponen (subsistem), yakni: operasi, koordinasi, dan strategi. Komponen operasi bertalian dengan kegiatan-kegiatan substantif yang terdiri dari input-proses-output. Manajemen terhadap kegiatan ini memerlukan banyak keputusan dan dalam waktu yang relatif pendek. Komponen strategi bertalian dengan batas antara organisasi dan lingkungannya, dalam waktu yang panjang dan memerlukan pembuatan keputusan yang bermutu dan penuh pertimbangan. Komponen koordinasi merupakan integrasi antara kedua komponen/subsistem sebelumnya dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Ernest Dale (dalam Nanang Fattah, 2009:71-72) memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu digambarkan sebagai berikut; (1) merinci pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompok, (3) menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, (4) menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, dan (5) melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.

Penggorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Didalam pengorganisasian ada struktur organisasi. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen, tingkat manajemen dan saluran komunikasi.

Menurut Stoner (dalam Nanang Fattah, 2009:73) struktur organisasi dibangun oleh lima unsur, yaitu: (a) spesialisasi aktivitas, (b) standardisasi Aktivitas, (c) koordinasi aktivitas, (d) sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan (e) ukuran unit kerja.

Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja.

Standar aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakgunaan (predictability) aktivitas.

Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi, seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi dan penjualan merupakan fungsi garis yang secara langsung menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi memerlukan koordinasi.

Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Sentralisasi adalah proses konsentrasi wewenang dan pengambilan keputusan pada tingkat atas suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi.

Ukuran unit kerja mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja, penetapan mekanisme, untuk mengkoordinasikan kegiatan, salah satu hasil dari proses ini adalah struktur organisasi yang merupakan prosedur formal manajemen organisasi.

B. KONSEP MANAJEMEN PENDIDKAN

Manajemen adalah kekuatan utama dalam organisasi mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sub-sub sistem dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen merupakan suatu proses di mana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan lainnya lalu diintegrasikan menjadi suatu sistem menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Manajer bertanggung jawab mengintegrasikan unsur-unsur manusia, mesin dan uang dan lain-lain menjadi produktif. Manajer berupaya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kearah pencapaian tujuan-tujuan sistem organisasi.

Ada dua jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari manajemen, yakni :

1) Memperlihatkan proses-proses administratif, yang terdiri dari; perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

2) Mempelajari sub sistem organisasi, yang meliputi tugas-tugas: (a) Strategi: menghubungkan organisasi dengan lingkungan, dan mendesain secara komprehensif sistem dan rencana, (b) Koordinasi: mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi, dan (c) Operasi: melaksanakan pencapaian tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan sistem lingkungan, perspektif waktu, pendapat, proses umum, dan teknik membuat keputusan.

Manajemen dalam organisasi merupakan koordinasi usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi itu terutama dipengaruhi oleh : (1) melalui orang-orang, (2) lewat teknik-teknik, (3) di dalam suatu organisasi, dan (4) ke arah tujuan-tujuan. Pada pokoknya manajemen adalah proses pengintegrasian sumber-sumber manusiawi dan material ke dalam suatu sistem keseluruhan untuk mencapai tujuan.

Sistem manajerial, adalah alat yang mempertalikan subsistem-subsistem primer dalam organisasi, yang terdiri dari lingkungan supra sistem, teknologi, dan sistem psikososial. Lingkungan supra sistem menyediakan keadaan atau suasana di mana organisasi berfungsi. Teknologi secara langsung dihubungkan dengan struktur organisasi. Psikososial menyediakan internal atmosphere bagi operasi-operasi harian. Jadi peranan utama sistem manajerial adalah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Kegiatan untuk mempelajari sistem manajerial dapat dilakukan dengan cara: (1) menganalisis peranan manajer dalam bermacam-macam keadaan institusional, (2) melakukan analisis secara rinci terhadap proses manajemen.

Cara pertama, ialah melakukan analisis perbandingan dan mempertentangkan peranan manajerial sesuai dengan fungsi-fungsi dalam berbagai organisasi, seperti organisasi Perusahaan, Pemerintahan, Lembaga Pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara ini akan diperoleh informasi yang berharga tentang penyebaran dan universalitas tentang sistem manajerial.

