Sebaiknya Ahok Menjadi Direktur BUMN Ini!

Masuknya Ahok dalam bursa calon beberapa direktur BUMN menjadi sorotan publik. Pasalnya, Karir Mantan Gubernur DKI Jakarta ini di dunia pemerintahan setelah keluar dari penjara seakan hilang ditelan bumi. 

Rupanya, peraih Hatta Award ini merupakan salah satu tokoh politik yang menarik tidak sedikit simpati masyarakat Indonesia sehingga masuknya nama Ahok ke daftar seleksi Direktur BUMN merupakan angin segar bagi simpatisannya.

BUMN Indonesia memiliki peran yang sangat vital karena mampu memenuhi hajat hidup banyak orang. BUMN banyak memonopoli infrastuktur dan penyelenggaraan distribusi dan transportasi, barang dan jasa strategis, sumber daya alam dan energi, bisnis yang secara politis bersifat sensitif, lembaga penyiaran, perbankan, barang yang membawa mudarat, dan barang bermanfaat lainnya.

Sayangnya, ditengah peran pentingnya BUMN bagi bangsa, tidak sedikit yang mencari keuntungan pribadi dari BUMN. Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam pernah diringkus KPK karena melakukan transkasi suap sebesar 96.700 dolar Singapura.

Apalagi PLN, sejak awal 2000-an, sudah terdapat tiga Direktur Utama PLN yang diringkus oleh KPK akibat korupsi yaitu Eddie Widiono, Nur Pamudji, dan Sofyan Basir yang masih bisa jadi tersangka jika Pengacara KPK mengajukan kasasi.

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2016 karena dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC).

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung pada Maret 2018 karena dianggap merugikan Pertamina sebesar Rp 568 miliar.

Direktur Produksi dan Riset Tekhnologi PT Krakatau Steel (KS) Wisnu Kuncoro ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero).

Dan beberapa kasus korupsi lainnya di BUMN. Tentunya kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa direktur BUMN merupakan bukti bahwa manajemen BUMN di Indonesia perlu direformasi.

Beberapa kasus terjadi di era kepemimpinan Rini Soemarno di kementerian BUMN sehingga tidak mengagetkan publik juga setelah Jokowi memutuskan menggantikan posisinya dengan mantan Ketua TKN, Erick Thohir.

Oleh karena itu, Erick Thohir diperhadapkan dengan persoalan yang cukup berat. Bagaimana bisa menciptakan BUMN yang bersih dari korupsi? Tentunya ini yang dipikirkan secara serius oleh pemilik Mahaka Group ini.

Salah satunya adalah benar-benar menyeleksi para calon direktur BUMN sehingga mereka yang terpilih adalah mereka yang bukan hanya mampu memanajemen BUMN tetapi bekerja jujur dan bersih agar tidak merugikan negara.

Lubang kelemahan BUMN di Indonesia adalah direktur yang tidak bekerja bersih dan jujur. 

Lubang itulah yang harus ditutup oleh Erick Thohir sehingga keputusan memanggil Ahok untuk mendominasi bursa pencalonan direktur BUMN di Indonesia merupakan salah satu keputusan penting dan tepat yang diambil oleh Erick Thohir.

Oleh karena itu, BUMN manakah yang cocok ditangani oleh Ahok? Ada yang berharap ia menjadi direktur BPJS, Pertamina dan sebagainya.

Ahok sudah membangun bisnis sejak ia masih muda atau pasca tamat dari Geologi Universitas Trisakti. Pada tahun 1989, ia mendirikan CV. Panda yang fokus pada kontraktor timah. Tiga tahun kemudian ia mendirikan PT. Nurindra Eka Persada.

Pengalaman menjadi direktur di beberapa perusahaannya menjadi bukti agar publik tidak meragukan Ahok jika pada akhirnya terpilih mengelola salah satu BUMN di Indonesia. 

Lagi pula, Ahok juga pernah menjadi Bupati, DPR dan Gubernur, akan menjadi pengalaman fantastis untuk menginjakan kaki ke BUMN.

Meski demikian, pengalaman yang paling penting publik butuhkan dari Ahok adalah kemampuan dan keberaniannya melawan, mendobrak dan meluruskan jalan serta meratakan tanah bergelombang selama ia menjabat sebagai pejabat publik.

Setidaknya para koruptor gentar dengan gebrakan pria kelahiran Belitung Timur ini. Ahok memang tidak neko-neko dengan masalah keuangan. Untuk rakyat biarlah untuk rakyat.

Oleh karena itu, bagi saya, Ahok sangat tepat untuk direktur PLN yang sudah identik dengan kasus korupsi oleh direktur. PLN sepertinya dikutuk oleh Tuhan sehingga kasus penyalahgunaan anggaran tidak pernah usai.

Jika kita merenung dan menilai, faktor penyebab direktur melakukan korupsi selain dari diri sendiri, adalah lingkungan tempat kerja di PLN. Entah godaan atau seperti apapun itu.

Nah, kehadiran Ahok di PLN bukan hanya untuk menjadi direktur yang tidak korupsi tetapi menciptakan budaya kinerja yang baik dalam PLN dan juga melawan budaya mafia yang terlanjur menjadi stigma buruk bagi PLN.

Disisi lain, Tidak dipungkiri integritas Ahok merupakan salah satu faktor ia dibenci oleh beberapa orang sehingga integritas Ahok akan benar-benar diuji?

Salam!!!

Kompas, Liputan6, Paper.id