 BANJIR : FENOMENA KERUSAKAN DAS KEPULAUAN
Bicara kerusakan DAS Kepulauan, khususnya DAS Moloku Kie Raha, dapat dilihat dari kejadian bencana alam di wilayah Malut beberapa waktu lalu. Rusaknya wilayah hulu DAS sebagai daerah tangkapan air diduga sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam tersebut. Selain itu, pendangkalan sungai dan pencemaran air semakin meningkat dari hulu DAS (salah satunya akibat aktivitas pertambangan), tengah dan hilir DAS (akibat sampah pemukiman) menyebabkan ketersediaan air bersih yang semakin terbatas.
Satu akibat kerusakan DAS adalah banjir - tanah longsor. Menurut data BPDASHL Ake Malamo (2017), dalam rentang setengah windu (2013-2016) Maluku Utara telah terjadi 96 kejadian banjir dan tanah longsor. Tahun 2016 lalu, setidaknya ada tiga kejadian banjir besar yang dikaji BPDASHL Ake Malamo melalui analisis Sistem Standar Operasional Prosedur (SSOP), yakni di Tobelo - Halmahera Utara (21 Juni), Trans Kobe - Halmahera Tengah (21 Juli), dan Obi - Halmahera Selatan (5 Desember). Pada kejadian banjir di Trans Kobe dan Obi, penulis terlibat langsung dalam survey dan analisis di lapangan. Sekilas analisis banjir Obi pun telah penulis ulas di media ('Teka-Teki Banjir Obi', Malut Post, 21 Desember 2016).
Banjir di Tobelo terjadi di desa Wosia dan Mahia (kecamatan Tobelo Tengah). Banjir tersebut tidak disebabkan faktor biofisik karakteristik DAS Ake Kwekao seperti kondisi lereng, penutupan lahan, infiltrasi tanah dan timbunan permukaan (pola aliran) sebagai penciri daerah rawan banjir. Namun, faktor pemicu banjir tersebut adalah curah hujan selama 2 (dua) jam bersamaan dengan terjadinya air pasang laut sehingga aliran dari sungai menuju laut menjadi terhambat. Pun faktor sempitnya lebar sungai di bagian hilir akibat timbunan sampah rumah tangga, sampah limbah ikan yang berasal dari tempat pelelangan ikan (TPI) yang tepat berada di muara sungai dan semak belukar yang hampir menutup permukaan sungai. Berdasar data SSOP Banjir Longsor BPDASHL Ake Malamo, Desa Wosia dan Mahia tidak termasuk daerah rawan banjir.
Banjir Trans Kobe terjadi di Desa Woejrana, Woekop, Kulojaya, Lukolama (kecamatan Weda Tengah) pada DAS Ake Kobe. Faktor dominan pemicu banjir lokasi transmigrasi tersebut berupa curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi cukup panjang (04.30 - 18.00 WIT). Pola aliran sungai yang paralel dan faktor jebolnya tanggul sungai, pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga dan kondisi topografi relatif datar (<1 %) mempercepat tergenangnya daerah tersebut oleh luapan air sungai. Berdasarkan data SSOP Banjir Longsor BPDASHL Ake Malamo, lokasi tersebut khususnya daerah Desa Lukolamo, Woekop dan Woejrana termasuk daerah rawan banjir.
Banjir Obi terjadi di Desa Laiwui, Kampung Buton dan Kampung Baru (kecamatan  Obi Selatan), pada DAS Ake Jikotamo. Banjir Obi termasuk kategori banjir bandang (flash flood) adalah penggenangan akibat limpasan keluar alur sungai karena debit sungai yang membesar tiba-tiba melampaui kapasitas aliran, terjadi dengan cepat melanda daerah-daerah rendah permukaan bumi, di lembah sungai-sungai dan cekungan-cekungan, serta biasanya membawa debris dalam alirannya. Debris atau aliran batuan rombakan adalah suatu tipe aliran gerakan massa bahan rombakan dengan kandungan angkutan yang sangat besar, berbutir kasar, non-kohesif, terdiri dari material berbutir kecil sampai besar seperti pasir, kerikil, bebatuan kecil dan batu-batu besar (Malut Post, 21 Desember 2016).
Melihat fenomena banjir tersebut, ditambah rangkaian banjir dan tanah longsor bulan Juni ini di Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan dan Ternate (Malut Post, 5-6 Juni 2017), dapat dikatakan sejatinya DAS Kepulauan Moloku Kie Raha tengah di ambang kerusakan.
FAKTAÂ LAIN KERUSAKAN DAS KEPULAUAN
Fenomena banjir sejatinya adalah ilustrasi termudah untuk menggambarkan adanya kerusakan DAS Kepulauan Moloku Kie Rahakarena faktor penyebabnya yang beragam. Menurut Chow (1964), banjir disebabkan oleh faktor alami (60 %) dan faktor manajemen / penggunaan lahan (40 %). Faktor alam meliputi bentuk lahan, persentase kelerengan kanan - kiri sungai, pembendungan oleh percabangan sungai dan panjang sungai sesuai belokan dibanding jarak lurus.
Meski demikian, menurut penulis, faktor manajemen lebih terasa dampak kerusakannya karena adanya campur tangan manusia. Hal ini menyangkut antara kebijakan politik negara (pemerintah daerah), perilaku sosial - budaya, hingga bisnis ekonomi korporasi / swasta. Pada kebijakan politik, khususnya pemerintah daerah, sebagian pemimpin Maluku Utara abai terhadap 'politik ekoteologi', sebuah politik lingkungan yang melahirkan kebijakan pro rakyat dan pro lingkungan berdasar keyakinan sebagai hamba Tuhan ('Abdullah) dan pengemban misi 'wali bumi' (khalifah fil 'ardhi).
Banyaknya perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan / IPPKH (33 perusahaan) yang sebagian besar masih mangkir menjalankan kewajibannya, tak lepas dari dampak 'malpraktik' kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, adanya perijinan di luar sektor pertambangan, seperti perusahaan perkebunan sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah secara sepihak, atas nama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pun belum ditambah adanya perijinan reklamasi pantai di beberapa wilayah perkotaan untuk industri pariwisata dan perhotelan.