Cara kedua, mempelajari proses manajemen sesuai dengan tahap-tahap pada fungsi-fungsi manajemen, yakni: perencanaan, assembling resources, pengorganisasian, motivasi dan kontrol; atau dapat disederhanakan menjadi perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol; atau lebih disederhanakan lagi, yakni perencanaan dan pelaksanaan (implementasi).

Pembuatan keputusan adalah proses yang fundamental dalam sistem manajerial, karena merupakan tingkah laku manusia yang mendasar, yang senantiasa terarah ke tujuan tertentu. Tingkah laku manusia itu merupakan urutan daripada langkah-langkah pembuatan keputusan berdasarkan pilihan dari berbagai alternatif. Pembuatan keputusan dalam organisasi dilakukan pada tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol (pengawasan).

C. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN PENDIDIKAN

1) Prinsip-Prinsip Manajemen

Untuk menjamin keberhasilan sebuah usaha maka manajemen haruslah dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil umum manajemen atau yang lebih dikenal sebagai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen itu antara lain: (a) Prinsip Pembagian kerja, (b) Prinsip Wewenang dan Tanggung Jawab, (c) Prinsip Tertib dan Disiplin, (d) Prinsip Kesatuan Komando, (e) Prinsip Semangat Kesatuan, dan (f) Prinsip Keadilan dan Kejujuran

a) Prinsip Pembagian kerja

Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambah pulalah bidang-bidang pekerjaan yang harus ditangani. Maka pembagian kerja diantara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Di samping pembagian kerja antara atasan dan bawahan (orang yang memimpin dan yang dipimpin). Dalam pembagian kerja perlu diperhatikan penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahlian, pengalaman, kondisi fisik dan mentalnya. Tujuan pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik. Pembagian kerja dapat membantu pemusatan tujuan, di samping juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu dan kelompok orang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

b) Prinsip Wewenang dan Tanggung Jawab

Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Antara wewenang dan tanggung jawab harus seimbang, sehingga setiap orang dapat memberikan tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Wewenang adalah hak memberikan perintah-perintah dan kekuasaan meminta kepatuhan dari yang diperintah. Ada dua jenis wewenang, pertama wewenang atau kekuasaan pribadi yang bersumber kepada kepandaian, pengalaman, nilai moral, kesanggupan memimpin dan lain sebagainya, kedua wewenang resmi yang diterima dari instansi yang lebih tinggi. Wewenang resmi yang diperoleh dari atasan tidak akan mendukung tugas-tugas seseorang, jika tidak diimbangi dengan wewenang pribadi.

Tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang petugas. Untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab ini kepadanya harus diberikan wewenang, agar kepatuhan dapat diberikan oleh bawahan dan sangsi dapat diberikan kepada bawahan yang tidak memberikan kepatuhan.

c) Prinsip Tertib dan Disiplin

Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha.

Hakekat dari kepatuhan adalah disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang tertulis, lisan maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan.

d) Prinsip Kesatuan Komando

Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nakhoda, demikian pula di dalam sebuah usaha. Untuk setiap tindakan setiap petugas harus menerima perintah dari hanya seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas akan mengalami ujian.

Jika perintah datang dari hanya satu sumber, maka setiap orang juga akan tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

e) Prinsip Semangat Kesatuan

Makna peribahasa jawa 'rukun agawe santosa' atau persatuan adalah kekuatan telah kita pahami dan laksanakan sejak lama. Hal ini harus dipahami oleh setiap anggota kelompok yang hendak melakukan sebuah usaha bersama. Dengan perkataan lain, dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan: merasa senasib sepananggungan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebab dengan adanya semangat kesatuan yang teguh maka setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha.

f) Prinsip Keadilan dan Kejujuran

Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia.

Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu keadilan juga dituntut misalnya dalam pembagian pendapatan (upah), sesuai dengan berat ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang.

Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan, dan bukan mendahului kepentingan pribadi.

