Soal Ranjang: Istri Bisa Pidanakan Suami, Bukan Hal Baru

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sampai di sini, jelas bahwa isu kekerasan seksual, urusan ranjang, perkosaan dalam perkawinan, dan istri bisa melaporkan dan memidanakan suaminya, atau sebaliknya, adalah bukan hal baru. 

Kalau sekarang masih ada yang mempermasalahkannya, berarti kurang up date. Atau tampaknya mungkin baru tahu, dan selama ini tidak pernah tahu atau tidak baca saja. Orang yang bergelut di bidang hukum atau suka membaca, tentu sudah tidak kaget lagi dengan soal ini.

Lantas, kenapa ada lagi di RKUHP yang sudah ditunda pengesahannya dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), yang tampaknya akan segera disahkan itu? Yang ingin tahu, biar tidak gagal paham, silakan baca sendiri RUU ini.