Secara ringkas Dr. Awaluddin Djamin, MPA (dalam Ibnu, 2009) mengatakan bahwa sebuah usaha akan berjalan dengan baik jika dilakukan berdasarkan prinsip KIS, singkatan dari Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi. Menurut prinsip KIS sebuah usaha atau kegiatan itu harus dilakukan dalam bentuk kerjasama, konsultasi, dan kesatuan tindak antara bagian-bagian, baik secara horisontal maupun secara vertikal dan bersifat menyeluruh untuk mencapai keselarasan, kebulatan, dan efisiensi.

Prinsip KIS tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a) Koordinasi adalah usaha untuk menghimpun dan sekaligus mengarahkan kegiatan-kegiatan semua sarana atau alat di dalam organisasi (orang, uang, bahan, metoda, dan sebagainya) kepada tujuan oranisasi.

b) Integrasi adalah usaha-usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan berbagai bagian atau unit dalam suatu organisasi, sehingga merupakan suatu kebulatan pikiran maupun tindakan ke arah satu sasaran atau tujuan.

c) Sinkronisasi adalah usaha untuk menyelaraskan atau menyesuaikan kegiatan dari berbagai bagian atau unit organisasi, guna tercapainya keserasian atau keharmonisan tindakan dalam menuju sasaran atau tujuan.

Jika manajemen tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen di atas maka besar sekali kemungkinannya akan timbul 'mismanagement' (salah urus). Banyak sebab yang dapat menimbulkan lahirnya mismanagement, diantaranya yang terpenting adalah: (a) Belum adanya struktur organisasi yang baik, (b) Rencana tidak sesuai dengan kemampuan pelaksanaan, (c) Belum adanya keseragaman tentang cara kerja (metoda) dan tata kerja antar bagian, dan (d) Belum adanya kesesuaian pendapat antara pimpinan dengan pimpinan atau antara pimpinan dan bawahan.

2) Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan

Henry Fayol (dalam Ibnu) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang dibagi menjadi 14 bagian, yaitu :

a) Division of work

Merupakan sifat alamiah, yang terlihat pada setiap masyarakat. Bila masyarakat berkembang maka bertambah pula organisasi-organisasi baru menggantikan organisasi-organisasi lama. Tujuan daripada pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama.

b) Authority and Responsibility

Authority (wewenang) adalah hak memberi instruksi-instruksi dan kekuasaan meminta kepatuhan.

Responsibility atau tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang pejabat dan agar dapat dilaksanakan, authority (wewenang) harus diberikan kepadanya.

c) Discipline

Hakekat daripada kepatuhan adalah disiplin yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dengan para pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan.

d) Unity of command

Untuk setiap tindakan, seorang pegawai harus menerima instruksi-instruksi dari seorang atasan saja. Bila hal ini dilanggar, wewenang (authority) berarti dikurangi, disiplin terancam, keteraturan terganggu dan stabilitas mengalami cobaan, seseorang tidak akan melaksanakan instruksi yang sifatnya dualistis.

e) Unity of direction

Prinsip ini dapat dijabarkan sebagai : "one head and one plan for a group of activities having the same objective", yang merupakan persyaratan penting untuk kesatuan tindakan, koordinasi dan kekuatan dan memfokuskan usaha.

f) Subordination of individual interest to general interest

Dalam sebuah perusahaan kepentingan seorang pegawai tidak boleh di atas kepentingan perusahaan, bahwa kepentingan rumah tangga harus lebih dahulu daripada kepentingan anggota-anggotanya dan bahwa kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan warga negara dan kepentingan kelompok masyarakat.

g) Remuneration of Personnel

Gaji daripada pegawai adalah harga daripada layanan yang diberikan dan harus adil. Tingkat gaji dipengaruhi oleh biaya hidup, permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Di samping itu agar pemimpin memperhatikan kesejahteraan pegawai baik dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan.

h) Centralization

Masalah sentralisasi atau disentralisasi adalah masalah pembagian kekuasaan, pada suatu organisasi kecil sentralisasi dapat diterapkan, akan tetapi pada organisasi besar harus diterapkan disentralisasi.

i) Scalar chain

Scalar chain (rantai skalar) adalah rantai daripada atasan bermula dari authority terakhir hingga pada tingkat terendah.

j) Order

ntuk ketertiban manusia ada formula yang harus dipegang yaitu, suatu tempat untuk setiap orang dan setiap orang pada tempatnya masing-masing.

k) Equity

Untuk merangsang pegawai melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan, mereka harus diperlakukan dengan ramah dan keadilan. Kombinasi dan keramahtamahan dan keadilan menghasilkan equity.

l) Stability Of Tonure Of Personnel

Seorang pegawai membutuhkan waktu agar biasa pada suatu pekerjaan baru dan agar berhasil dalam mengerjakannya dengan baik.

m) Initiative

Memikirkan sebuah rencana dan meyakinkan keberhasilannya merupakan pengalaman yang memuaskan bagi seseorang. Kesanggupan bagi berfikir ini dan kemampuan melaksanakan adalah apa yang disebut inisiatif.

n) Ecsprit de Corps

"Persatuan adalah kekuatan". Para pemimpin perusahaan harus berbuat banyak untuk merealisir pembahasan itu.

D. KARAKTERISTIK MANAJEMEN PENDIDIKAN

Di Indonesia manajemen pendidikan tertuang dalam Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. MBS memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh sekolah yang menerapkan. Karakteristik MBS didasarkan pada input, proses, dan output.

1) Output yang diharapkan

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal:

a) Prestasi akademik siswa berupa nilai ulangan umum, Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), lomba karya ilmiah remaja, lomba Bahasa Inggris, lomba Fisika, dan Lomba Matematika.

b) Prestasi nonakademik siswa aeperti imtaq, kejujuran, kerjasama, rasa kasih saying, keingintahuan, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, dan lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh tahapan kegiatan yang saling mempengaruhi (proses) yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

c) Prestasi lainnya seperti kinerja sekolah dan guru meningkat, kepuasan, kepemimpinan kepala sekolah handal, jumlah peserta didik masuk ke sekolah meningkat, hubungan sekolah masyarakat meningkat, dan lain sebagainya.

2) Proses

Proses ialah berubahnya sesuatu (input) menjadi sesuatu yang lain (output). Depdiknas (2007 : 17-23), sekolah yang efektif memiliki: (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (b) kepemimpinan sekolah yang kuat; (c) PBM yang efektivitasnya tinggi; (d) pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif; (e) memiliki budaya mutu; (f) memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis; (g) memiliki kewenangan ( kemandirian ); (h) partisipasi stakeholder tinggi; (i) memiliki keterbukaan manajemen; (j) memiliki kemauan dan kemampuan untuk berubah (psikologis dan fisik); (k) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan; (l) responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan; (m) komunikasi yang baik; (n) memiliki akuntabilitas;dan (o) sekolah memiliki sustainabilitas.

3) Input pendidikan

Input adalah sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses. Input juga disebut sesuatu yang berpengaruh terhadap proses. Input merupakan prasarat proses. Depdiknas (2007:23-25) Input pendidikan meliputi:

a) Memiliki Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah.

b) Sumberdaya tersedia dan siap

Segala sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap.

c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi

Bagi sekolah yang ingin efektivitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan keharusan.

d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Sekolah yang menerapkan MBS mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya.Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal. Sedangkan peserta didik mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

e) Fokus pada pelanggan (khususnya Siswa)

Semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk selalu meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik sehingga peserta didik selalu termotivasi untuk belajar.

f) Input manajemen

Input manajemen yang dimaksud meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya system pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai.

E. KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

1) Hakeket Pemimpin

"Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.

Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengnaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya tejadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapakan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, kareana apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.

2) Tipe-Tipe Pemimpin

Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu permbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. G. R. Terry (dalam Tono Kartono, 2010), membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu :

a) Tipe kepemimpinan pribadi (personal leadership). Dalam system kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.

b) Tipe kepemimpinan non pribadi (non personal leadership). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.

c) Tipe kepemimpinan otoriter (autoritotian leadership). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.

d) Tipe kepemimpinan demokratis (democratis leadership). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usahan pencapaian tujuan.

e) Tipe kepemimpinan paternalistis (paternalistis leadership). Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.

f) Tipe kepemimpinan menurut bakat (indogenious leadership). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya system kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelempok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikur berkecimpung.

Selanjutnya menurut Kurt Lewin (dalam Tono Kartono, 2010) mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu :

a) Otokratis, pemimpin yang demikian bekerja kerang, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.

b) Demokratis, pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.

c) Laissezfaire, pemimpin yang bertipe demikian, segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya, untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif, semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan.

Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas, bahwa pada kenyataannya tipe kepemimpinan yang otokratis, demokratis, dan laissezfaire, banyak diterapkan oleh para pemimpinnya di dalam berbagai macama organisasi, yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dengan melihat hal tersebut, maka pemimpin di bidang pendidikan diharapkan memiliki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan harapan atau tujuan, baik itu harapan dari bawahan, atau dari atasan yang lebih tinggi, posisinya, yang pada akhirnya gaya atau tipe kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin, terutama dalam bidang pendidikan benar-benar mencerminkan sebagai seorang pemimpinan yang profesional.

1) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemimpin dalam Manajemen Pendidikan

Dalam melaksanakan aktivitasnya, pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh H. Jodeph Reitz (dalam Nanang Fattah,2009:98-100) sebagai berikut : (a) Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan, (b) Harapan dan perilaku atasan, (c) Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan, (d) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin, (e) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan, dan (f) Harapan dan perilaku rekan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh factor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan social dengan sikap-sikap hubungan manusiawi.

F. DINAMIKA MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bukti-bukti empiric lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Tabel berikut menunjukkan dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju yang baru.




Pola Lama




Menuju




Pola Baru






Subordinasi


Pengambilan keputusan terpusat


Ruang gerak kaku


Pendekatan birokratik


Sentralistik


Diatur


Overregulasi


Mengontrol


Mengarahkan


Menghindari resiko


Gunakan uang semuanya


Individual yang cerdas


Informasi terpribadi


Pendelegasian


Organisasi herarkis





















Otonomi


Pengambilan keputusan partisipatif


Ruang gerak luwes


Pendekatan professional


Desentralistik


Motivasi diri


Deregulasi


Mempengaruhi


Memfasilitasi


Mengelola resiko


Gunakan uang seefisien mungkin


Teamwork yang cerdas


Informasi terbagi


Pemberdayaan


Organisasi datar





Tabel Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan

Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sedang pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam peengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan, lebih mengutamankan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih dasar sehingga lebih efisien.

BAB III

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya adalah tipe kepemimpinan pribadi, Tipe kepemimpinan non pribadi, tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan paternalistis, tipe kepemimpinan menurut bakat.

Disamping tipe-tipe kepemimpinan tersebut juga ada pendapat yang mengemukakan menjadi tiga tipe antara lain : Otokratis, Demokratis, dan Laisezfaire.  Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemimpin meliputi ; kepribadian (personality), harapan dan perilaku atasan, karakteristik, kebutuhan tugas, iklim dan kebijakan organisasi, dan harapan dan perilaku rekan. Yang selanjutnya bahwa factor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan pemimpin dalam melaksanakan aktivitasnya.

Tugas pemimpin dalam kepemimpinannya meliputi; menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok, dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai, meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Pemimpin yang professional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebsan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1) Hendaknya para pemimpin, khususnya pemimpin dalam bidang pendidikan dalam melaksanakan aktivitasnya kepemimpinannya dalam mempengaruhi para bawahannya berdasarkan pada kriteria-kriteria kepemimpinan yang baik.

2) Dalam membuat suatu rencana atau manajemen pendidikan hendaknya para pemimpin memahami keadaan atau kemampuan yang dimiliki oleh para bawahannya, dan dalam pembagian pemberian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing

3) Pemimpin hendaknya memahami betul akan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

4) Dalam melaksanakan akvititasnya baik pemimpin ataupun yang dipimpin menjalin suatu hubungan kerjsama yang saling mendukung untuk tercapainya tujuan organisasi atau instnasi.

Novi Suprapti

/novi_suprapti

Nama : Novi Suprapti NIM : X7209066 Kelas : VII/B S1 PGSD UNS Kebumen
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?